Penetapan Biaya Haji Tahun Depan Pada Maret 2013

MEKKAH, (PRLM).- Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) musim haji tahun depan (1434 H/2013) direncanakan telah ditetapkan pada Maret 2013. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Agama Suryadharma Ali di Mekkah, Arab Saudi, Selasa (30/10/12).

“Bulan Januari, Kementerian Agama akan menyampaikan draf BPIH, sehingga selanjutnya pada Maret, BPIH 2013 (1434H) sudah dapat ditetapkan,” ujarnya.

Sebagaimana dikutip dari Media Center Haji (MCH), Selasa (30/10), Suryadharma juga meminta agar DPR bisa membahas BPIH lebih awal. Dengan penetapan BPIH yang lebih cepat, kata dia, diharapkan calon jemaah haji bisa mempunyai waktu lebih banyak untuk melunasi biaya tersebut.

“Dengan begitu, kuota yang tersisa atau tak terserap akan jauh lebih kecil,” katanya.

Menag menyebutkan, ada sejumlah komponen biaya yang akan dipertimbangkan dalam BPIH 2013. “Ada biaya-biaya yang harus diperhitungkan jauh-jauh hari, seperti soal kontrak rumah (pemondokan),” tuturnya.

Dikatakan dia, masalah kontrak rumah atau pemondokan menjadi pertimbangan utama. Suryadharma mengungkapkan, saat ini kontrak rumah atau pemondokan dilakukan per tahun. Pada 2013, diharapkan kontrak pemondokan dapat dilakukan dalam jangka panjang.

Suryadharma juga menyebutkan adanya komponen harga tiket pesawat yang turut berpengaruh pada ongkos naik haji tahun depan. (A-94/A-88)***

Baca Juga

Jokowi Puji Pernyataan SBY

JAKARTA, (PR).- Presiden RI Joko Widodo memuji pernyataan-pernyataan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono belakangan ini. Dia merasakan dan mengapresiasi SBY yang memiliki maksud memberi masukan-masukan bagi pemerintah.

Pengunjuk Rasa Hanya Mau Bertemu Jokowi

JAKARTA, (PR).- Pengunjuk rasa hanya mau bertemu Presiden RI Joko Widodo. Dua perwakilan pengunjuk rasa sempat masuk ke Istana Negara dan diterima Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Rumah Gerakan 98 Kritisi Aksi 4 November

JAKARTA, (PR).- Rumah Gerakan 98 mengkritisi aksi damai yang berujung bentrokan aparat keamanan dengan demonstran pada 4 November kemarin, harus menjadi pembelajaran agar segala persoalan diserahkan pada ranah hukum.

Ini Alasan Jokowi Minta Gelar Perkara Ahok Dilakukan Terbuka

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo membenarkan telah memberi arahan secara langsung kepada Kapolri Tito Karnavian agar gelar perkara kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dilaksanakan secara terbuka.