Headlines
I Gusti Putu Artha:

Sanksi DKPP Dinilai Tidak Adil

JAKARTA, (PRLM).- Pengamat Kepemiluan I Gusti Putu Artha, menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang hanya memberikan sanksi pada Kesetjenan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak adil.

Pasalnya, dalam pertimbangan hukum DKPP telah disebutkan setidaknya ada dua komisioner KPU yang dianggap tidak profesional dan tidak cermat dalam proses verifikasi. Namun, dalam putusannya DKPP tidak menghukum komisioner KPU tersebut.

"Amat terasa jika DKPP melindungi KPU," katanya dalam acara diskusi yang bertemakan "Implikasi Putusan DKPP dan Verifikasi Parpol" yang di gagas Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di gedung Bawaslu, JL. MH. Thamrin, Jakarta, Jumat (30/11).

Bahkan Putu menganggap, putusan DKPP cacat hukum. Pasalnya, dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu telah diatur bahwa kewenangan DKPP terbatas pada pengaduan yang berkenaan dengan pelanggaran kode etik seperti yang tercantum dalam pasal 111 ayat 3.

"Dengan demikian, sama sekali DKPP tidak memiliki wewenang untuk membuat putusan yang berkaitan dengan tahapan pemilu," tuturnya.

Ia mengatakan, jika keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait verifikasi administrasi, telah melanggar asas perlakuan adil dan setara terhadap calon peserta Pemilu 2014.

Dengan menetapkan 18 parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk mengikuti verifikasi faktual, maka DKPP telah melihat adanya suatu masalah dalam proses verifikasi administrasi yang ada pada penyelenggara pemilu.

"Kenapa parpol yang harus dimintakan pemahaman untuk mengamini waktu yang terbatas. Bukankah infrastruktur parpol didaerah pasca kejatuhan moral akibat pengumuman tidak lolos administrasi, juga ikut berantakan," ucapnya.

Seharusnya, kata Putu, pihak penyelenggara memberi waktu yang sama dengan 16 Parpol yang telah diverifikasi sembari KPU melakukan konsolidasi anggaran untuk memastikan verifikasi faktual berkualitas. Maka, kata dia, keputusan DKPP tersebut selayaknya tidak menyangkut dengan jadwal tahapan.

"KPU masih bisa menetapkan peserta Pemilu 9 Januari hanya untuk 16 parpol, lalu KPU mengatur jadwal verifikasi sembari konsolidasi anggaran yang saya kalkulasi untuk 18 parpol selesai akhir Januari. Dengan langkah itu, tak ada yang berubah," ujarnya.

Jika terpaksa harus masuk ke dalam wilayah tahapan, kata Putu, maka hendaknya DKPP tidak melakukan perubahan terhadap waktu verifikasi jika hal itu dianggap tidak realistis.

"Bukankah tanpa verifikasi faktual 18 parpol pun KPU juga akan menetapkan kembali peserta Pemilu manakala direkomendasi Bawaslu dan PTUN dalam proses sengketa Pemilu," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan dua pejabat Kesetjenan Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni Sekretaris Jenderal KPU Suripto Bambang Setiadi, dan Wakil Sekretaris Jenderal KPU Asrudi Trijono melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Hal tersebut tertuang dalam Putusan No 23-25/DKPP-PKE-I/2012, dalam sidang yang digelar Selasa (27/11/2012) November 2012 di Gedung BPPT Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat. Perkara ini merupakan persidangan untuk menindaklanjuti pengaduan Bawaslu dan Direktur Sigma Said Salahuddin. Mereka menilai KPU melanggar kode etik dalam proses verifikasi administrasi parpol peserta Pemilu. (A-194/A-26).***