Pencemaran Lingkungan di Kab. Bekasi Sudah Masuki Tahap Kritis

JAWA BARAT

CIKARANG, (PRLM).- Belum adanya upaya nyata dari Pemerintah Kabupaten Bekasi mengenai pencemaran lingkungan, disesalkan berbagai kalangan.

Beberapa kalangan menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dianggap tidak tanggap mengenai ancaman yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan tersebut.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan mengatakan, pencemaran lingkungan di Kabupaten Bekasi memasuki tahap kritis. Pencemaran lingkungan yang paling dominan di Kabupaten Bekasi yakni pencemaran udara dan air.

Terkait pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air sungai akibat limbah industri di Kabupaten Bekasi, Walhi Jawa Barat menilai, pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak maksimal. Hal tersebut tercermin dari tidak adanya tindakan tegas dari instansi terkait mengenai pencemaran tersebut.

Dadan mengatakan, dalam upaya memininalisir pencemaran lingkungan akibat limbah industri, pemerintah harus tetap berpijak pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Dalam perundang-undangan tersebut telah jelas diatur mengenai peran dari pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk sikap pemerintah mengenai adanya tindakan pencemaran lingkungan hidup. Sekarang, tinggal bagaimana pengawasan dari pemerintah apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup, ” ungkap Dadan saat melakukan pertemuan dengan beberapa elemen pecinta lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi, Kamis (6/12).

Dalam kesempatan itu juga, Dadan menambahkan, pencemaran air sungai akibat limbah industri di sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi, merupakan ancaman serius yang harus disikapi dengan keseriusan dari pemerintah daerahnya. Sebab, berdasarkan data yang dia miliki, sungai dan danau di Kabupaten Bekasi sudah tercemar akibat buangan limbah industri tersebut. (A-198/A-89)***

Baca Juga

Sidang Yance

Kejagung Segera Mengajukan Kasasi

JAWA BARAT

JAKARTA, (PRLM).- Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, tak akan melepas kasus dugaan korupsi bekas Bupati Indramayu Irianto MS Syafiuddin (Yance) kendati Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung telah memvonisnya bebas.

Jelang Ramadan Pol PP Kota Tasikmalaya Gencar Razia Pekat

JAWA BARAT

TASIKMALAYA, (PRLM).- Dalam sepekan terakhir Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya menjaring, puluhan Pekerja Sek Komersil (PSK), waria, gelandangan dan pengemis (gepeng) dan pemabuk berhasil diamankan.

Pemkab Majalengka Lakukan Tranparansi Fungsi Lahan

JAWA BARAT

MAJALENGKA, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka akan melakukan transparansi secara on line mengenai areal lahan yang bisa dijadikan sebagai tempat usaha atau mendirikan industri untuk memudahkan para pengusaha membuka tempat usahanya.

Pemkab Ciamis Diminta Bangun Sistem Pelaporan Penyaluran Pupuk Secara Online

JAWA BARAT
Pemkab Ciamis  Diminta Bangun Sistem Pelaporan Penyaluran Pupuk Secara Online

KARAWANG, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Pertanian setempat meminta PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC) membuat laporan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dilakukan per kecamatan.