Aher Persilakan Apindo Tempuh Mekanisme Seputar Penolakan UMK Jabar 2013

EKONOMI

BEKASI, (PRLM).-Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mempersilakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menempuh mekanisme yang berlaku seputar penolakannya terhadap surat keputusan mengenai besar Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2013 di Jabar.

"Silakan saja ikuti prosedur yang ada. Kalau memang keberatan, bisa mengajukan penangguhan. Namun hingga saat ini belum ada yang mengajukan," kata Heryawan di sela kunjungannya di Kota Bekasi, Senin (26/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, Apindo Jabar menolak pemberlakuan UMK tahun 2013 yang disahkan gubernur pekan lalu. Apindo beralasan, mekanisme penetapan UMK banyak yang menyalahi prosedur.

Baik penetapan UMK yang melampaui besar angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hasil survey, maupun perubahan mendadak yang dilakukan beberapa daerah.

Pemerintah Provinsi Jabar memastikan angka yang ditetapkan tidak dapat dirubah dikarenakan sudah disahkan. Penolakan

Apindo itu disikapi Heryawan dengan santai. Meskipun muncul penolakan, ia tetap optimistis, pelaksanaan pembayaran UMK di lapangan tetap sesuai penetapan.

"Sebab sudah ada tim pengawas yang akan memantau pelaksanaan pembayaran UMK. Jika ada pelanggaran, mereka yang akan segera melapor untuk ditindaklanjuti," katanya.

Demikian pula dengan kemungkinan relokasi dari sejumlah perusahaan asing yang merasa besar UMK yang diberlakukan di daerah industri tahun depan terlalu tinggi.

"Lihat saja nanti. Tapi saya tidak terlalu khawatir," ujarnya. (A-184/A-89)***

Baca Juga

Pertamina Tambah 30 Persen Pasokan BBM

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Aktivitas masyarakat dalam menggunakan bahan bakar minyak atau BBM menjelang dan sesudah Lebaran akan diantisipasi Pertamina agar tidak terjadi kelangkaan.

Promosi Pakaian Lebaran di Pinggir Jalan

EKONOMI
PETUGAS mempromosikan pakaian yang dijual dengan potongan harga ke pengguna jalan, di salah satu pabrik di Jalan Cigondewah Kaler, Kota Bandung, Selasa (7/7/2015).

Yunani Bangkrut, Pemerintah Diminta Stop Utang Baru

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah segera menghentikan rencana penambahan utang baru, ditengah situasi ekonomi dunia yang limbung, paska default atau gagal bayar yang dialami negara maju Yunani beberapa waktu lalu.

Soal Pembalut Berklorin, Kemenkes Bertentangan dengan Regulasinya Sendiri

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan, klorin pada pembalut wanita sangat berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan karena bersifat iritatif, bahkan karsinogenik.