Caleg Melanggar Aturan Bisa Dicoret dari DCT

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan kepada parpol peserta pemilu 2014 dan para calon anggota legislatif (caleg) untuk memahami dan mematuhi aturan kampanye baik ketentuan yang tertuang dalam undang undang maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum. Itu karena, caleg yang melanggar aturan kampanye dapat dicoret dari daftar calon tetap (DCT).

“Ada beberapa poin dalam ketentuan kampanye, jika pelaksana kampanye yang juga calon anggota legislatif melanggarnya maka kepesertaannya sebagai calon anggota legislatif dapat dibatalkan,” ujar Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Jakarta, Minggu (20/2).

Dia menuturkan, larangan kampanye itu tertuang dalam peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. "Sesuai pasal 32 ayat 1 PKPU Nomor 1 Tahun 2013, pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain," tuturnya.

Dia menambahkan, pelaksana kampanye yang akan menggunakan media massa untuk pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye wajib memperhatikan redaksional materi kampanye sebelum diturunkan. Media harus pula selektif menerima, meneliti dan menyeleksi materi kampanye dari peserta pemilu. “Jangan sampai terpublikasi materi kampanye yang dilarang terutama isu-isu yang sensitif tadi,” ujarnya.

Terkait penyusunan dan penyampaian kampanye, kata dia, KPU sudah memberikan ketentuan di antaranya sopan, tertib, mendidik, bijak dan beradab, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik dan menjalin komunikasi yang sehat antara peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

Kemudian pasal 36 ayat 5 menyebutkan media massa cetak, online, elektronik dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. (A-194/A-147)***

Baca Juga

Kubu Djan Faridz Menolak, Muktamar VIII PPP Tetap Jalan

JAKARTA, (PR).- Politikus PPP sekaligus anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani beranggapan, masih tetap ngototnya penolakan dari kubu Djan Faridz bukan sebuah halangan untuk mengadakan Muktamar VIII PPP. Dia menilai hal tersebut tidak akan menghambat penyelenggaraan muktamar.

Asrul Sani: Muktamar VIII Bukan Muktamar Zombie

JAKARTA, (PR).- Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Asrul Sani menuturkan penyelenggaraan Muktamar VIII PPP di Jakarta yang digelar sejak hari ini 8 April hingga Senin 11 April 2016) bukan muktamar zombie seperti yang dituduhkan pihak lain.

KETUA DPD PDI Perjuangan Jabar TB Hasanudin (tengah), menjawab pertanyaan wartawan pada jumpa pers di Sekretariat PDIP Jabar, Jln. Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Minggu (13/4/2014). PDIP unggul di 18 kota/kabupaten berdasarkan perolehan suara sementara.

PDIP Pecat Ojang Sohandi

BANDUNG, (PR).- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan memecat Ojang Sohandi dari posisi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Subang.

Aparat Penegak Hukum Supaya Telisik Pengambilan Pasir Urugan

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang membidangi KLH, dan Kelutn & Perikanan, E. Herman Khaeron mempersilakan aparat penegak hukum untuk menelisik dugaan pelanggaran dalam pengadaan pasir bagi reklamasi Teluk Jakarta.