Pencemaran Lingkungan di Kab. Bekasi Sudah Masuki Tahap Kritis

JAWA BARAT

CIKARANG, (PRLM).- Belum adanya upaya nyata dari Pemerintah Kabupaten Bekasi mengenai pencemaran lingkungan, disesalkan berbagai kalangan.

Beberapa kalangan menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dianggap tidak tanggap mengenai ancaman yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan tersebut.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan mengatakan, pencemaran lingkungan di Kabupaten Bekasi memasuki tahap kritis. Pencemaran lingkungan yang paling dominan di Kabupaten Bekasi yakni pencemaran udara dan air.

Terkait pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air sungai akibat limbah industri di Kabupaten Bekasi, Walhi Jawa Barat menilai, pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak maksimal. Hal tersebut tercermin dari tidak adanya tindakan tegas dari instansi terkait mengenai pencemaran tersebut.

Dadan mengatakan, dalam upaya memininalisir pencemaran lingkungan akibat limbah industri, pemerintah harus tetap berpijak pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Dalam perundang-undangan tersebut telah jelas diatur mengenai peran dari pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk sikap pemerintah mengenai adanya tindakan pencemaran lingkungan hidup. Sekarang, tinggal bagaimana pengawasan dari pemerintah apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup, ” ungkap Dadan saat melakukan pertemuan dengan beberapa elemen pecinta lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi, Kamis (6/12).

Dalam kesempatan itu juga, Dadan menambahkan, pencemaran air sungai akibat limbah industri di sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi, merupakan ancaman serius yang harus disikapi dengan keseriusan dari pemerintah daerahnya. Sebab, berdasarkan data yang dia miliki, sungai dan danau di Kabupaten Bekasi sudah tercemar akibat buangan limbah industri tersebut. (A-198/A-89)***

Baca Juga

Pemasukan PBB Cianjur Baru Rp 26 Miliar

JAWA BARAT

CIANJUR, (PRLM).- Pelimpahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Kantor Pajak Pratama ke Pemkab Cianjur sepertinya setengah hati. Betapa tidak, data yang dilimpahkan dari Pajak Pratama ke Pemkab Cianjur ternyata terjadi perbedaan pada jumlah di berita acara dengan fakta yang ada.

DPRD Desak Pemkab Majalengka Bentuk BNN

JAWA BARAT

MAJALENGKA,(PRLM).- Komisi A DPRD Majalengka meminta pemerintah Kabupaten Majalengka segera membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN), dan bekerja secara efektif karena peredaran narkoba di wilayah Majalengka sudah cukup memprihatinkan.

Baru 50 Desa di Subang Yang Penuhi Syarat Cairkan Dana Desa

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Dari 245 desa yang ada di Kabupaten Subang, baru sekitar 50 desa yang APBDes perubahannya sudah tuntas dan telah memenuhi syarat mencairkan dana desa dari pemerintah pusat.

Lagi, Satpol PP Subang Tutup 5 Toko Modern tak Berijin

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Satpol PP Kabupaten Subang kembali menutup lima toko modern tak berijin yang masih beroperasi, Jumat (3/7/2015). Dari lima toko modern tersebut, tiga di antaranya berada di wilayah Kecamatan Jalancagak, dan masing-masing satu toko di Cisalak serta Purwadadi.