Guru Honorer dan Sukwan Subang Terancam tak Dapat Tunjangan

SUBANG, (PRLM).- Ratusan guru honorer dan tenaga sukarelawan (sukwan) di Kabupaten Subang terancam tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi mulai tahun ini. Hal ini disebabkan adanya pertentangan aturan penerima tunjangan sertifikasi dengan ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

“Dalam peraturan tersebut, penerima tunjangan sertifikasi sejatinya adalah guru tetap. Sementara, sukwan itu bukan guru tetap. Jadi, ya bertentangan,” kata Kusdinar, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Senin (3/12/12).

Kusdinar mengungkapkan, bahwa peraturan tersebut mengatur teknis pencairan tunjangan sertifikasi di mana penerimanya harus terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai guru tetap. Dalam peraturan itu juga disebutkan bahwa guru tetap diangkat oleh pemerintah daerah, penyelenggara, ataupun satuan pendidikan setempat.

Kondisi tersebut, menurut dia, hanya berlaku bagi guru tetap yang berstatus PNS ataupun CPNS. Sementara sukwan atau guru honor yang mengajar di sekolah negeri tidak tercatat sebagai PNS ataupun CPNS.

“PP ini mulai efektif tahun 2010 dan ditemukan pertentangannya tahun lalu. Kalau sudah begini, ya kami tidak bisa apa-apa lagi. Kalau mau berdemo, ya harus langsung ke pemerintah pusat karena mereka yang membuat aturan,” tuturnya. (A-192/A-88)***

Baca Juga

Efisiensi Anggaran, Fakultas Keilmuan Serumpun Akan Digabungkan

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mewacanakan penggabungan fakultas yang dianggap memiliki latar keilmuan serumpun. Hal tersebut dilakukan untuk menghemat biaya operasional kampus.

Merger PTS akan Dipermudah

JAKARTA, (PR).- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) akan membentuk panitia khusus untuk mengawal percepatan proses penggabungan (merger) beberapa perguruan tinggi swasta (PTS).

KKP Tunjuk SMPN 1 Pangandaran Sebagai Sekolah Pantai Indonesia

PARIGI, (PR).- Untuk menumbuhkan kepedulian dan kecintaan terhadap ekosistem laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menujuk SMP Negeri 1 Pangandaran sebagai Sekolah Pantai Indonesia (SPI). Demikian dikatakan Dodi Budiana Kepala Sekolah SMPN 1 Pangandaran.