20 Ribu Sekolah Terima Peranti Lunak Tata Cara Laporan BOS

BANDUNG, (PRLM).- Sebanyak 20 ribu perangkat lunak (software) tata cara pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah disebarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, software yang sudah diberikan harus dimanfaatkan sehingga laporan BOS tertata rapi. Dengan begitu, semua orang bisa melihat penggunaan dana BOS tersebut.

"Cara menggunakan software ini sangat mudah. Karena hanya membutuhkan operator dan komputer saja. Kita juga sudah beri pelatihan," kata Heryawan saat ditemui usai peluncuran Dana BOS Triwulan I, Januari-Maret 2013 di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (18/1/13).

Dengan begitu, Heryawan juga berharap tidak ada lagi kepala sekolah harus merangkap menjadi sekretaris dan bendahara. Kesalahan dalam laporan keuangan pun dimintanya tak terjadi karena ada software yang bisa menyeragamkan laporan.

"Sofware ini inisiatif Jabar yang sudah didistribusikan. Kalau satu provinsi seragam kan enak sehingga pelaporannya nanti juga akan seragam,” kata Heryawan. (A-199/A-88)***

Baca Juga

SISWA kelas XII IPA mengikuti Ujian Sekolah, di SMAN 5 Bandung, Jln. Belitung, Kota Bandung, Senin (17/3/2014). Ujian yang berlangsung hingga Sabtu (22/3/2014) itu, diikuti sebanyak 387 siswa dengan rincian 321 siswa IPA dan 66 siswa dari bidang IPS.*

Hanya 41 Persen Pendaftar Ikut UNP

JAKARTA,(PR).- Hanya 41 persen dari total pendaftar Ujian Nasional Perbaikan (UNP) 2016 mengikuti pelaksanaan ujian yang dimulai pada Senin, 29 Agustus 2016 ini.

Orangtua Siswa Geruduk Kantor Dinas Pendidikan Depok

DEPOK, (PR).- Sejumlah orangtua siswa berencana segera melaporkan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan wartawan ke polisi. Hal tersebut dilakukan karena para orangtua siswa menjadi korban praktik percaloan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Depok 2016.

Kadisdik Bandung: Tidak Naik Kelas Hal Biasa

BANDUNG, (PR).- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Elih Sudiapermana mengatakan, kejadian tidak naik kelas adalah hal yang biasa terjadi di beberapa sekolah. Tidak naiknya siswa ke kelas yang lebih tinggi bukanlah upaya diskriminatif guru.