Harus Memahmi Aturan Kampanye

Caleg Melanggar Aturan Bisa Dicoret dari DCT

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan kepada parpol peserta pemilu 2014 dan para calon anggota legislatif (caleg) untuk memahami dan mematuhi aturan kampanye baik ketentuan yang tertuang dalam undang undang maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum. Itu karena, caleg yang melanggar aturan kampanye dapat dicoret dari daftar calon tetap (DCT).

“Ada beberapa poin dalam ketentuan kampanye, jika pelaksana kampanye yang juga calon anggota legislatif melanggarnya maka kepesertaannya sebagai calon anggota legislatif dapat dibatalkan,” ujar Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Jakarta, Minggu (20/2).

Dia menuturkan, larangan kampanye itu tertuang dalam peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. "Sesuai pasal 32 ayat 1 PKPU Nomor 1 Tahun 2013, pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain," tuturnya.

Dia menambahkan, pelaksana kampanye yang akan menggunakan media massa untuk pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye wajib memperhatikan redaksional materi kampanye sebelum diturunkan. Media harus pula selektif menerima, meneliti dan menyeleksi materi kampanye dari peserta pemilu. “Jangan sampai terpublikasi materi kampanye yang dilarang terutama isu-isu yang sensitif tadi,” ujarnya.

Terkait penyusunan dan penyampaian kampanye, kata dia, KPU sudah memberikan ketentuan di antaranya sopan, tertib, mendidik, bijak dan beradab, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik dan menjalin komunikasi yang sehat antara peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

Kemudian pasal 36 ayat 5 menyebutkan media massa cetak, online, elektronik dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. (A-194/A-147)***

Baca Juga

PDIP Kab. Bandung Seleksi Tiga Cabup

POLITIK

SOREANG,(PRLM).-PDIP Kab. Bandung masih menyeleksi tiga nama untuk menjadi calon bupati Bandung baik dari calon internal maupun eksternal. Tiga nama itu adalah Deki Fajar (kader PDIP), Lili Muslihat (ketua KPJB Kab. Bandung, dan Agung Suryatriana (ketua Projo Jabar).

Rakyat Miskin Masih 27,7 Juta Orang

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Dalam APBNP 2015 pemerintah dan DPR sepakat target penurunan kemiskinan untuk tahun 2015 adalah 10,3 persen. Sedangkan jumlah rakyat miskin masih sangat tinggi mencapai 27,7 juta atau 10,9 persen (BPS, Jan 2015).

Berusia 3 Tahun, DKPP Usulkan Perubahan Nama

POLITIK
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)  mengusulkan perubahan nama menjadi dewan etik pemilu.*

JAKARTA, (PRLM). - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengusulkan perubahan nama atas institusi penegak etika tersebut. Nama yang diusulkan yakni dewan etik pemilu.

Dadang dan Gun Gun Serahkan Berkas Dukungan ke KPU

POLITIK
PASANGAN bakal calon bupati dan wakil bupati, Dadang Naser (tengah) dan Gungun Gunawan (keempat kanan), memberikan keterangan seusai mendaftar dan menyerahkan berkas dukungan untuk perseorangan di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Kompleks Taman Kopo Indah, K

SOREANG, (PRLM).- Calon petahana Dadang Naser dan Gun Gun Gunawan menyerahkan berkas dukungan calon bupati dan wakil bupati melalui jalur perseorangan ke Kantor KPU Kabupaten Bandung, Senin (15/6/2015).