Pemekaran Daerah Jalan Terus

JAKARTA, (PRLM).- Dalam sidang ke III DPR RI (Januari-April 2013) Komisi II DPR RI tetap mengagendakan pemekaran daerah, yang meliputi tiga tahap pembahasan. Yaitu tahap I, tahap II, dan tahap III. Khusus tahap tahap III meliputi daerah Morowali Utara, Musi Rawas, Konawe Kepulauan, Kota Raha, Muna Barat, Buton Tengah, dan Buton Selatan.

Pembahasan daerah otonomi baru (DOB) itu suatu kewajiban karena untuk melayani masyarakat. “Komisi II DPR akan jalan terus untuk membahas pemekaran tersebut khususnya Morowali Utara, karena secara adminsitrasi sudah lengkap, memenuhi syarat, dan jika masih ada masalah di masyarakat, maka hal itu bisa diselesaikan,” tegas anggota Komisi II DPR RI FPG Murad Nasir pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (14/1/13).

Murad didampingi Ketua DPRD Morowali Abuddin Halilu, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Sri Lalusu, dan Tim 9 yang siap mengawal penyuksesan Kabupaten Morowali Utara tersebut.
Murad berjanji akan meyakinkan Komisi II DPR RI untuk memuluskan pembahasan pemekaran Morowali Utara tersebut, karena sudah memenuhi syarat, dan itu tidak bisa diabaikan oleh DPR RI. Hanya saja katanya, DPR akan sangat hati-hati untuk mengambil langkah dalam memutuskan DOB tersebut.

“Untuk Morowali Utara sudah pasti akan dibahas dan tinggal dijelaskan ke DPR kalau masalah yang ada sudah diselesaikan,” ujarnya.

Menurut Abuddin, masyarakat Morowali Utara meminta DPR RI tidak menunda pembahasan Morowali Utara tersebut, karena sejarahnya memang menjadi dua wilayah dan dua kerajaan (Bungku dan Muri). Selain itu ketika sidang paripurna DPRD II pun kata Abuddin, tidak ada masalah dan semua mendukung pemekaran.

“Tapi, kalau dianggap masih ada masalah, maka pihaknya kini sedang menyelesaikan masalah tersebut dan sudah disampaikan ke DPR RI,” tambahnya.

Bupati Morowali Anwar Hafid pun sudah menyatakan dukungannya untuk Morowali Utara. Sebagaimana janjinya dalam kampanye sebagai cabup, dia menggunakan isu pemekaran untuk meraih simpati rakyat. Sebelumnya, tujuh daerah otonomi baru yang disetujui DPR adalah Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Malaka (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), Kabupaten Banggai Laut (Sulawesi Tengah), Kabupaten Pulau Tailabu (Maluku Utara), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan) dan Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).

Sedangkan sisa tujuh RUU lainnya akan dibahas kembali pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013 yakni Kabupaten Musi Rawas (Sumatera Selatan), Kabupaten Morowali Utara (Sulawesi Tengah), Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Muna Barat, Kota Raha dan Kabupaten Konawe (Sulawesi Tenggara). (A-109/A-88)***

Baca Juga

Rakornas Kepariwisataan Menyambut Persaingan Global

JAKARTA, (PR).- Ada yang berbeda dalam dua kali Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepariwisataan yang digelar Kementerian Pariwisata, RI. Termasuk yang sedang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis-Jumat, 28-29 April 2016 ini.

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai menyampaikan sambutannya, pada acara diskusi di aula redaksi "PR", Jln. Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (20/8/2013). Pada sambutannya Ansyaad memaparkan bahwa media bisa menjadi salah

Menanti Pembebasan 4 WNI

JAKARTA,(PR).- Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang membuka semua jalur untuk bernegosiasi membebaskan 10 WNI yang sebelumnya disandera. Namun, masih ada 4 WNI yang disandera saat ini.

Pasar Tradisional Harus Bisa Bersaing dengan Mal

PURWOKERTO, (PR).- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Pasar Manis Purwokerto, Jawa Tengah, Rabu 4 Mei 2016 siang. Peresmian pasar itu merupakan bagian dari program revitalisasi 1.000 pasar tradisional yang dicanangkan pemerintah.