Harus Memahmi Aturan Kampanye

Caleg Melanggar Aturan Bisa Dicoret dari DCT

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan kepada parpol peserta pemilu 2014 dan para calon anggota legislatif (caleg) untuk memahami dan mematuhi aturan kampanye baik ketentuan yang tertuang dalam undang undang maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum. Itu karena, caleg yang melanggar aturan kampanye dapat dicoret dari daftar calon tetap (DCT).

“Ada beberapa poin dalam ketentuan kampanye, jika pelaksana kampanye yang juga calon anggota legislatif melanggarnya maka kepesertaannya sebagai calon anggota legislatif dapat dibatalkan,” ujar Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Jakarta, Minggu (20/2).

Dia menuturkan, larangan kampanye itu tertuang dalam peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. "Sesuai pasal 32 ayat 1 PKPU Nomor 1 Tahun 2013, pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain," tuturnya.

Dia menambahkan, pelaksana kampanye yang akan menggunakan media massa untuk pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye wajib memperhatikan redaksional materi kampanye sebelum diturunkan. Media harus pula selektif menerima, meneliti dan menyeleksi materi kampanye dari peserta pemilu. “Jangan sampai terpublikasi materi kampanye yang dilarang terutama isu-isu yang sensitif tadi,” ujarnya.

Terkait penyusunan dan penyampaian kampanye, kata dia, KPU sudah memberikan ketentuan di antaranya sopan, tertib, mendidik, bijak dan beradab, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik dan menjalin komunikasi yang sehat antara peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

Kemudian pasal 36 ayat 5 menyebutkan media massa cetak, online, elektronik dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. (A-194/A-147)***

Baca Juga

Partai Demokrat Berhak tak Undang Marzuki Alie

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- Langkah DPP Partai Demokrat yang tak mengundang sejumlah kadernya dalam hajatan pelantikan struktur DPP Partai Demokrat periode 2015-2020 ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan.
 

Jokowi Perlu Meniru Soeharto Dalam Memilih Menteri

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyatakan seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meniru gaya mantan Presiden Soeharto dalam memerintah. Jokowi seperti halnya Soeharto harus bisa merekrut oleh orang-orang yang memiliki kemampuan luar biasa yang bisa dipercaya.

Nasdem tak Beri Bantuan Hukum untuk OC Kaligis

POLITIK
JAKARTA, (PRLM).- DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap Ketua Mahkamah Partai Nasdem, OC Kaligis yang ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 

Unjuk Rasa Warnai Pengumuman Calon Bupati

POLITIK
SEJUMLAH massa yang mengatasnamakan simpatisan PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, melakukan unjukrasa saat digelarnya deklarasi pencalonan Decky Fajar-Doni Mulyana Kurnia sebagai Cabup/Cawabup Bandung, Jumat (24/7/2015).

SOREANG, (PRLM).- Deklarasi pengumuman pasangan calon kepala daerah dari PDI Perjuangan Kabupaten Bandung, diwarnai unjuk rasa sejumlah kader partai. Aksi tersebut merupakan aksi penolakan terhadap pengusungan Decky Fajar sebagai calon bupati dalam pilkada Kabupaten Bandung 2015.