Headlines
Bukti Penilaian Kinerja

PAK Guru Kota Bandung Banyak yang Palsu

BANDUNG, (PRLM).- Penetapan Angka Kredit (PAK) guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) golongan 4A ke atas periode Oktober 2012 banyak yang palsu. Dari 182 PAK untuk pengajuan kenaikan pangkat hanya 74 yang lolos. Setelah divisum di pusat hanya 27 dan informasi terbaru menjadi 26 PAK yang dinyatakan asli.

"PAK ini sebagai bukti penilaian kinerja guru yang dijadikan bahan untuk kenaikan pangkat. Kalau golongan 4A ke bawah dinilai tim penilai angka kredit di Dinas Pendidikan kota/kabupaten. Klo 4A ke atas itu dinilai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami masih menunggu surat resmi dari Kemendikbud. Jumlah ini hanya periode Oktober 2012, periode sebelumnya kami belum tahu. Nanti yang akan memberikan kejelasan PAK dari Kemendikbud," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung, Evi Saleha di ruang kerjanya, Jln. Aceh, Kota Bandung.

Menurut dia, jika dilihat adanya PAK asli tapi palsu seperti ini bukan hanya di gurunya sendiri tapi juga pada pelaksanaan penilaian PAK. Berarti ada oknum lain dluar guru yang juga ikut terlibat. Akan tetapi masih belum diketahui oknum lain diluar guru itu darimana apakah dari Kemendikbud, dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jabar ataukah dari Dinas Pendidikan Kota Bandung?

"BKD itu administratif menerima kenaikan pangkat guru, diantaranya PAK yang ditindatangi oleh pejabat berwenang . Kami tidak tahu tanda-tandanya yang asli dan palsu apa dari sisi administratif. Kami sulit mendeksi mana PAK asli atau palsu.n kecuali kami diberitahu Kemendikbud ciri-ciri ygan asli dan palsu seperti apa," kata Evi.

Dia mengemukakan jika terbukti oknum guru melakukan pemalsuan maka akan dikenakan sanksi dari sanksi administratif hingga diberhentikan dengan tidak hormat. Namun, BKD Kota Bandung tengah bernegosiasi untuk mempertimbangkan oknum guru tidak sampai diberhentikan jika yang bersangkutan mau jujur menggunakan jasa siapa. Hanya akan ditunda kenaikan pangkat dan mereka harus melakukan perbaikaan dengan melakukan prosedur yang benar.

Kalau staf dari BKD, Disdik maupun Kemendikbud terbukti terlibat, lanjut Evi, maka bisa dilakukan upaya perbaikan dengan memberi sanksi yang adil sesuai dengan kesalahan. "Pelayanan PNS dimanapun ada upaya yang ilegal atau tidak benar bisa melakukan laporan ke kami dan disertai bukti, sehingga akan dilakukan pembenahan," tegas Evi. (A-208/A-147)***