Kurikulum 2013, Bahasa Daerah Terancam Hilang

BANDUNG, (PRLM).-Keberadaan pelajaran bahasa daerah (Sunda) sebagai mata pelajaran mulok yang tidak tercantum pada draft kurikulum 2013 dinilai meresahkan masyarakat. Terutama di daerah-daerah yang sudah dan sedang mengajarkan bahasa daerah sebagai muatan lokal wajib.

Oleh karena itu, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bersama sekitar lima perguruan tinggi yang memiliki pengajaran bahasa daerah se-Indonesian mengajukan rekomendasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kami rekomendasikan bahasa daerah tetap diajarkan sebagai mata pelajaran mulok wajib di SD/MI, SMP/MTs sampai SMA/SMK/MA selama 2 jam pelajaran per minggu," kata Ketua Jurusan Bahasa Daerah (Sunda) UPI Dr. Dingding Haerudin di Kota Bandung, Minggu (23/12).

Menurutnya pendidikan berkarakter itu diawali dengan pembelajaran bahasa daerah. Dalam kurikulum mendatang pelajaran bahasa daerah di tingkat SD dikemukakan Wamendikbud Musliar Kasim akan dijadikan sebagai bahasa pengantar untuk mulok seni dan budaya. Sementarab untuk jenjang SMP dan SMA akan dipertimbangkan.

Tidak hanya memberi rekomendasi ke Kemendikbud, Dingding mengatakan khusus untuk Jawa Barat bersama Forum Peduli Bahasa Sunda akan mengusung rekomendasi ini ke Gubernur Jabar Ahmad Heryawan.

Jika aspirasi untuk mengajarkan bahasa Sunda di tingkat nasional tidak difasilitasi maka dia berharap pemerintah daerah dapat lebih memfasilitasi. "Perlu ada keterangan dari pusat untuk daerah diberi kewenangan dalam menerapkan pelajaran bahasa Sunda diajarkan di sekolah," kata Dingding.(A-208)***

Baca Juga

Efisiensi Anggaran, Fakultas Keilmuan Serumpun Akan Digabungkan

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mewacanakan penggabungan fakultas yang dianggap memiliki latar keilmuan serumpun. Hal tersebut dilakukan untuk menghemat biaya operasional kampus.

Merger PTS akan Dipermudah

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan membentuk panitia khusus untuk mengawal percepatan proses penggabungan (merger) beberapa perguruan tinggi swasta (PTS).

KKP Tunjuk SMPN 1 Pangandaran Sebagai Sekolah Pantai Indonesia

PARIGI, (PR).- Untuk menumbuhkan kepedulian dan kecintaan terhadap ekosistem laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menujuk SMP Negeri 1 Pangandaran sebagai Sekolah Pantai Indonesia (SPI). Demikian dikatakan Dodi Budiana Kepala Sekolah SMPN 1 Pangandaran.