Aher Persilakan Apindo Tempuh Mekanisme Seputar Penolakan UMK Jabar 2013

BEKASI, (PRLM).-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mempersilakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menempuh mekanisme yang berlaku seputar penolakannya terhadap surat keputusan mengenai besar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2013 di Jabar.

"Silakan saja ikuti prosedur yang ada. Kalau memang keberatan, bisa mengajukan penangguhan. Namun hingga saat ini belum ada yang mengajukan," kata Heryawan di sela kunjungannya di Kota Bekasi, Senin (26/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, Apindo Jabar menolak pemberlakuan UMK tahun 2013 yang disahkan gubernur pekan lalu. Apindo beralasan, mekanisme penetapan UMK banyak yang menyalahi prosedur.

Baik penetapan UMK yang melampaui besar angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hasil survey, maupun perubahan mendadak yang dilakukan beberapa daerah.

Pemerintah Provinsi Jabar memastikan angka yang ditetapkan tidak dapat dirubah dikarenakan sudah disahkan. Penolakan

Apindo itu disikapi Heryawan dengan santai. Meskipun muncul penolakan, ia tetap optimistis, pelaksanaan pembayaran UMK di lapangan tetap sesuai penetapan.

"Sebab sudah ada tim pengawas yang akan memantau pelaksanaan pembayaran UMK. Jika ada pelanggaran, mereka yang akan segera melapor untuk ditindaklanjuti," katanya.

Demikian pula dengan kemungkinan relokasi dari sejumlah perusahaan asing yang merasa besar UMK yang diberlakukan di daerah industri tahun depan terlalu tinggi.

"Lihat saja nanti. Tapi saya tidak terlalu khawatir," ujarnya. (A-184/A-89)***

Baca Juga

Pertamina Harus Lebih Banyak Kelola Blok Migas

JAKARTA, (PR).- PT Pemerintah (Persero) harus menempatkan peran dan posisi Pertamina sesuai hpakekat dan tujuan pembentukannya dengan mengelola blok migas secara mandiri di tanah air.

Cash in Transit Semakin Aman

JAKARTA, (PR).- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berupaya memaksimalkan kenyamanan dan keamanan pelayanannya kepada masyarakat yang membutuhkan transaksi perbankan.

Fadli Zon : Subsidi Dicabut, Daya Beli Masyarakat Turun

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai berbagai kenaikan tarif pengurusan berkas kendaraan bermotor yang mencapai ratusan persen dan pencabutan subsidi listrik bagi 18,7 juta pelanggan rumah tangga golongan 900 VA akan menjadi tambahan beban masyarakat di awal tahun 2017.