Jumlah Kasus Perceraian Meningkat

NGAMPRAH, (PRLM).- Setiap tahun di Indonesia terjadi sekitar dua juta kasus perceraian sehingga sudah sangat mengkhawatirkan. Perceraian lebih banyak dipicu persoalan ekonomi, perbedaan politik, nikah sirri, maupun perselingkuhan.
"Dalam setahun jumlah pernikahan di Indonesia mencapai 2.150.000 buah. Persoalannya jumlah kasus perceraian semakin meningkat dan kini sudah mencapai 10 persen dari pernikahan mengalami perceraian," kata Wakil Menteri Agama, Prof.Dr. Nazaruddin Umar, saat Mukerwil PW NU Jabar di Pesantren Darul Falah, Cihampelas. Bandung Barat, Minggu (30/12).

Menurut Nazaruddin, dua provinsi yang memiliki kasus perceraian tertinggi adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah. "Kedua provinsi itu merupakan basis-basis nahdliyyin sehingga harus menjadi perhatian bagi alim ulama NU," kata Nazaruddin tanpa menyebutkan jumlah kasus perceraian di Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Lebih jauh Nazaruddin mengatakan, kecenderungan lainnya dalam perceraian adalah cerai gugat yakni istri yang menggugat cerai suaminya. "Kalau dulu adalah cerai talak atau suami yang mengajukan cerai. Tentu ada penyebabnya sang istri lebih banyak mengajukan cerai kepada suaminya," ujarnya.(A-71/A-147)***

Baca Juga

Polisi Gerebek Penjual Ratusan Liter Tuak

CIMAHI, (PR).- Atas dasar laporan dari masyarakat, Jajaran Polsek Cimahi berhasil mengamankan ratusan liter tuak yang dijualbelikan di kawasan permukiman. Masyarakat diminta kritis dan bekerjasama untuk memberantas peredaran miras di Kota Cimahi.

Pejabat SOTK Baru Keluhkan Kendaraan Dinas

NGAMPRAH, (PR).- Sejumlah pejabat pada struktur organisasi dan tata kerja baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengeluhkan belum tersedianya mobil dinas. Padahal, kendaraan dinas tersebut dibutuhkan untuk menunjang operasional saat turun ke lapangan.

4 Tahun Gedung Apdesi Terbengkalai

Kepala Desa Minta Digaji Seperti PNS

SOREANG,(PR).- Kepala desa dan perangkat desa melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung mendesak agar pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan Pemkab Bandung mengalokasikan penghasilan tetap yang dibayar bul