Terkait Pernikahan Siri

Gubernur Jabar Akan Panggil Bupati Garut

BANDUNG RAYA

BANDUNG, (PRLM).- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan akan segera memanggil Bupati Garut Aceng HM Fikri terkait pernikahannya secara siri dengan gadis berusia 18 tahun, lalu diceraikan empat hari kemudian melalui pesan singkat telepon genggam. Menurut Heryawan Aceng akan dibina karena hal yang dilakukannya termasuk pelanggaran norma dan etika.

"Gubernur dalam undang-undang (UU) dan peraturan pemerintah dinyatakan sebagai wakil pemerintah pusat untuk membina aparat di daerah termasuk pejabat-pejabat publik di daerah," kata Heryawan saat ditemui usai menghadiri acara di Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jalan Diponegoro, Rabu (28/11).

Heryawan memastikan komunikasi dengan Bupati Garut ini akan segera dilakukan."Kita akan panggil bupatinya," kata Heryawan menegaskan. (A-199/A-107)***

Baca Juga

PWI Kab. Bandung Sebarkan Sembako di Soreang

BANDUNG RAYA

SOREANG,(PRLM).- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab. Bandung menggelar bakti sosial dengan menyalurkan 50 paket sembako kepda warga kurang mampu yang tinggal di sekitar sekretariat PWI Kab. Bandung yakni dua desa di Kec.

Polres Bandung Sita Jamu Ilegal

BANDUNG RAYA
SATUAN Reskrim Polres Bandung memeriksa izin BPPOM saat penggerebekan di toko distributor di Jln. Cibaduyut, Kota Bandung, Kamis (2/7/2015) malam. Polres Bandung menyita jamu dengan izin BPPOM yang diduga palsu hasil pengembangan dari gudang penyimpanan m

Menteri Agraria Gandeng Polri dan Kejagung

BANDUNG RAYA

NGAMPRAH, (PRLM).- Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan berencana menggandeng Kepolisian RI (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk ikut menyelesaikan sengketa pertanahan yang banyak terjadi di Indonesia.

Buruh Demo Tuntut PP 46/2015 tentang JHT Dicabut

BANDUNG RAYA

‪CIMAHI, (PRLM).- Ratusan buruh dari perwakilan berbagai serikat buruh di Kota Cimahi melakukan aksi unjuk rasa ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Cimahi di Jln. Jend. Amir Mahmud Kota Cimahi, Selasa (7/7/2015). Mereka menuntut dicabutnya Peraturan Pemerintah (PP) No.