Revisi PP 74/2008 Tentang Guru Ditentang

BANDUNG, (PRLM).- Revisi Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang guru ditentang beberapa organisasi guru. Beberapa pasal yang diamandem dinilai akan memberangus organisasi-organisasi guru yang sudah ada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Ketua Lembaga Advokasi Pendidikan Kota Bandung Dan Satriana mengatakan revisi PP tersebut seharusnya dijadikan momentum

Perubahan pp ini jadi momentum untuk mereposisi arah organisasi guru mau dibawa kemana. Bukan hanya bicara mengenai organisasi siapa yang mewakili guru.

"Lebih penting membicarakan arah organisasi guru yang selama ini tidak jelas. Perubahan PP ini bukan menempatkan siapa organisasi tapi arah ke mana organisasi. PP ini jadi momentum mereview yang diamanatkan oleh UU Guru dan Dosen. Bukan memperdebatkan pasal per pasal," kata Dan dalam Peringatan Uji Publik Revisi PP 74 tahun 2008 tentang Guru di Gedung Indonesia Menggugat, Jln. Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Kamis (17/1).

Menurutnya, perlu diusulkan fungsi profesi organisasi guru yang tidak campur aduk. Guru harus mempunyai hak untuk meningkatkan kualitasnya sendiri. Soal sertifikasi jangan hanya urusan pemerintah saja tapi juga harus melibatkan organisasi guru.

Profesi guru perlu diakui mengatur substansi tentang guru. Ini yang harus masuk ke revisi PP ini. Selain itu, guru juga harus memiliki posisi tawar seperti serikat pekerja yang dapat menentukan UMR. Guru bisa memnetukan umr d bandung. Organisasi harus menentukan berapa besaran penghasilan untuknya.

"Serikat pekerja saja bisa menentukan, masa seintelektual guru tidak bisa. Ini juga harus dimasukan ini ke dalam PP," ujarnya.

Organisasi guru juga harus independen, lanjut Dan, artinya organisasi guru harus dipimpin oleh guru bukan oleh mantan guru. Begitu guru pensiun bisa menjadi pembina tapi organisasi tetap harus dijalan oleh guru.

"Konsep dari organisasi guru yaitu organisasi profesi guru yang bertujuan meningkatkan profesionalisme guru. PP ini makin tidak memperjelas posisi tawar guru. Ini impian kita untuk menghasilkan organiasi yang dipimpin oleh guru dan hanya terikat oleh satu yaitu kode etik guru," ucapnya. (A-208/A-26).***

Baca Juga

Daftar Ulang Jalur Nonakademik Secara Daring

BANDUNG,(PR).- Selama dua hari daftar ulang jalur nonakademik, SMAN 9 Bandung membuat terobosan. Daftar ulang dilakukan secara daring di sekolah. Siswa yang lolos seleksi bersama orangtuanya mengisi formulir daftar ulang secara mandiri.

DPR Minta Kemendagri Tinjau Ulang Pembatalan Perda Pendidikan

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi dan meninjau ulang pembatalan Peraturan Daerah (Perda) terkait pendidikan. Ia menilai, hal ini tidak sesuai dengan semangat Pemerintahan untuk memajukan pendidikan.

Ridwan Kamil: PPDB Berlangsung Adil

BANDUNG,(PR).- Walikota Bandung Ridwan Kamil menilai proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah berlangsung secara adil. Keadilan itu telah diamanatkan kepada tim pelaksana.