Pembubaran P3N Langkah Konyol Kemenag Indramayu

JAWA BARAT

INDRAMAYU, (PRLM).- Ketua Umum Asosiasi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Apensi) Kab. Indramayu, Ihsan Mahfudz, Senin (14/1/2013) serius mengatakan, statement Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bangodua, Wakid yang mengusulkan pembubaran pembantu pegawai pencatat nikah (P3N), adalah hal yang konyol. "Pembubaran P3N itu dinilai sarat muatan kepentingan pribadi sebagai Kepala KUA karena menganggap P3N sebagai penghalang di lapangan," tegas Ihsan.

Menurut Ihsan, selama ini permohonan kehendak nikah masyarakat di desa harus melalui P3N. Kemudian pembayaran biaya nikah juga melalui P3N, dan persoalan lain yang menyangkut pelayanan KUA banyak melibatkan P3N. Maka ada anggapan P3N gemuk sehingga pantas jika keberadaannya dipersoalkan. Tapi, untuk membubarkan P3N tidak bisa seenaknya, perlu ditempuh prosedur yang legal.

"Jika kemudian pernyataan tersebut diakomodir oleh Kementerian Agama Kab. Indramayu untuk membubarkan P3N, cabut dong PMA 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Jika tidak bisa cabut, jangan sekali-kali membuat pernyataan yang konyol di hadapan rapat karena itu bisa menghambat kredibilitas sebagai pejabat," ujarnya.

Secara institusi, sambung dia, P3N harus taat terhadap aturan Kemenag. Tetapi secara kelembagaan APENSI, P3N sebagai warga negara Indonesia dapat menentukan haknya berdasarkan ketentuan yang dilindungi oleh undang-undang. "Persoalan pembubaran ini akan kami bahas dalam rapat pengurus minggu besok, sekaligus sosialisasi adanya surat edaran dari Inspektorat Jenderal (Irjen) dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh APENSI," papar Ihsan.

Menurut dia, surat edaran Irjen Kemenag RI nomor IJ/1261/2012 tentang biaya nikah yang surat tersebut ditujukan kepada satuan kerja Kemenag, pihaknya menyambut positif untuk segera dilaksanakan di Kab. Indramayu. Sebab, menganggap permasalahan biaya nikah tersebut sudah melenceng dari aturan PP 47 Tahun 2004 tentang biaya pencatatan nikah Rp 30.000,00.

"Semenjak saya menjadi Ketua Umum P3N, biaya nikah lebih dari Rp 30 ribu dan besaran biaya nikah yang terjadi selama ini bukan atas keputusan P3N secara pribadi. Akan tetapi sebelumnya dibahas dulu dengan masing-masing Kepala KUA, makanya walaupun secara kolektif besaran biaya nikah yang dipatok di Kab .Indramayu relatif sama kisaran Rp 500 – Rp 800 ribu. Tapi setoran P3N kepada bendahara KUA berbeda beda, dari yang terendah Rp 200 ribu hingga Rp 350 ribu. Kami setuju dengan pemberlakuan edaran tersebut, apabila perlu biaya nikah masuk Perda Retribusi Pelayanan Umum Kab. Indramayu seperti Perda No 3 tahun 2008 pencatatan nikah di Disdukcapil WNI Rp.200 ribu dan untuk WNA Rp.300 ribu," tuturnya. (rat/A-147)***

Baca Juga

Pemancing Tewas Tenggelam di Sungai Cimanuk

JAWA BARAT

MAJALENGKA, (PRLM).- Dedi Junaedi bin Bedo (18) warga Blok Cambay, Desa Pakubeureum, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka tewas terseret arus air sungai Cimanuk ketika memancing di pinggir sungai bersama tiga temannya, di Blok Wesel, Desa Pekubeureum.

Pembuatan e-KTP Kabupaten Garut Baru 85 Persen

JAWA BARAT

GARUT, (PRLM).- Meski ditargetkan pembuatan e-KTP Kabupaten Garut selesai pada 1 Januari 2015 lalu, namun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut baru menyelesaikan 85 persen saja. Hal ini diakui oleh Kadisdukcapil Kabupaten Garut, Darsani, Senin (8/6/2015)

Warga Desa Majasuka Keluhkan Pabrik Kaus Kaki

JAWA BARAT
MANAJER PT Wintai Garment Demdem, dan stafnya Solihin memperlihatkan saluran limbah  di Desa Majasuka, Kecamatan Palasah yang dikeluhkan masyarakat karena dianggap mencemari lingkungan setelah limbah dibuang ke sungai tak jauh dari pabrik tersebut, Selasa

MAJALENGKA, (PRLM).- Warga Desa Majasuka, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka mengeluhkan bisingnya suara mesin yang kerap terdengar dari pabrik pembuat kaus kaki PT Wintai Garment di Desa Bongas Kulon, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka serta adanya pembuangan limbah cair ke sungai

Masyarakat Masih Sulit Tingkatkan Standar Hidup

JAWA BARAT

DEPOK, (PRLM).- Mayoritas masyarakat lapisan bawah di Indonesia kesulitan beranjak ke lapisan atas struktur sosial. Hal tersebut mencerminkan masih sulitnya masyarakat memperbaiki dan meningkatkan standar hidupnya karena hambatan yang sifatnya struktural.