Rp 300 M Dana Pendamping BOS SMA/SMK

BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah Provinsi Jawa Barat siapkan Rp 300 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan sebagai dana pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK negeri dan swasta.

Dengan demikian 1.200 siswa SMA/SMK Jabar akan menerima Rp 1.000.000 BOS dari pemerintah pusat dan Rp 250.000 dana pendamping BOS provinsi mulai Juli 2013.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wahyudin Zarkasyi mengatakan karena diberikan mulai tahun ajaran baru 2013 maka akan mulai diglontorkan Rp. 500.000 dari pemerintah pusat dan Rp. 125.000 untuk dana pendamping.

"Uangnya sudah ada, akan diluncurkan ke sekolah-sekolah. Hanya perlu kami perbaiki mekanisme pencariannya saja agar sekolah tidak dirugikan,” kata Wahyudin di di Dinas Pendidikan Jawa Barat, Jln. Dr. Rajiman, Kota Bandung, Senin (14/1).

Dia mengatakan dana BOS pusat langsung disalurkan ke sekolah. Sementara dana pendamping provinsi untuk sekolah negeri diberikan ke bantuan keuangan dan untuk sekolah swasta diberikan langsung ke sekolah. (A-208/A-26).***

Baca Juga

Butuh Regulasi Dukung Produksi 'GESITS'

JAKARTA,(PR).- Regulasi yang berkesinambungan dari berbagai kementrian dan lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk mendukung hilirisasi riset perguruan tinggi. Salah satunya ialah untuk mendukung produksi massal motor listrik karya anak bangsa, Garansindo Electric Scooter ITS (GESITS).

SDM Jadi Prioritas, Pemerintah Gandeng Universitas dari Tiongkok

JAKARTA, (PR).- Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan sumber daya manusia ,(SDM) bidang ketenagakerjaan dengan menjalin kerja sama dengan salah satu institusi akademis yang kuat dalam riset dan pelatihan di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yakni Universitas Tsinghua.

Perlindungan Profesi Guru dan Anak Perlu Kesamaan Persepsi

SUBANG, (PR).- Saat ini ada pergeseran paradigma di masyarakat terkait perlindungan profesi guru maupun anak didik. Hal ini terlihat dari banyaknya kejadian yang menimpa guru, saat memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar, berujung pada proses hukum.