Ciamis Melikuidasi Dinas Kelautan Pasca Pemisahan Pangandaran

JAWA BARAT

CIAMIS, (PRLM).- Bersamaan dengan terbentuknya daerah otonom baru (DOB) Pangandaran, memaksa pemerintah Kabupaten Ciamis juga melakukan perampingan satuan kerja perangkat daerah (SOPD). Perampingan tersebut berkenaan dengan Dihapusnya Dinas Kelautan dan Perikanan, karena paska pembentukan DOB Pangandaran, Kabupaten Ciamis tidak lagi memiliki wilayah laut.

"Setelah Pangandaran berpisah dari induknya, Ciamis tidak lagi memiliki wilayah laut. Artinya Dinas Kelautan juga harus dibubarkan. Momentum pembentukan DOB Pangandaran juga bakal diikuti dengan adanya perubahan sejumlah SOPD," kata Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis, Dede Suparman, Selasa (30/10/12).

Dia mengungkapkan, direncanakan perampingan SOPD juga bakal merambah Badan Penyuluh Pertanian Perkebunan Perikanan dan Kehutanan (BP4K) yang bakal dimerger dengan Badan Ketahanan Pangan. Penggabungan tersebut, berkenaan berkurangnya beban kerja dan kewilayahannya.

Dengan dihapusnya Dinas Kelautan, maka lingkup sektor pertanian di Kabupaten Ciamis juga berkurang, yakni menjadi ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dan BP4K. Sedangkan untuk DOB Pangandaran, sektor pertanian yang langsung terkait dengan pertanian adalah kehutanan dan kelautan.

"Kebijakan perampingan tersebut juga sejalan dengan tuntutan reformasi briokrasi, termasuk salah satunya adalah efisiensi. Dan yang penting semua fungsi dapat ditangani dengan baik. Sampai saat ini kami masih terus melakukan pembahasan," tuturnya.

Secara terpisah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Ciamis Sutriaman, mengatakan bahwa dihapusnya dinas yang dipimpinnya merupakan hal yang wajar. Hal itu disebabkan paska lepasnya wilayah Pangandaran menjadi DOB, maka Ciamis tidak lagi memiliki laut.

"Jadi karena tidak memiliki laut, maka wajar jika dinas yang berhubungan dengan laut juga dihapus. Untuk mengimbangi pendapatan asli daerah dari sektor keluatan, kami juga bakal lebih mengoptimalkan sektor budidaya perikanan," katanya.

Dia mengungkapkan lepasnya Pangandaran berarti pendapatan asli daerah (PAD) retribusi sektor keluatan juga berkurang. Tahun 2012 ditarget retribusi sebesar Rp 1 miliar, sedangkan untuk tahun 2013 naik menjadi Rp 1,5 miliar. Dengan lepasnya wilayah tersebut, maka Ciamis bakal kehilangan sumber PAD dari kelautan minimal Rp 1 miliar. "Sumbangan retribusi perikanan laut terbesar masih dari Kecamatan Pangandaran sedangkan lainnya seperti Bojongsalawe, Parigi tidak sebesar Pangandaran," tuturnya. (A-101/A-88)**

Baca Juga

Pedagang Daging Sapi Mogok Jualan

JAWA BARAT

TASIKMALAYA, (PRLM).- Puluhan pedagang daging sapi di Pasar Induk Cikurubuk Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, Minggu (2/8/2015) melakukan mogok berjualan. Mereka menuntut kepada pemerintah untuk menstabilkan harga daging sapi.

Ali Surahman Daftarkan Gugatan Pra-peradilan

JAWA BARAT
CHEFY Pamungkas (duduk) Pengacara Ali Surahman tersangka dugaan korupsi PT Sang Hyang Sri, sedang menyerahkan berkas perkara pra peradilan terhadap Kejaksaan Negeri Majalengka ke Pengadilan Negeri Majalengka, Senin (3/8/2015).*

MAJALENGKA,(PRLM).- Tersangka korupsi dana CSR PT Sanghiang Seri, Ali Surahman melalui pengacaranya Chefy Pamungkas datangi Kantor Pengadilan Negeri Majalengka untuk melakukan gugatan pra-peradilan terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka, Senin (3/8/2015).

Warga Kompleks Translok Batu Sipat Mandiri Krisis Air Bersih

JAWA BARAT
Warga Kompleks Translok Batu Sipat Mandiri Krisis Air Bersih

KUNINGAN, (PRLM).-Ratusan kepala keluarga warga kompleks permukiman transmigrasi lokal di Dusun Batu Sipat Mandiri, Desa Mekarjaya, Kabupaten Kuningan, pada musim kemarau ini kembali dilanda masalah kekurangan air bersih.

PNS Dituntut Netral

JAWA BARAT

INDRAMAYU, (PRLM).-Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu Ahmad Bachtiar mengimbau seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu agar menjunjung profesionalitas dan netralitas.