Jumlah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Meningkat

SOREANG, (PRLM).- Setelah keluar Perda Kewajiban Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) membuat jumlah DTA Kab. Bandung meningkat drastis. Sebelum tahun 2010 jumlah DTA sekitar 1.500 buah, namun kini melonjak pesat menjadi 2.500 buah.

"Peningkatan juga terjadi dalam jumlah guru-guru DTA yang kini berjumlah sekitar 14.000 orang," kata Kasi Pekapontren Kemenag Kab. Bandung, H. Oni Suryana, di ruang kerjanya, Jumat (4/1/2013).

Menurut H. Oni, peningkatan jumlah DTA juga dipicu dengan adanya bantuan kesejahteraan dari Pemkab Bandung yang setiap tahun dianggarkan dalam APBD Kab. Bandung. "Kemenag sebagai lembaga pembina dan pengawas bertanggung jawab DTA berupaya meningkatkan mutu DTA. Misalnya, penyeragaman kurikulum, pembinaan guru, dan pengelolaan administrasi," ujarnya.

Hanya, Oni mengakui kelemahan DTA dalam pengelolaan karena semua DTA berstatus swasta dan swadaya dari masyarakat. "Warga memanfaatkan masjid, musala, atau mendirikan bangunan sederhana untuk DTA sehingga dalam segi pengelolaannya masih lemah," katanya.(A-71/A-147)***

Baca Juga

Redistribusi Guru Dimulai 2018

JAKARTA, (PR).- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan proses redistribusi jumlah guru akan dimulai pada awal tahun 2018.

SISWA kelas XII IPA mengikuti Ujian Sekolah, di SMAN 5 Bandung, Jln. Belitung, Kota Bandung, Senin (17/3/2014). Ujian yang berlangsung hingga Sabtu (22/3/2014) itu, diikuti sebanyak 387 siswa dengan rincian 321 siswa IPA dan 66 siswa dari bidang IPS.*

Nilai USBN dan UN Tak Dipakai untuk SNMPTN dan SBMPTN

JAKARTA, (PR).- Nilai hasil ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dan ujian nasional (UN) tidak akan dipakai untuk penerimaan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBM

Anak Muda, Jangan Golput!

BERGABUNG dengan partai politik adalah pilihan Kamal Nuryadin sejak Juni 2017.

Industri Didorong Dirikan Politeknik

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mendorong pihak industri untuk mendirikan dan mengelola politeknik secara mandiri.