Aher Persilakan Apindo Tempuh Mekanisme Seputar Penolakan UMK Jabar 2013

EKONOMI

BEKASI, (PRLM).-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mempersilakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menempuh mekanisme yang berlaku seputar penolakannya terhadap surat keputusan mengenai besar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2013 di Jabar.

"Silakan saja ikuti prosedur yang ada. Kalau memang keberatan, bisa mengajukan penangguhan. Namun hingga saat ini belum ada yang mengajukan," kata Heryawan di sela kunjungannya di Kota Bekasi, Senin (26/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, Apindo Jabar menolak pemberlakuan UMK tahun 2013 yang disahkan gubernur pekan lalu. Apindo beralasan, mekanisme penetapan UMK banyak yang menyalahi prosedur.

Baik penetapan UMK yang melampaui besar angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hasil survey, maupun perubahan mendadak yang dilakukan beberapa daerah.

Pemerintah Provinsi Jabar memastikan angka yang ditetapkan tidak dapat dirubah dikarenakan sudah disahkan. Penolakan

Apindo itu disikapi Heryawan dengan santai. Meskipun muncul penolakan, ia tetap optimistis, pelaksanaan pembayaran UMK di lapangan tetap sesuai penetapan.

"Sebab sudah ada tim pengawas yang akan memantau pelaksanaan pembayaran UMK. Jika ada pelanggaran, mereka yang akan segera melapor untuk ditindaklanjuti," katanya.

Demikian pula dengan kemungkinan relokasi dari sejumlah perusahaan asing yang merasa besar UMK yang diberlakukan di daerah industri tahun depan terlalu tinggi.

"Lihat saja nanti. Tapi saya tidak terlalu khawatir," ujarnya. (A-184/A-89)***

Baca Juga

Blue Bell Tangguhkan Operasi di Pabrik Es Krim Oklahoma

EKONOMI

OKLAHOMA, (PRLM).- Perusahaan es krim Blue Bell hari Jumat (3/4) mengumumkan telah menangguhkan operasinya di sebuah fasilitas produksi di Oklahoma, setelah sebelumnya dikaitkan dengan kematian tiga orang akibat penyakit terkait makanan.

Raker Asita Jabar

Asita Protes Larangan PNS Beli Tiket di Biro Perjalanan

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).- Setelah sempat muncul aturan pelarangan rapat di hotel bagi PNS dan menuai reaksi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Kini, pemerintah kembali menuai protes dari kalangan biro perjalanan.

Perlu Kaji Ulang Pelarangan Swasta Kelola Blok Migas

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai, rencana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menerbitkan peraturan menteri terkait dilarangnya keterlibatan swasta dalam participating interest (PI) 10%, harus dikritisi dan dikaji kembali.

Indeks Nikkei Lampaui 20.000 untuk Pertama Kali dalam 15 Tahun

EKONOMI

TOKYO, (PRLM).- Indeks patokan Nikkei di bursa saham Tokyo sempat melampaui tingkat 20.000 yen, Jumat (10/4/2015) untuk pertama kalinya dalam hampir 15 tahun.