APBD dan APBN Terkucur untuk Bandara Kertajati

BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) fokus melakukan pembebasan 102 hektar lahan untuk proyek Bandara Kertajati pada 2013 dengan Rp 175 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2012. Selain dana dari APBD, proyek Bandara Kertajati juga sudah mendapat bantuan Rp 130 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 murni. Dana ini akan digunakan untuk membangunan sisi udara sepajang 2.500 meter dengan lebar 60 meter.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Dedi Taufik menyampaikan hal ini usai menghadiri rapat di Ruang Ciremai Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (4/1/13). Dedi mengatakan dana dari APBN ini juga mendesak pemprov membuat berita acara kesiapan lahan. Pembebasan lahan ini akan dilakukan di kawasan Desa Sukamulya, Kec. Kertajati, Kab. Majalengka. Pemprov saat ini masih melakukan pengukuran dan pada Mei pembayaran lahan ditargetkan sudah rampung.

“Kami sudah diarahkan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar untuk konsentrasi pembebasan lahan 102 ha yang nantinya digunakan untuk runway sepanjang 4.000 meter. Sisanya akan dibebaskan lagi di beberapa desa. Ini akan dimulai pada 2013. Setelah nanti pengukuran sudah selesai, kita akan melibatkan tim appraisal lalu akan dilakukan negosiasi harga. Setelah dibayar fisik untuk runway akan segera dilakukan cut and field menggunakan dana Rp 130 miliar,” kata Dedi menjelaskan.

Pemerintah juga akan konsentrasi membuat master schedule pada 2013 agar pada 2016 tahap I sudah bisa dioperasikan. Dedi mengatakn total anggaran yang dibutuhkan untuk tahap satu sisi udara ini dan sebagian terminal mencapai Rp 3,2 triliun. Hingga saat ini untuk pembebasan lahan pemerintah sudah mengeluarkan Rp 294 miliar sehingga seluas 647 ha sudah terbebaskan.

Plt Sekda Jabar Pery Soeparman mengatakan langkah yang akan dikerjakan pada 2013 untuk Bandara Kertajati harus matang. Kelancaran proyek ini menurutnya membutuhkan partisipasi secara teknis dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Misalnya pengelolaan air yang melibatkan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, listrik melibatkan Dinas Energi Sumber Daya Mineral, SMK penerbangan melibatkan dinas pendidikan, dll.

“Kami rancang agar semua sinergisitas dengan setiap pihak yang terkait. Yang jelas bandara kertajati harus jadi. Ini sangat menunjang sekali karena Bandara Soekarno Hatta sudah kelebihan kapasitas 234 persen, jadi kertajati didambakan,” katanya saat ditemui di tempat yang sama.

Dishub saat ini juga akan membuat studi kelayakan (feasibility study) jalan tol untuk mengakses bandara. Untuk hal ini, pembebasan lahan membutuhkan anggaran sekitar Rp30-an miliar yang akan dilaksanakan bina marga. “Ini harus ada akses bandara kurang lebih sekitar 6,8 km dari jalan tol sehingga butuh sekitar Rp 30-an miliar untuk pembebasan. Nanti konkret pelaksanaan keseluruhannya akan dibedah dengan 12 OPD yang terlibat pada Selasa (8/1) malam,” kata Dedi. (A-199/A-88)***

Baca Juga

Rumah Inspirasi di Kampung Eco Green Kurangi Pengangguran

JAKARTA, (PR).- Pertamina EP Subang Field, salah satu lapangan migas di Jawa Barat yang dikelola PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero) yang merupakan salah satu kontraktor kontrak kerja sama di bawah naungan SKK Migas, mempertahankan komitmennya menjaga lingkungan di sekitar wilayah

Ini 8 Poin Kebijakan Baru untuk Bisnis Berbasis Internet

JAKARTA, (PR).- Pemerintah akhirnya mengatur bisnis berbasis internet (e-commerce) melalui paket kebijakan ekonomi XIV. Peraturan Presiden tentang Peta Jalan E-Commerce segera diterbitkan menyusul pengumuman paket XIV.

Pohon yang Benar-Benar Bisa Berjalan 20 Meter Setahun

1 Pohon untuk Penyaluran Setiap 10.000 Liter BBM

SUMEDANG, (PR).- Sebagai upaya pelestarian lingkungan berkelanjutan, PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) III meluncurkan program Green Partner.

Ajakan Rush Money Bermuatan Politik

BANDUNG, (PR).- Masyarakat harus cermat menyikapi ajakan rush money. Selain bermuatan politik, ajakan ini justru akan merugikan masyarakat.