Ciamis Melikuidasi Dinas Kelautan Pasca Pemisahan Pangandaran

JAWA BARAT

CIAMIS, (PRLM).- Bersamaan dengan terbentuknya daerah otonom baru (DOB) Pangandaran, memaksa pemerintah Kabupaten Ciamis juga melakukan perampingan satuan kerja perangkat daerah (SOPD). Perampingan tersebut berkenaan dengan Dihapusnya Dinas Kelautan dan Perikanan, karena paska pembentukan DOB Pangandaran, Kabupaten Ciamis tidak lagi memiliki wilayah laut.

"Setelah Pangandaran berpisah dari induknya, Ciamis tidak lagi memiliki wilayah laut. Artinya Dinas Kelautan juga harus dibubarkan. Momentum pembentukan DOB Pangandaran juga bakal diikuti dengan adanya perubahan sejumlah SOPD," kata Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis, Dede Suparman, Selasa (30/10/12).

Dia mengungkapkan, direncanakan perampingan SOPD juga bakal merambah Badan Penyuluh Pertanian Perkebunan Perikanan dan Kehutanan (BP4K) yang bakal dimerger dengan Badan Ketahanan Pangan. Penggabungan tersebut, berkenaan berkurangnya beban kerja dan kewilayahannya.

Dengan dihapusnya Dinas Kelautan, maka lingkup sektor pertanian di Kabupaten Ciamis juga berkurang, yakni menjadi ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dan BP4K. Sedangkan untuk DOB Pangandaran, sektor pertanian yang langsung terkait dengan pertanian adalah kehutanan dan kelautan.

"Kebijakan perampingan tersebut juga sejalan dengan tuntutan reformasi briokrasi, termasuk salah satunya adalah efisiensi. Dan yang penting semua fungsi dapat ditangani dengan baik. Sampai saat ini kami masih terus melakukan pembahasan," tuturnya.

Secara terpisah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Ciamis Sutriaman, mengatakan bahwa dihapusnya dinas yang dipimpinnya merupakan hal yang wajar. Hal itu disebabkan paska lepasnya wilayah Pangandaran menjadi DOB, maka Ciamis tidak lagi memiliki laut.

"Jadi karena tidak memiliki laut, maka wajar jika dinas yang berhubungan dengan laut juga dihapus. Untuk mengimbangi pendapatan asli daerah dari sektor keluatan, kami juga bakal lebih mengoptimalkan sektor budidaya perikanan," katanya.

Dia mengungkapkan lepasnya Pangandaran berarti pendapatan asli daerah (PAD) retribusi sektor keluatan juga berkurang. Tahun 2012 ditarget retribusi sebesar Rp 1 miliar, sedangkan untuk tahun 2013 naik menjadi Rp 1,5 miliar. Dengan lepasnya wilayah tersebut, maka Ciamis bakal kehilangan sumber PAD dari kelautan minimal Rp 1 miliar. "Sumbangan retribusi perikanan laut terbesar masih dari Kecamatan Pangandaran sedangkan lainnya seperti Bojongsalawe, Parigi tidak sebesar Pangandaran," tuturnya. (A-101/A-88)**

Baca Juga

55 Toko Modern di Kab.Subang tak Berizin Harus Tutup

JAWA BARAT

SUBANG, (PRLM).- Sebanyak 55 toko modern tak memiliki izin beroperasi di wilayah Kabupaten Subang. Dari jumlah tersebut, 14 di antaranya sudah dilakukan penutupan maupun pemasangan stiker "dalam Pengawasan" oleh Satpol PP Kabupaten Subang.

Dompet Dhuafa Luncurkan Anjungan Tes Medik

JAWA BARAT

DEPOK, (PRLM).- Lembaga zakat Dompet Dhuafa meluncurkan invoasi dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat, utamanya kaum dhuafa dengan meluncurkan Anjungan Tes Medik (ATM).

Korban Trafficking di Jabar Turun

JAWA BARAT

GARUT, (PRLM).- Jumlah korban trafficking asal Provinsi Jawa Barat yang dipulangkan pada pertengahan tahun 2015 ini sebanyak lima orang. Data ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, bahkan dari tahun ke tahun jumlah korban trafficking ini semakin turun.

Budi Bertekad Bersihkan Tasikmalaya dari Miras

JAWA BARAT

TASIKMALAYA, (PRLM).- Maraknya peredaran minuman keras (miras) di Kota Tasikmalaya sudah masuk kategori "Darurat Miras". Untuk menekan agar tidak terus meningkat, Pemerintah Kota Tasikmalaya segera mensahkan Perda Pengendalian Minuman Keras.