Revisi PP 74/2008 Tentang Guru Ditentang

PENDIDIKAN

BANDUNG, (PRLM).- Revisi Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang guru ditentang beberapa organisasi guru. Beberapa pasal yang diamandem dinilai akan memberangus organisasi-organisasi guru yang sudah ada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Ketua Lembaga Advokasi Pendidikan Kota Bandung Dan Satriana mengatakan revisi PP tersebut seharusnya dijadikan momentum

Perubahan pp ini jadi momentum untuk mereposisi arah organisasi guru mau dibawa kemana. Bukan hanya bicara mengenai organisasi siapa yang mewakili guru.

"Lebih penting membicarakan arah organisasi guru yang selama ini tidak jelas. Perubahan PP ini bukan menempatkan siapa organisasi tapi arah ke mana organisasi. PP ini jadi momentum mereview yang diamanatkan oleh UU Guru dan Dosen. Bukan memperdebatkan pasal per pasal," kata Dan dalam Peringatan Uji Publik Revisi PP 74 tahun 2008 tentang Guru di Gedung Indonesia Menggugat, Jln. Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Kamis (17/1).

Menurutnya, perlu diusulkan fungsi profesi organisasi guru yang tidak campur aduk. Guru harus mempunyai hak untuk meningkatkan kualitasnya sendiri. Soal sertifikasi jangan hanya urusan pemerintah saja tapi juga harus melibatkan organisasi guru.

Profesi guru perlu diakui mengatur substansi tentang guru. Ini yang harus masuk ke revisi PP ini. Selain itu, guru juga harus memiliki posisi tawar seperti serikat pekerja yang dapat menentukan UMR. Guru bisa memnetukan umr d bandung. Organisasi harus menentukan berapa besaran penghasilan untuknya.

"Serikat pekerja saja bisa menentukan, masa seintelektual guru tidak bisa. Ini juga harus dimasukan ini ke dalam PP," ujarnya.

Organisasi guru juga harus independen, lanjut Dan, artinya organisasi guru harus dipimpin oleh guru bukan oleh mantan guru. Begitu guru pensiun bisa menjadi pembina tapi organisasi tetap harus dijalan oleh guru.

"Konsep dari organisasi guru yaitu organisasi profesi guru yang bertujuan meningkatkan profesionalisme guru. PP ini makin tidak memperjelas posisi tawar guru. Ini impian kita untuk menghasilkan organiasi yang dipimpin oleh guru dan hanya terikat oleh satu yaitu kode etik guru," ucapnya. (A-208/A-26).***

Baca Juga

Iwa Karniwa Jalani Sidang Promosi Doktor

PENDIDIKAN
SEKDA Jabar Iwa Karniwa menjawab pertanyaan penguji, pada Sidang Promosi Doktor Bidang Ilmu Manajemen Unpad, di Graha Sanusi Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Kamis (14/1/2016). Disertasi yang disampaikan berjudul Strategi Bersaing dan Kreasi Nilai y

SMPN 45 Bandung Juara Umum Lomba Baris-berbaris

PENDIDIKAN
SMPN 45 Bandung Juara Umum Lomba Baris-berbaris

SOREANG,(PRLM).-SMPN 45 Bandung regu A menjadi juara umum lomba baris-berbaris di SMK Angkasa 1 Lanud Sulaiman, Margahayu, setelah menyisihkan 29 SMP/MTs lainnya. Lomba yang diadakan pada Minggu (17/1) memperebutkan piala bergilir Komandan Lanud Sulaiman, Olot Dwi Cahyono.

Pembangunan Sekolah Baru Sering Terkendala Lahan

PENDIDIKAN

NGAMPRAH, (PRLM).-Pembangunan unit sekolah baru dengan sumber dana dari APBN sering terkendala ketersediaan lahan. Soalnya, dana pembangunan USB dari pemerintah pusat tersebut tidak mencakup pengadaan lahan.

Kemendikbud Terapkan Aturan Penanggulangan Tindak Kekerasan

PENDIDIKAN
MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan berfoto selfie dengan murid-murid SMA Negeri 8 Cireundeu, Tangerang Selatan, Senin (25/1/2016). Kemendikbud menerapkan aturan terkair penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.*

TANGERANG,(PRLM).- Sekolah maupun tenaga pendidik, baik guru hingga kepala sekolah terancam dikenai sanksi bila terbukti melakukan pembiaran terhadap tindak kekerasan yang terjadi di sekolah.