Kenaikan Gaji PNS 2013 Dibatalkan

JAKARTA, (PRLM).- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB) menegaskan kenaikan gaji pegawai untuk tahun 2013 dibatalkan. Hal ini disebakan pemerintah tahun depan harus menomboki dana pensiun pegawai negeri sipil (PNS) Rp 50 triliun per tahun. Ini menjadi alasan pemerintah tidak bisa menaikkan gaji pokok PNS tahun depan.

"Iuran pensiun tiap tahun yang berasal dari gaji pegawai hanya Rp 10 triliun, sedangkan dana pensiun PNS per tahun mencapai Rp 60 triliun, sehingga Rp 50 triliun harus dibayarkan pemerintah untuk dana pensiun PNS," kata Menteri PAN RB Azwar Abubakar dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI), di kantor Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), di Jakarta, Jumat (14/12/12).

Azwar menekankan Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga tidak menyetujui kenaikan gaji PNS pada tahun depan. “Pihaknya telah mengusulkan kenaikan gaji PNS sebesar tujuh hingga delapan persen pada tahun depan. Usulan tersebut ternyata tidak dikabulkan oleh Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Ia meminta kenaikan tujuh sampai delapan persen kepada Menteri Keuangan tapi tampaknya tidak berani menaikkan, seraya menambahkan dengan Kementerian Keuangan tidak mengabulkan usulan atas kenaikan gaji PNS, secara otomatis gaji pokok PNS pada tahun depan tidak mengalami kenaikan.

Menteri PAN RB mengungkapkan pula gaji pokok PNS pada tahun depan hampir pasti tidak mengalami kenaikan. (A-88/kominfo)***

Baca Juga

Ledakan di Depan Gereja Oikumene Samarinda Lukai Anak-anak

SAMARINDA, (PR).- Ledakan yang diduga berasal dari bom molotov terjadi di depan Gereja Oikumene di Jalan Dr Cipto Mangunkusumo, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu siang, 13 November 2016. Kejadia ini mengakibatkan empat orang mengalami luka-luka.

Pemerintah tak Ingin Ada Unjuk Rasa 25 November

JAKARTA, (PR).- Melalui konsolidasi yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo baik pada TNI, Polri, para ulama, serta proses penegakan hukum yang dilakukan transparan atas Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama, pemerintah berharap tidak ada lagi unjuk rasa 25 November 2016.

Komisi III Apresiasi Polisi dalam Penetapan Tersangka Ahok

JAKARTA, (PR).- Komisi III DPR RI memberikan apresiasi kapada Polri yang telah bekerja secara profesional, independen dan transparan atas keputusan yang diambil dalam gelar perkara yang telah menyita perhatian publik secara luar biasa itu.