Headlines

KASBI Sumedang Tuntut UMK Baru

ARIE C. MELIALA/"PRLM"
ARIE C. MELIALA/"PRLM"
RATUSAN buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menuntut Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) baru terkait Upah Minimum Kab/Kota (UMK) 2013.*

BANDUNG (PRLM).- Ratusan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sumedang menuntut Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) baru terkait Upah Minimum Kab/Kota (UMK) 2013. Tuntutan ini muncul setelah Bupati Sumedang Don Murdono mengeluarkan surat pencabutan rekomendasi UMK Sumedang yang menjadi dasar gubernur dalam penetapan UMK.

KASBI yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (10/12) ini meminta gubernur mengubah nilai UMK dari Rp 1.381.000 menjadi Rp1.408.325. Nilai ini sesuai dengan rekomendasi ketiga yang dikeluarkan Don. Namun, rekomendasi ini ke luar setelah SK ditetapkan gubernur pada 22 November 2012.

Dalam penetapan UMK ini, Don mengeluarkan beberapa kali perubahan rekomendasi. Rekomendasi pertama yang diajukan mendapat penolakan sehingga muncul UMK rekomendasi kedua (Rp. 1.381.000) yang ditetapkan gubernur sebagai UMK Sumedang. Namun, sehari setelah ditetapkan, bupati mencabut rekomendasi keduanya dan mengajukan rekomendasi ketiga (Rp1.408.325).

Adanya pencabutan rekomendasi ini disampaikan Slamet, muncul setelah buruh melakukan audiensi pada bupati pada tanggal 7 November 2012. Pada waktu itu, bupati menjanjikan UMK Sumedang akan berada pada peringkat kedua setelah Kota Bandung. Namun, kenyataannya Sumedang menduduki posisi kelima. "Kami merasa dibohongi bupati sehingga sehari setelah ditetapkan gubernur, kami kejar bupati. Bupati kemudian mencabut usulannya yang kedua, lalu muncul rekomendasi ketiga," kata Slamet.(A-199/A-147)***