Aher Persilakan Apindo Tempuh Mekanisme Seputar Penolakan UMK Jabar 2013

BEKASI, (PRLM).-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mempersilakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menempuh mekanisme yang berlaku seputar penolakannya terhadap surat keputusan mengenai besar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2013 di Jabar.

"Silakan saja ikuti prosedur yang ada. Kalau memang keberatan, bisa mengajukan penangguhan. Namun hingga saat ini belum ada yang mengajukan," kata Heryawan di sela kunjungannya di Kota Bekasi, Senin (26/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, Apindo Jabar menolak pemberlakuan UMK tahun 2013 yang disahkan gubernur pekan lalu. Apindo beralasan, mekanisme penetapan UMK banyak yang menyalahi prosedur.

Baik penetapan UMK yang melampaui besar angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hasil survey, maupun perubahan mendadak yang dilakukan beberapa daerah.

Pemerintah Provinsi Jabar memastikan angka yang ditetapkan tidak dapat dirubah dikarenakan sudah disahkan. Penolakan

Apindo itu disikapi Heryawan dengan santai. Meskipun muncul penolakan, ia tetap optimistis, pelaksanaan pembayaran UMK di lapangan tetap sesuai penetapan.

"Sebab sudah ada tim pengawas yang akan memantau pelaksanaan pembayaran UMK. Jika ada pelanggaran, mereka yang akan segera melapor untuk ditindaklanjuti," katanya.

Demikian pula dengan kemungkinan relokasi dari sejumlah perusahaan asing yang merasa besar UMK yang diberlakukan di daerah industri tahun depan terlalu tinggi.

"Lihat saja nanti. Tapi saya tidak terlalu khawatir," ujarnya. (A-184/A-89)***

Baca Juga

Penjualan BUMN Harus Persetujuan DPR

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menegaskan, lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 telah menabrak Undang-Undang (UU) yang sudah ada dan menjadi masalah serius. Oleh karena itu, PP 72 tersebut harus dibenahi atau dibatalkan.

Pertumbuhan Kredit BNI Naik 20,6%

JAKARTA, (PR).- Pertumbuhan kredit BNI pada Tahun 2016 yang sebesar 20,6% mampu melampaui pertumbuhan kredit industri perbankan Indonesia secara umum yang per November 2016 mencapai 8,5%.

Ketimpangan di Jabar Tinggi

JAKARTA, (PR).- Ketimpangan atau Gini Ratio Jawa Barat selalu berada di atas rata-rata nasional sejak tahun 2011. Hal ini menunjukkan lapisan bawah masyarakat semakin sedikit menerima dampak pembangunan.

Pertamina Jangan Jadi ATM Politik

JAKARTA, (PR).- Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyuono mengatakan, pencopotan Dirut dan Wadirut Pertamina terlalu transparan dan tidak main cantik.