Pencemaran Lingkungan di Kab. Bekasi Sudah Masuki Tahap Kritis

JAWA BARAT

CIKARANG, (PRLM).- Belum adanya upaya nyata dari Pemerintah Kabupaten Bekasi mengenai pencemaran lingkungan, disesalkan berbagai kalangan.

Beberapa kalangan menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dianggap tidak tanggap mengenai ancaman yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan tersebut.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, Dadan Ramdan mengatakan, pencemaran lingkungan di Kabupaten Bekasi memasuki tahap kritis. Pencemaran lingkungan yang paling dominan di Kabupaten Bekasi yakni pencemaran udara dan air.

Terkait pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air sungai akibat limbah industri di Kabupaten Bekasi, Walhi Jawa Barat menilai, pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak maksimal. Hal tersebut tercermin dari tidak adanya tindakan tegas dari instansi terkait mengenai pencemaran tersebut.

Dadan mengatakan, dalam upaya memininalisir pencemaran lingkungan akibat limbah industri, pemerintah harus tetap berpijak pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Dalam perundang-undangan tersebut telah jelas diatur mengenai peran dari pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk sikap pemerintah mengenai adanya tindakan pencemaran lingkungan hidup. Sekarang, tinggal bagaimana pengawasan dari pemerintah apabila terjadi pencemaran lingkungan hidup, ” ungkap Dadan saat melakukan pertemuan dengan beberapa elemen pecinta lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi, Kamis (6/12).

Dalam kesempatan itu juga, Dadan menambahkan, pencemaran air sungai akibat limbah industri di sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi, merupakan ancaman serius yang harus disikapi dengan keseriusan dari pemerintah daerahnya. Sebab, berdasarkan data yang dia miliki, sungai dan danau di Kabupaten Bekasi sudah tercemar akibat buangan limbah industri tersebut. (A-198/A-89)***

Baca Juga

Diskop UMKM Dorong Pengusaha Miliki Sertifikasi

JAWA BARAT
SEJUMLAH pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) tengah menggelar rapat mengenai kesiapan pendataan UMKM yang ada di Cianjur. Produk UMKM tersebut sediannya akan diusulkan untuk mendapatkan sertifikasi ke Kementerian Koperasi d

CIANJUR, (PRLM).- Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Diskop UMKM) Kabupaten Cianjur tengah menginventarisasi sejumlah produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi.

Biaya Pembangunan Pasar Pagaden Butuh Rp 2,5 - Rp 3 M

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Pemkab Subang membutuhkan biaya antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 3 miliar untuk membangun kembali kios/los/lapak di Pasar Inpres Pagaden yang terbakar beberapa waktu lalu. Namun untuk kepastiannya masih menunggu hasil kajian yang kini sedang berjalan.

Pemkab Sukabumi Tetapkan Siaga Darurat Kekeringan

JAWA BARAT

SUKABUMI, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Minggu (2/8/2015) menetapkan status siaga darurat kekeringan. Penetapan seiring daerah rawan bencana semakin meluas, terutama di beberapa daerah merah kekeringan.

29 Kecamatan di Cianjur Nunggak Pembayaran Raskin

JAWA BARAT

CIANJUR, (PRLM).- Hanya tiga dari 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur hingga Juli 2015 yang bisa melunasi pembayaran beras untuk rakyat miskin (Raskin) tahun 2015. Sisanya sebanyak 29 kecamatan masih nunggak pembayaran raskin untuk kebutuhan dari Januari-Juli 2015.