Pemerintah Susun Program Terpadu "Gernasari"

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat akan menyusun program terpadu Gerakan Nasional Sadar Perubahan Iklim atau disebut “Gernasari”.

Deputi Menko Kesra bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial Willem Rampangilei di Jakarta, Rabu (21/11/12) mengatakan, program ini dimaksudkan untuk mendorong pemerintah daerah, khususnya di tingkat provinsi, untuk berpacu melaksanakan program dan kegiatan pengendalian perubahan iklim.

“Gernasari akan mengarah pada penghargaan dan apresiasi dari Pemerintah Pusat atas aksi nyata Pemerintah Daerah untuk mensejahterakan rakyat dalam kondisi iklim yang berubah,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang bertema “Tantangan Kesejahteraan Rakyat dalam Perubahan Iklim”.

Dalam Rakornas ini Ketua Wantimpres Emil Salim tampil menyampaikan “keynote speech”. Hadir pula sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, termasuk dari beberapa pemerintah provinsi.
Willem mengungkapkan, program Gernasari rencananya akan diluncurkan pada 2014.

“Penghargaan dan apresiasi diberikan berdasarkan penilaian capaian kinerja pemerintah daerah pada periode tahun sebelumnya,” jelasnya.

Melalui kerja sama antara Kemenko Kesra, Kementerian Keuangan, dan kementerian teknis terkait, diharapkan program ini dapat menggulirkan dana insentif daerah sebagai wujud apresiasi untuk pemerintah daerah yang berprestasi dalam penanganan perubahan iklim.

Dalam paparannya, Willem menuturkan, untuk menghadapi perubahan iklim dan segala dampaknya, dinilai perlu segera mengintegrasikan aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam program-program pembangunan nasional.

“Masyarakat harus dikondisikan untuk lebih siap, tahan, dan kuat terhadap ancaman yang diakibatkan oleh perubahan iklim,” katanya.

Dijelaskan, saat ini sudah banyak program dan kegiatan yang dilakukan, baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Semua program tesebut diharapkan akan terus bergulir dan saling bersinergi satu sama lain, sehingga menciptakan masyarakat yang tangguh sekaligus sejahtera. (A-94/A-108)***

Baca Juga

Satu Kecamatan Satu E-Warong

YOGYAKARTA, (PR).- Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta menargetkan setiap kecamatan setidaknya memiliki satu elektronik warung gotong royong yang dikelola kelompok usaha bersama program keluarga harapan.

Nyoman Berdamai dengan Edi Sukamto Selesaikan GWK

BANDUNG, (PR).- Kisruh saling lapor antara pematung nasional Nyoman Nuarta dengan Edi Sukamto berujung perdamaian. Nyoman menyatakan dia sudah tidak berselisih lagi dengan Edi Sukamto, juga dengan yang lainnya.

PETUGAS merekam sidik jari warga yang mengaktifkan kartu tanda penduduk elektroniknya (e-KTP) di Kantor Kecamatan Soreang, Jln. Sindang Wargi, Desa/Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Kamis (11/4).  Masyarakat yang KTP elektronik (e-KTP) salah data agar

Ombudsman Minta Kepala Daerah yang Terlambat Rekam E-KTP Diberi Sanksi

JAKARTA, (PR).- Kementerian Dalam Negeri diminta memberi sanksi administratif pada kepala daerah yang abai pada perekaman data e-KTP. Hal itu diusulkan Ombudsman Republik Indonesia menyusul masih banyaknya masyarakat yang belum merekam identitas elektronik tersebut.

Bertemu Pangeran Salman, Jokowi Bahas Penambahan Kuota Haji

JAKARTA,(PR).- Presiden RI Joko Widodo sempat membahas tentang kuota haji dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kerajaan Arab Saudi yang juga Wakil Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al-Saud di Hotal Dahua Boutique, Hanzhoung, Minggu (4/9/2016).