KASBI Sumedang Tuntut UMK Baru

JAWA BARAT
RATUSAN buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menuntut Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) baru terkait Upah Minimum Kab/Kota (UMK) 2013.*
ARIE C. MELIALA/PRLM
RATUSAN buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menuntut Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) baru terkait Upah Minimum Kab/Kota (UMK) 2013.*

BANDUNG (PRLM).- Ratusan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sumedang menuntut Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) baru terkait Upah Minimum Kab/Kota (UMK) 2013. Tuntutan ini muncul setelah Bupati Sumedang Don Murdono mengeluarkan surat pencabutan rekomendasi UMK Sumedang yang menjadi dasar gubernur dalam penetapan UMK.

KASBI yang melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (10/12) ini meminta gubernur mengubah nilai UMK dari Rp 1.381.000 menjadi Rp1.408.325. Nilai ini sesuai dengan rekomendasi ketiga yang dikeluarkan Don. Namun, rekomendasi ini ke luar setelah SK ditetapkan gubernur pada 22 November 2012.

Dalam penetapan UMK ini, Don mengeluarkan beberapa kali perubahan rekomendasi. Rekomendasi pertama yang diajukan mendapat penolakan sehingga muncul UMK rekomendasi kedua (Rp. 1.381.000) yang ditetapkan gubernur sebagai UMK Sumedang. Namun, sehari setelah ditetapkan, bupati mencabut rekomendasi keduanya dan mengajukan rekomendasi ketiga (Rp1.408.325).

Adanya pencabutan rekomendasi ini disampaikan Slamet, muncul setelah buruh melakukan audiensi pada bupati pada tanggal 7 November 2012. Pada waktu itu, bupati menjanjikan UMK Sumedang akan berada pada peringkat kedua setelah Kota Bandung. Namun, kenyataannya Sumedang menduduki posisi kelima. "Kami merasa dibohongi bupati sehingga sehari setelah ditetapkan gubernur, kami kejar bupati. Bupati kemudian mencabut usulannya yang kedua, lalu muncul rekomendasi ketiga," kata Slamet.(A-199/A-147)***

Baca Juga

Kendaraan Berat Disiagakan di Zona Merah Bencana

JAWA BARAT

SUKABUMI (PRLM).- Dua puluh lebih kendaraan berat, Rabu (13/1/2016) disiagakan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah II (BPJP) Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat. Penyiagaan kendaraan berat di sejumlah ruas jalan yang berada di zona merah untuk mengantisipasi bencana tanah longsor.

Warga Semakin Kecewa dengan Pertamina EP

JAWA BARAT

INDRAMAYU, (PRLM).-Warga semakin kecewa dengan sikap Pertamina EP yang enggan melibatkan perwakilan masyarakat dalam pertemuan antara DPRD Kabupaten Indramayu dan Pertamina EP di area pengolahan limbah Pertamina EP.

Jokowi Putuskan, Bandara Kertajati Diselesaikan APBN

JAWA BARAT
PRESIDEN RI Joko Widodo membahas Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati bersama Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedi Taufik, dll di Lokasi Pembangunan BIJB Kertajati, Jabar, Kami

MAJALENGKA,(PRLM).- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati akan diselesaikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Soalnya, kebutuhan untuk pembangunan hingga rampungnya bandara diperkirakan mencapai Rp 2,5 triliun.

Seorang Warga Sumedang Hilang Diduga Ikut Gafatar

JAWA BARAT

SUMEDANG, (PRLM).-Salah seorang warga Kecamatan Cisitu, Idah (30) dilaporkan hilang diduga karena ikut kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).