Guru SMA 2 Bandung ke Thailand untuk Studi Banding

BANDUNG, (PRLM).- Wakil Kepala Bidang Kehumasan SMA 2 Dr. Fredi Trisianly menjelaskan keberangkatan guru-guru ke Thailand itu dilakukan setelah ulangan umum, remidial dan pengolaan nilai-nilai siswa sudah dilakukan. Jadi kegiatan itu tidak mengganggu proses pembelajaran sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu tidak semua guru SMA 2 Bandung pergi, dari sekitar 90 guru hanya 55 guru yang pergi sehingga kegiatan Porak di sekolah masih ada yang mengawasi. Perjalanan ke Thailand sudah direncanakan dua tahun sebelumnya, juga dalam rangka studi banding ke sekolah Amway School yang dinilai memiliki kualitas pendidikan yang bagus.

"Kegiatan studi banding kami sudah biasa lakukan. Kenapa ke Thailand? Karena studi banding ke sekolah terbaik ke pulau Jawa sudah disambangi. Selain itu, budaya Thailand hampir sama dengan Indonesia, Ujian Nasional pun ada," kata Fredi.

Fredi juga menegaskan keberangkatan rombongan sebanyak 90 orang yang terdiri atas 55 guru, seorang pengawas, dua orang kepala seksi dan tiga oreng komite serta kerabat guru itu murni biaya pribadi. Dana bersumber dari tabungan guru selama dua tahun maupun pinjaman dari koperasi sekolah bagi yang tidak mencukupi . Walaupun untuk anggaran studi banding dari sekolah memang ada. Akan tetapi jika sampai ke luar negeri maka menggunakan dana pribadi.

"Tidak ada anggaran dari siapa pun dan tidak ada pungutan juga. Kami punya bukti lengkap," tegasnya. (A-208/A-147)***

Baca Juga

pendidikan dasar,

Tiga SMA/SMK di KBB Masih Menumpang di Bangunan Sekolah Lain

NGAMPRAH, (PR).- Tiga SMA/SMK di Kabupaten Bandung Barat saat ini belum memiliki bangunan sekolah mandiri. Untuk kegiatan belajar-mengajar, sejumlah siswa di tiga sekolah itu menumpang belajar di bangunan sekolah lain.

Kemenristek Dikti Siapkan Program Magister Khusus STP

SOLO,(PR).- Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyiapkan program magister (S2) khusus Science Techno Park (STP). Program tersebut merupakan salah satu upaya penyiapan sumber daya manusia yang kompeten untuk pengoperasian STP.

Komisi X: Perlindungan Guru Cukup Dibuat Perpres

JAKARTA,(PR).- Regulasi perlindungan profesi guru tidak perlu dibuat hingga bentuk undang-undang. Jika dibutuhkan, regulasi dalam Peraturan presiden dinilai akan cukup untuk mengakomodir kebutuhan guru akan perlindungan dalam menjalankan tugas profesionalnya.