Headlines

Polri tak Keluarkan Izin untuk ISL dan IPL

JAKARTA, (PRLM).- Markas Besar Polri menyatakan tidak akan menerbitkan dan memberikan ijin kepada pihak Indonesia Super League (ISL) untuk menggelar pertandingan sepak bola. Meskipun, kompetisi ini dijadwalkan harus segera mulai pada Sabtu (5/1/13) hari ini, permohonan izin yang diajukan tetap tidak akan diberikan.

“Ya kami memang sudah terima surat permohonannya dari mereka minggu lalu. Tetapi, sampai saat ini belum ada putusan apapun,” ucap Kepala Biro Penerangan Polri Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/1/13).

Penyebab belum terbitnya ijin tersebut, Boy mengatakan, jajaran Polri masih harus mempertimbangkan segala konsekuensi dari pemberian izin kepada pihak penyelenggara. Boy menambahkan, kejelasan pemberian izin ini belum dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Itu karena, kepolisian enggan main-main memberikan izin pertandingan mengingat potensi yang diciptakan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Dari mulai keramaian, hingga potensi kericuhan yang timbul mengingat kompetisi ISL sendiri memliki pesaing. Namun demikian, Boy menegaskan jajaran Polri tidak lantas akan mengambil tindakan keras apabila ternyata ISL ngotot digelar pada Sabtu (5/1/13).

Ia menuturkan, Polri akan mengambil tindakan persuasif apabila pihak Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang mengajukan izin malah melanggar. Hal serupa juga demikian akan diterapkan pada kompetisi saingan ISL yakni Indonesia Premier League (IPL).

“Permohonan untuk menggelar IPL juga sudah masuk. Sama juga belum kami acc. Nantinya jika masih pada ngotot untuk gelar tidak akanlah sampai kami bubarkan. Kami hanya akan berikan pemahaman,” tuturnya.

Ia menambahkan, sebetulnya Polri ingin memfasilitasi kedua kompetisi ini untuk menghelat gelarannya tersebut. Apalagi, kata dia, sepak bola adalah olahraga yang dicintai oleh setiap elemen masyarakat termasuk anggota Polri.

Akan tetapi, seperti yang ia tegaskan, Polri harus masih harus mempertimbangkan segalanya agar izin yang dikeluarkan menjadi manfaat. “Siapa sih yang tidak cinta sepak bola. Tentunya kami juga ingin memfasilitasi, tapi sabar lah izinnya masih digodok,” katanya.

Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) menilai jika Polri tetap nekat memberi ijin bagi Kompetisi Liga Super Indonesi (LSI) dan Liga Primer Indonesia (LPI) sama artinya Polri "bermain api". Itu karena, dengan berbagai persoalan berat yg menyelimuti sepakbola nasional, Kompetisi LSI dan LPI sangat rawan terjadinya benturan dan konflik di akar rumput yg akan mengganggu stabilitas Kamtibmas.

"Apalagi beberapa hari belakangan ini terjadi aksi demo suporter sepakbola yang mendesak agar klub-klub segera membayar gaji pemain yg sudah tertunggak 10 bulan," ucap Ketua Presidium IPW Neta S Pane, di Jakarta, Jumat (4/1/13).

Dia menambahkan, persoalan lain yang tak kalah pelik adalah, di klub-klub LSI dan LPI ada 300-an pemain asing yg tidak jelas ijin tinggal, ijin kerjanya, dan pembayaran pajaknya. Selain itu, para pemain asing itu masuk ke Indonesia tanpa surat keterangan bebas HIV dan bebas Narkoba.

Tragisnya, kata dia, hingga saat ini baru satu pemain asing yang melaporkan diri ke BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) tentang keikutsertaannya di LSI, padahal rencananya LSI akan dimulai Sabtu (5/1) besok. "Keberadaan pemain asing ini perlu dikontrol dgn ketat oleh Pengawasan Orang Asing (POA) Polri," ucapnya.

Ia pun mengingatkan, Polri harus memahami bahwa misi sepakbola nasional sangat sarat dengan semangat nasionalisme dan mengangkat harga diri bangsa. "Tapi apa yang terjadi di jajaran elit sepakbola nasional akhir-akhir ini adalah mereka konflik berkepanjangan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga terjadi penipuan dalam hal pembayaran gaji pemain," ujarnya.

Ia menuturkan, apa yang terjadi di sepakbola nasional itu sudah merusak mental bangsa, merusak harga diri bangsa dan bisa merusak persatuan maupun merusak stabilitas keamanan nasional. "Sebab itu IPW mengimbau Polri agar tidak mengeluarkan ijin Kompetisi LSI maupun IPL sampai gaji pemain dibayarkan oleh klub-klub, keberadaan pemain asing ditertibkan, dan dualisme kepengurusan PSSI disudahi," harapnya. (A-194/A-108)***

×
Customize This