Perpindahan Pusat Pemerintahan Prov. Jabar Masih Sesuai Jadwal

BANDUNG, (PRLM).- Perencanaan perpindahan pusat pemerintahan Jawa Barat (Jabar) ke Kota Raya Hijau Walini yang terletak pada zona multifungsi di Kecamatan Cikalongwetan dan Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat terus dilakukan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Deny Juanda Puradimaja mengatakan tidak ada masalah soal tahapan rencana ini karena semuanya masih sesuai jadwal. Saat ini, Jabar masih menunggu respon dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) soal kepastian lahan.

“Perencanaan awal sudah ada, maket juga sudah ditangani Metropolitan Development Management (MDM) Bappeda Jabar. Kita memang sedang merencanakan karena status lahannya sebagian milik rakyat sebagian lagi milik PT Perkebunan Nusantara VIII sehingga harus ada izin menteri BUMN. Kami sudah minta izin ke menteri BUMN dan juga memberi informasi ke Badan Pertanahan Nasional. Hal ini pun sudah masuk dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) provinsi dan RTRW Kab. Bandung Barat,” kata Deny kepada “PRLM” di Bandung, Senin (3/12/12).

Kota baru Walini yang memiliki luas 3.000 hektar, direncanakan akan menjadi pusat pemerintahan yang di dalam kawasan ini pun ada kampus pendidikan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu teknologi dan kebudayaan. Selain itu, ada pula kawasan bisnis, agrowisata, ada real estate dan kawasan yang difungsikan untuk kegiatan komunitas masyarakat.

Kota Baru Walini ini terletak di sekitar KM.105-106 (dari Jakarta) dengan posisi sebelah kiri dan kanan jalan tol. Secara generik, kawasan ini diberi nama Kota Raya Hijau Walini, dengan tema pembangunan yang merepresetasikan multiaktivitas berskala besar "MASAGI Green City Walini".

“Kata MASAGI bernuansa paripurna, bersifat multiaktor pembangunan, tatakelola modern dan akan menarik bisnis global, wisatawan global, ilmuwan global, dan tokoh-tokoh pemerintahan global. Untuk memudahkan akses, nantinya ada exit jalan tol di Kampung Warung Domba. Izin menteri PU sudah keluar dengan dana yang dibutuhkan Rp75 miliar untuk membuat pintu keluar ini,” kata Deny.

Deny berharap pembahasan soal perpindahan pusat pemerintahan ke Kota Baru Walini mulai intens dan dicanangkan pada 2013. Pada 2014 direncanakannya pula sudah ada kepastian lahan dan master plan detal pembangunan. Setelah itu, pada 2015 secera resmi pembangunan dapat dimulai.

Perpindahan pusat pemerintahan ini, menurut Deny, memang penting dilakukan karena kantor pemerintahan Jabar saat ini tersebar di 28 lokasi. Sehingga rapat yang dilakukan di Gedung Sate pun kadang kurang efektif. Sebagai langkah awal, pegawai yang saat ini sebagian besar tinggal di Kota Bandung menurut Deny membutuhkan akses transportasi yang bisa menghubungkan Gedung Sate dengan Kota Baru Walini dalam 40 menit.

“Hingga saatnya nanti pegawai akan bermigrasi ke Kota Baru Walini. Selama lima tahun pertama mungkin masih sulit karena banyak anak pegawai yang sekolah di Bandung sehingga akses ini sangat dibutuhkan,” kata Deny.

Sementara itu, dana yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan pusat pemerintahan ini disampaikan Deny masih dalam pembahasan Jasa Sarana. Namun, dia memastikan pihak swasta akan terlibat.

Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan (Diskimrum) Jabar Eddy Nasution mendukung penuh soal rencana perpindahan pusat pemerintahan ke Kota Baru Walini. Menurutnya rencana ini akan memindahkan kepadatan yang sudah cukup menyesakkan Kota Bandung. Namun, keputusan politik yang kuat menurut Eddy sangat diperlukan untuk mewujudkan hal ini. Jika tidak, wacana ini akan tetap menjadi wacana yang tidak terwujud.

“Penggunaan lahan perkebunan yang akan dipakai juga harus diganti, Hal ini pun harus dipikirkan dankita kaji secara serius. Perpindahan pusat pemerintahn ini tidak sederhana tetapi prinsipnya perpindahan kepadatan itu sangat bagus,” kata Eddy. (A-199/A-108)***

Baca Juga