Harus Memahmi Aturan Kampanye

Caleg Melanggar Aturan Bisa Dicoret dari DCT

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan kepada parpol peserta pemilu 2014 dan para calon anggota legislatif (caleg) untuk memahami dan mematuhi aturan kampanye baik ketentuan yang tertuang dalam undang undang maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum. Itu karena, caleg yang melanggar aturan kampanye dapat dicoret dari daftar calon tetap (DCT).

“Ada beberapa poin dalam ketentuan kampanye, jika pelaksana kampanye yang juga calon anggota legislatif melanggarnya maka kepesertaannya sebagai calon anggota legislatif dapat dibatalkan,” ujar Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Jakarta, Minggu (20/2).

Dia menuturkan, larangan kampanye itu tertuang dalam peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. "Sesuai pasal 32 ayat 1 PKPU Nomor 1 Tahun 2013, pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemudian melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta pemilu yang lain," tuturnya.

Dia menambahkan, pelaksana kampanye yang akan menggunakan media massa untuk pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye wajib memperhatikan redaksional materi kampanye sebelum diturunkan. Media harus pula selektif menerima, meneliti dan menyeleksi materi kampanye dari peserta pemilu. “Jangan sampai terpublikasi materi kampanye yang dilarang terutama isu-isu yang sensitif tadi,” ujarnya.

Terkait penyusunan dan penyampaian kampanye, kata dia, KPU sudah memberikan ketentuan di antaranya sopan, tertib, mendidik, bijak dan beradab, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik dan menjalin komunikasi yang sehat antara peserta pemilu dan calon anggota DPR, DPD dan DPRD.

Kemudian pasal 36 ayat 5 menyebutkan media massa cetak, online, elektronik dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. (A-194/A-147)***

Baca Juga

Partai Golkar Kembali Usung Dadang Naser Sebagai Calon Bupati Bandung

POLITIK
USEP USMAN NASRULLOH/PRLM

SOREANG, (PRLM).- Bupati Bandung Dadang Naser kembali diusung Partai Golkar untuk maju sebagai calon bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bandung yang akan digelar pada 9 Desember 2015 nanti.

DPP Kubu Agung Belum Tunjuk Dadang Naser

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kubu Agung Laksono mengaku belum menunjuk siapapun untuk menjadi calon kepala daerah pada Pilkada Desember 2015.

Kisruh Golkar

Dua Kali Salah, Menkumham Sebaiknya Dicopot

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, meminta Pemerintah se‎gera mengevaluasi dan mencopot Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. Dua kali membuat keputusan untuk PPP dan Partai Golkar, keputusan Menkumham bertolak belakang dengan putusan pengadilan.

Potensi Pelanggaran Pilkada Masih Tinggi

POLITIK

INDRAMAYU, (PRLM).-Badan Pengawas Pemilu RI mengakui potensi pelanggaran dalam pilkada masih tinggi dan banyak yang luput dari penindakan. Oleh sebab itu, Bawaslu mendorong masyarakat untuk turut membantu dengan berperan serta dalam pengawasan partisipatif.