Revisi PP 74/2008 Tentang Guru Ditentang

BANDUNG, (PRLM).- Revisi Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang guru ditentang beberapa organisasi guru. Beberapa pasal yang diamandem dinilai akan memberangus organisasi-organisasi guru yang sudah ada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Ketua Lembaga Advokasi Pendidikan Kota Bandung Dan Satriana mengatakan revisi PP tersebut seharusnya dijadikan momentum

Perubahan pp ini jadi momentum untuk mereposisi arah organisasi guru mau dibawa kemana. Bukan hanya bicara mengenai organisasi siapa yang mewakili guru.

"Lebih penting membicarakan arah organisasi guru yang selama ini tidak jelas. Perubahan PP ini bukan menempatkan siapa organisasi tapi arah ke mana organisasi. PP ini jadi momentum mereview yang diamanatkan oleh UU Guru dan Dosen. Bukan memperdebatkan pasal per pasal," kata Dan dalam Peringatan Uji Publik Revisi PP 74 tahun 2008 tentang Guru di Gedung Indonesia Menggugat, Jln. Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Kamis (17/1).

Menurutnya, perlu diusulkan fungsi profesi organisasi guru yang tidak campur aduk. Guru harus mempunyai hak untuk meningkatkan kualitasnya sendiri. Soal sertifikasi jangan hanya urusan pemerintah saja tapi juga harus melibatkan organisasi guru.

Profesi guru perlu diakui mengatur substansi tentang guru. Ini yang harus masuk ke revisi PP ini. Selain itu, guru juga harus memiliki posisi tawar seperti serikat pekerja yang dapat menentukan UMR. Guru bisa memnetukan umr d bandung. Organisasi harus menentukan berapa besaran penghasilan untuknya.

"Serikat pekerja saja bisa menentukan, masa seintelektual guru tidak bisa. Ini juga harus dimasukan ini ke dalam PP," ujarnya.

Organisasi guru juga harus independen, lanjut Dan, artinya organisasi guru harus dipimpin oleh guru bukan oleh mantan guru. Begitu guru pensiun bisa menjadi pembina tapi organisasi tetap harus dijalan oleh guru.

"Konsep dari organisasi guru yaitu organisasi profesi guru yang bertujuan meningkatkan profesionalisme guru. PP ini makin tidak memperjelas posisi tawar guru. Ini impian kita untuk menghasilkan organiasi yang dipimpin oleh guru dan hanya terikat oleh satu yaitu kode etik guru," ucapnya. (A-208/A-26).***

Baca Juga

Sistem Pembelajaran Unik Dengan Robot, Drone, dan VR

Di era yang semakin modern ini, ruang kelas di sekolah-sekolah mulai menerapkan berbagai teknologi tinggi. Mulai dari papan interaktif, menggunakan laptop, dan juga pembelajaran online semakin berkembang.

Dosen Jangan Hanya Incar Jabatan Struktural

JAKARTA, (PR).- Direktur Jendral Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ali Ghufron Mukti menegaskan, untuk meningkatkan jumlah publikasi jurnal ilmiah internasional, seorang dosen jangan hanya mengincar jabatan struktural lektor kepala.

Pemerintah Fokus Benahi Politeknik

CILACAP, (PR).- Sekitar 82 persen siswa lulusan SMK/SMA tercatat sebagai tenaga kerja nasional 2016. Sementara itu, jumlah tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi hanya sekitar 17,5 persen dan lulusan sekolah dasar mencapai 60 persen.