Penetapan Biaya Haji Tahun Depan Pada Maret 2013

MEKKAH, (PRLM).- Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) musim haji tahun depan (1434 H/2013) direncanakan telah ditetapkan pada Maret 2013. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Agama Suryadharma Ali di Mekkah, Arab Saudi, Selasa (30/10/12).

“Bulan Januari, Kementerian Agama akan menyampaikan draf BPIH, sehingga selanjutnya pada Maret, BPIH 2013 (1434H) sudah dapat ditetapkan,” ujarnya.

Sebagaimana dikutip dari Media Center Haji (MCH), Selasa (30/10), Suryadharma juga meminta agar DPR bisa membahas BPIH lebih awal. Dengan penetapan BPIH yang lebih cepat, kata dia, diharapkan calon jemaah haji bisa mempunyai waktu lebih banyak untuk melunasi biaya tersebut.

“Dengan begitu, kuota yang tersisa atau tak terserap akan jauh lebih kecil,” katanya.

Menag menyebutkan, ada sejumlah komponen biaya yang akan dipertimbangkan dalam BPIH 2013. “Ada biaya-biaya yang harus diperhitungkan jauh-jauh hari, seperti soal kontrak rumah (pemondokan),” tuturnya.

Dikatakan dia, masalah kontrak rumah atau pemondokan menjadi pertimbangan utama. Suryadharma mengungkapkan, saat ini kontrak rumah atau pemondokan dilakukan per tahun. Pada 2013, diharapkan kontrak pemondokan dapat dilakukan dalam jangka panjang.

Suryadharma juga menyebutkan adanya komponen harga tiket pesawat yang turut berpengaruh pada ongkos naik haji tahun depan. (A-94/A-88)***

Baca Juga

Hadapi Berbagai Tantangan, Reformasi TNI dan Polri Jadi Kunci

JAKARTA, (PR).- Tantangan TNI dan Polri saat ini berkaitan dengan kedaulatan di dalam negeri, pengeroposan nilai-nilai Pancasila, tindak kekerasan dan anarkisme, terorisme, meningkatnya peredaran narkoba, penyelundupan, dan perdagangan ilegal.

SALAH satu peserta Konvensi Demokrat Anies Rasyid Baswedan mengaku merasa leluasa bergerak usai Konvensi Partai Demokrat. Hal ini dikemukakannya saat diwawancarai di Kantor Sekretariat KomiteKonvensi, Jalan Pati Unus 75, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/201

Pergantian Mendikbud Dinilai Mengejutkan

JAKARTA,(PR).- Pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan pemerintah dikhawatirkan menimbulkan permasalahan baru di dunia pendidikan Indonesia.

Jokowi Minta Petugas Pajak Siap

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo mengingatkan para petugas pajak proaktif menjemput bola mengerjakan program pengampunan pajak (tax amnesty). Jokowi meminta agar pelaksana-pelaksana tugas pajak di lapangan siap dan tidak menakut-nakuti orang yang akan memanfaatkan program itu.