APBD dan APBN Terkucur untuk Bandara Kertajati

BANDUNG, (PRLM).- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) fokus melakukan pembebasan 102 hektar lahan untuk proyek Bandara Kertajati pada 2013 dengan Rp 175 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2012. Selain dana dari APBD, proyek Bandara Kertajati juga sudah mendapat bantuan Rp 130 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 murni. Dana ini akan digunakan untuk membangunan sisi udara sepajang 2.500 meter dengan lebar 60 meter.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Dedi Taufik menyampaikan hal ini usai menghadiri rapat di Ruang Ciremai Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (4/1/13). Dedi mengatakan dana dari APBN ini juga mendesak pemprov membuat berita acara kesiapan lahan. Pembebasan lahan ini akan dilakukan di kawasan Desa Sukamulya, Kec. Kertajati, Kab. Majalengka. Pemprov saat ini masih melakukan pengukuran dan pada Mei pembayaran lahan ditargetkan sudah rampung.

“Kami sudah diarahkan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar untuk konsentrasi pembebasan lahan 102 ha yang nantinya digunakan untuk runway sepanjang 4.000 meter. Sisanya akan dibebaskan lagi di beberapa desa. Ini akan dimulai pada 2013. Setelah nanti pengukuran sudah selesai, kita akan melibatkan tim appraisal lalu akan dilakukan negosiasi harga. Setelah dibayar fisik untuk runway akan segera dilakukan cut and field menggunakan dana Rp 130 miliar,” kata Dedi menjelaskan.

Pemerintah juga akan konsentrasi membuat master schedule pada 2013 agar pada 2016 tahap I sudah bisa dioperasikan. Dedi mengatakn total anggaran yang dibutuhkan untuk tahap satu sisi udara ini dan sebagian terminal mencapai Rp 3,2 triliun. Hingga saat ini untuk pembebasan lahan pemerintah sudah mengeluarkan Rp 294 miliar sehingga seluas 647 ha sudah terbebaskan.

Plt Sekda Jabar Pery Soeparman mengatakan langkah yang akan dikerjakan pada 2013 untuk Bandara Kertajati harus matang. Kelancaran proyek ini menurutnya membutuhkan partisipasi secara teknis dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain. Misalnya pengelolaan air yang melibatkan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, listrik melibatkan Dinas Energi Sumber Daya Mineral, SMK penerbangan melibatkan dinas pendidikan, dll.

“Kami rancang agar semua sinergisitas dengan setiap pihak yang terkait. Yang jelas bandara kertajati harus jadi. Ini sangat menunjang sekali karena Bandara Soekarno Hatta sudah kelebihan kapasitas 234 persen, jadi kertajati didambakan,” katanya saat ditemui di tempat yang sama.

Dishub saat ini juga akan membuat studi kelayakan (feasibility study) jalan tol untuk mengakses bandara. Untuk hal ini, pembebasan lahan membutuhkan anggaran sekitar Rp30-an miliar yang akan dilaksanakan bina marga. “Ini harus ada akses bandara kurang lebih sekitar 6,8 km dari jalan tol sehingga butuh sekitar Rp 30-an miliar untuk pembebasan. Nanti konkret pelaksanaan keseluruhannya akan dibedah dengan 12 OPD yang terlibat pada Selasa (8/1) malam,” kata Dedi. (A-199/A-88)***

Baca Juga

Dekopin Gugat Kemendestrans Soal Pembentukan BUMDes

SOLO, (PR).- Kebijakan Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendestrans) yang mendorong agar setiap desa mendirikan badan usaha milik desa (BUMDes), digugat Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) karena dengan kebijakan tersebut berarti mendorong tumbuhnya kapitalisme di desa.

Garuda Tambah Frekuensi Terbang ke 10 Destinasi

JAKARTA, (PR).- Sampai akhir tahun ini, Garuda Indonesia akan kedatangan empat pesawat ATR lagi. Pesawat kecil, dengan seats dua di kiri dan dua di kanan, menggunakan baling-baling untuk menjangkau 10 Top Destinasi Pariwisata Prioritas.

Angka Pengangguran di Jabar Bertambah

BANDUNG, (PR).- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat jumlah pengangguran terbuka di Jawa Barat pada Februari 2016 bertambah 23.783 orang dibanding periode yang sama setahun sebelumnya.

Garuda Tambah Frekuensi Penerbangan ke Banyuwangi

BANYUWANGI, (PR).- Bisikan maut Menpar Arief Yahya ke Direksi PT Garuda Indonesia terus membuahkan hasil. Satu per satu, komitmen maskapai penerbangan nasional milik BUMN ini mulai konkret untuk mendukung pengembangan pariwisata nasional.