742 Koperasi di Kab. Bandung tak Aktif

SOREANG,(PRLM).- Jumlah koperasi di Kab. Bandung sampai Mei 2012 mencapai 1.555 koperasi, namun koperasi yang aktif hanya 813 koperasi dan tak aktif 742 koperasi. Untuk itu, koperasi-koperasi harus diberdayakan agar aktif kembali dan bisa melayani masyarakat.

"Pemkab Bandung berupaya mendorong agar koperasi-koperasi bisa tumbuh dan maju. Namun semuanya tergantung kepada pengurus dan anggota koperasi," kata Sekda Kab. Bandung, H. Sofian Nataprawira, MP, dalam Rakerda Dekopinda Kab. Bandung, Rabu (19/12).

Dari data Dekopinda Kab. Bandung, di Kecamatan Baleendah jumlah koperasi sebanyak 82 buah dengan 48 koperasi berstatus aktif dan tak aktif 34 koperasi, "Sedangkan di Kec. Pangalengan jumlah koperasi sebanyak 119 buah dengan koperasi aktif 45 buah dan koperasi tak aktif 74 buah," ujarnya.

Sedangkan di Kec. Soreang jumlah koperasi sama dengan Kec. Pangalengan yakni 119 buah, namun dengan koperasi yang aktif 78 buah dan tak aktif 41 koperasi. Untuk pendirian koperasi baru sebaniak 31 buah.

Lebih jauh Sofian mengatakan, pendirian koperasi harus dijadikan ibadah bukan sebatas urusan materi, "Kalau pengurus dan anggota koperasi sekadar mencari hal-hal berbau materi, maka kondisinya seperti ini dengan banyaknya koperasi yang tak aktif," katanya.(A-71/A-107)***

Baca Juga

Mentan Sudah Keluarkan Rekomendasi Impor 10 Ribu Ton Daging Sapi

JAKARTA,(PR).- Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman merekomendasikan agar kementerian perdagangan melakukan impor daging sapi sebesar 10 ribu ton. Hal itu dikemukakannya setelah bertemu Presiden RI Joko Widodo hari ini di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Bank Dunia Pinjami Indonesia $400 Juta untuk Atasi Defisit Fiskal

JAKARTA, (PR).- Pemerintah telah mendapatkan pinjaman US$400 juta (sekitar Rp 5,46 triliun) dari Bank Dunia untuk membantu mendanai defisit fiskal dan meningkatkan pengumpulan pajak, menurut Bank Dunia dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

OJK Ajak Lembaga Lain Tangani Investasi Bodong

BOGOR, (PR).- Maraknya bisnis investasi ilegal yang sering merugikan nasabah, mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membentuk satuan tugas (satgas) Waspada Investasi bersama lembaga lain. Satgas itu akan bertugas mengawasi pertumbuhan perusahaan investasi ilegal yang tumbuh subur.