Harus Memahmi Aturan Kampanye

Caleg Melanggar Aturan Bisa Dicoret dari DCT

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan kepada parpol peserta pemilu 2014 dan para calon anggota legislatif (caleg) untuk memahami dan mematuhi aturan kampanye baik ketentuan yang tertuang dalam undang undang maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum. Itu karena, caleg yang melanggar aturan kampanye dapat dicoret dari daftar calon tetap (DCT).

“Ada beberapa poin dalam ketentuan kampanye, jika pelaksana kampanye yang juga calon anggota legislatif melanggarnya maka kepesertaannya sebagai calon anggota legislatif dapat dibatalkan,” ujar Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Jakarta, Minggu (20/2).

Dia menuturkan, larangan kampanye itu tertuang dalam peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. "Sesuai pasal 32 ayat 1 PKPU Nomor 1 Tahun 2013, pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain," tuturnya.

Dia menambahkan, pelaksana kampanye yang akan menggunakan media massa untuk pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye wajib memperhatikan redaksional materi kampanye sebelum diturunkan. Media harus pula selektif menerima, meneliti dan menyeleksi materi kampanye dari peserta pemilu. “Jangan sampai terpublikasi materi kampanye yang dilarang terutama isu-isu yang sensitif tadi,” ujarnya.

Terkait penyusunan dan penyampaian kampanye, kata dia, KPU sudah memberikan ketentuan di antaranya sopan, tertib, mendidik, bijak dan beradab, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik dan menjalin komunikasi yang sehat antara peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

Kemudian pasal 36 ayat 5 menyebutkan media massa cetak, online, elektronik dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. (A-194/A-147)***

Baca Juga

Komisi II Ajukan Skenario Berbeda

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Sepuluh fraksi di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menandatangani kesepakatan tentang skenario solusi bagi partai politik ‎yang mengalami dualisme kepengurusan.

PDIP Salahkan Seskab Soal Utang IMF

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ada tidaknya hutang Indonesia kepada IMF (international monetary fund) menjadi‎ polemik berkepanjangan. Partai pendukung Pemerintah, PDIP, menyalahkan pejabat di sekitar Presiden, khususnya Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto atas kesalahan pernyataan Presiden Jokowi.

Pimpinan DPR Jadi Panggil KPU

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Komisi Pemilihan Umum pada Senin (4/5/2015) mendatang. Bersama Komisi II dan Mendagri, mereka akan membahas rekomendasi panja Komisi II.

UU Pilkada ‎Bisa Pecahkan Rekor Dunia

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Apa yang menarik dari Undang-Undang No. 8/2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah? Jawabannya barangkali adalah UU ini bakal memecah rekor dunia.