Pembentukan Pansus Dampak Sosial Waduk Jatigede Sangat Penting

JAWA BARAT

SUMEDANG, (PRLM).- DPRD Kab. Sumedang menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede (PDSPWJ), sangat penting. Pasalnya, persoalan dampak sosial Jatigede itu menyangkut hak-hak hidup ribuan warga yang perlu dilindungi dan diberikan penghidupan layak.

“Bahkan persoalan dampak sosial Jatigede ini tak hanya menyangkut warga OTD (Orang Terkena Dampak) saja, melainkan sudah menjadi persoalan seluruh masyarakat Sumedang. Persoalan Jatigede ini senasib sepenanggungan seluruh masyarakat Sumedang. Guna melindungi hak-hak hidup masyarakat OTD, kami pun harus memberikan dorongan politik supaya berbagai persoalannya bisa diselesaikan secara adil. Nah, dorongan politik ini bisa dilakukan dengan membentuk Pansus PDSPWJ,” ujar Wakil Ketua DPRD Kab. Sumedang, Ir. Edi Askari, M.Si., ditemui di gedung DPRD Kab. Sumedang, Rabu (31/10).

Menurut dia, persoalan dampak sosial Jatigede ini, tak cukup hanya diselesaikan dengan uang saja. Misalnya, hanya membayar ganti rugi pembebasan lahan yang terlewat maupun membiaya relokasi penduduk saja.

Akan tetapi, persoalan Jatigede itu harus diselesaikan secara komprehensif dengan melihat berbagai aspek kehidupan, baik kehidupan masyarakat maupun kelestarian lingkungannya.

“Kalau ada yang beranggapan bahwa penyelesaian dampak sosial ini tinggal mencairkan anggarannya, anggapan itu sangat naip dan pola pikir yang sempit. Sebab, banyak yang perlu diselamatkan dari dampak sosial pembangunan Jatigede ini,” kata Edi.

Lebih jauh ia menjelaskan, persoalan dampak sosial Jatigede tak hanya sebatas membayar ganti rugi pembebasan lahan yang terlewat tahun ‘84-’86 saja, melainkan sejauhmana pemerintah pusat dan provinsi memikirkan nasib warga OTD ketika waduk itu digenang.

Pemerintah harus memikirkan masalah relokasi warga ke tempat yang aman. Bahkan mereka pun perlu penghidupan layak, seperti diberi lahan bercocok tanam supaya mereka tetap bekerja.

“Kenyataannya, jangankan pemerintah pusat memikirkan kehidupan yang layak untuk OTD, masalah jumlah warga OTD yang perlu direlokasi saja sampai sekarang belum ada yang akurat. Versi Satuan Kerja (Satker) Projek Jatigede dan Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) PDSPWJ, jumlah warga OTD hanya 4.019 KK (kepala keluarga). Sementara data yang dipegang oleh kami dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Kab. Sumedang sebanyak 4.800 KK,” tuturnya.

Meski tempat relokasi berikut rumahnya sudah disiapkan di Kec.Conggeang, namun jumlah rumah yang akan dibangun hanya 1.000 unit. Sementara 3.800 KK warga OTD sisanya, belum jelas nasibnya. Padahal, projek Waduk Jatigede rencananya akan mulai digenangi Oktober 2013.

“Bayangkan, 2013 sudah mulai digenang, namun nasib ribuan warga OTD belum jelas penghidupan dan masa depannya. Belum lagi, masalah situs bersejarah yang akan terendam. Puluhan situs bersejarah yang ada di area genangan, belum jelas mau dibagaimanakan? Sampai-sampai ada sejumlah warga yang tidak akan hengkang dari daerahnya, demi mempertahankan situs bersejarah peninggalan Kerajaan Sumedang Larang. Ditambah lagi persoalan lingkungan hidup. Ini yang akan dibahas di dalam Pansus PDSPWJ nanti,” kata Edi. (A-67/A-89)***

Baca Juga

Pembangunan Karakter tidak Lepas dari Keluarga

JAWA BARAT

BOGOR,(PRLM).-Pembangunan karakter bangsa tidak lepas dari peran keluarga. Kebijakan pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dinas Pertanian Minta Pertamina Siapkan LPG 3 Kg untuk Petani

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Dinas Pertanian dan Tanaman pangan Kabupaten Subang meminta pihak terkait utamanya Pertamina bisa mengalokasikan persediaan LPG 3 Kg khusus untuk memenuhi kebutuhan petani.

Klinik Narkoba Baru Dibuka Langsung Tangani 6 Pasien

JAWA BARAT

GARUT, (PRLM).- Klinik pertama di Kabupaten Garut untuk para korban kecanduan heroin diresmikan. bahkan di hari pertama peresmian sudah ada 6 calon pasien yang siap menerima penanganan kecanduan narkotika kelas A tersebut.

Anggaran Pendataan Keluarga Capai Rp 5 Miliar

JAWA BARAT

CIANJUR, (PRLM).- Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Cianjur, Esih Sukaesih Karo mengancam akan memberikan sanksi tegas terhadap petugasnya di lapangan yang melakukan pemotongan honor petugas pendataan keluarga 2015.