Pemekaran Daerah Jalan Terus

JAKARTA, (PRLM).- Dalam sidang ke III DPR RI (Januari-April 2013) Komisi II DPR RI tetap mengagendakan pemekaran daerah, yang meliputi tiga tahap pembahasan. Yaitu tahap I, tahap II, dan tahap III. Khusus tahap tahap III meliputi daerah Morowali Utara, Musi Rawas, Konawe Kepulauan, Kota Raha, Muna Barat, Buton Tengah, dan Buton Selatan.

Pembahasan daerah otonomi baru (DOB) itu suatu kewajiban karena untuk melayani masyarakat. “Komisi II DPR akan jalan terus untuk membahas pemekaran tersebut khususnya Morowali Utara, karena secara adminsitrasi sudah lengkap, memenuhi syarat, dan jika masih ada masalah di masyarakat, maka hal itu bisa diselesaikan,” tegas anggota Komisi II DPR RI FPG Murad Nasir pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (14/1/13).

Murad didampingi Ketua DPRD Morowali Abuddin Halilu, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Sri Lalusu, dan Tim 9 yang siap mengawal penyuksesan Kabupaten Morowali Utara tersebut.
Murad berjanji akan meyakinkan Komisi II DPR RI untuk memuluskan pembahasan pemekaran Morowali Utara tersebut, karena sudah memenuhi syarat, dan itu tidak bisa diabaikan oleh DPR RI. Hanya saja katanya, DPR akan sangat hati-hati untuk mengambil langkah dalam memutuskan DOB tersebut.

“Untuk Morowali Utara sudah pasti akan dibahas dan tinggal dijelaskan ke DPR kalau masalah yang ada sudah diselesaikan,” ujarnya.

Menurut Abuddin, masyarakat Morowali Utara meminta DPR RI tidak menunda pembahasan Morowali Utara tersebut, karena sejarahnya memang menjadi dua wilayah dan dua kerajaan (Bungku dan Muri). Selain itu ketika sidang paripurna DPRD II pun kata Abuddin, tidak ada masalah dan semua mendukung pemekaran.

“Tapi, kalau dianggap masih ada masalah, maka pihaknya kini sedang menyelesaikan masalah tersebut dan sudah disampaikan ke DPR RI,” tambahnya.

Bupati Morowali Anwar Hafid pun sudah menyatakan dukungannya untuk Morowali Utara. Sebagaimana janjinya dalam kampanye sebagai cabup, dia menggunakan isu pemekaran untuk meraih simpati rakyat. Sebelumnya, tujuh daerah otonomi baru yang disetujui DPR adalah Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Malaka (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Mamuju Tengah (Sulawesi Barat), Kabupaten Banggai Laut (Sulawesi Tengah), Kabupaten Pulau Tailabu (Maluku Utara), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan) dan Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).

Sedangkan sisa tujuh RUU lainnya akan dibahas kembali pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013 yakni Kabupaten Musi Rawas (Sumatera Selatan), Kabupaten Morowali Utara (Sulawesi Tengah), Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Muna Barat, Kota Raha dan Kabupaten Konawe (Sulawesi Tenggara). (A-109/A-88)***

Baca Juga

Kewenangan Ombudsman Perlu Diperkuat

JAKARTA,(PR).- Ombudsman meminta dukungan DPR agar kewenangannya diperkuat. Kendala saat ini, ombudsman hanya bisa memberi rekomendasi atas berbagai pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang tidak mendapatkan tindak lanjut maksimal.

Asman Abnur, Wakili PAN di Kabinet Kerja

POLITISI Partai Amanat Nasional (PAN) Asman Abnur ditunjuk Presiden Joko Widodo menggantikan politisi Hanura Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).

Budi Tahu Resmi Jadi Menhub Pagi Tadi

JAKARTA, (PR).- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku baru tahu kepastian secara resmi menjadi menteri Rabu 27 Juli 2016 pagi. Namun, dia sudah beberapa kali berkomuikasi dan berinteraksi dengan presiden sebagai Direktur Utama Angkasa Pura II.

Ruang Isolasi Nusakambangan Disterilkan

CILACAP, (PR).- Sampai sore hari ini ruang isolasi terpidana mati di Pulau Nusakambangan disterilkan dari seluruh kegiatan kunjungan. Kunjungan dan komunikasi antara terpidana dengan keluarganya baik di dari dalam maupun luar negeri dihentikan.