Ciamis Melikuidasi Dinas Kelautan Pasca Pemisahan Pangandaran

CIAMIS, (PRLM).- Bersamaan dengan terbentuknya daerah otonom baru (DOB) Pangandaran, memaksa pemerintah Kabupaten Ciamis juga melakukan perampingan satuan kerja perangkat daerah (SOPD). Perampingan tersebut berkenaan dengan Dihapusnya Dinas Kelautan dan Perikanan, karena paska pembentukan DOB Pangandaran, Kabupaten Ciamis tidak lagi memiliki wilayah laut.

"Setelah Pangandaran berpisah dari induknya, Ciamis tidak lagi memiliki wilayah laut. Artinya Dinas Kelautan juga harus dibubarkan. Momentum pembentukan DOB Pangandaran juga bakal diikuti dengan adanya perubahan sejumlah SOPD," kata Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis, Dede Suparman, Selasa (30/10/12).

Dia mengungkapkan, direncanakan perampingan SOPD juga bakal merambah Badan Penyuluh Pertanian Perkebunan Perikanan dan Kehutanan (BP4K) yang bakal dimerger dengan Badan Ketahanan Pangan. Penggabungan tersebut, berkenaan berkurangnya beban kerja dan kewilayahannya.

Dengan dihapusnya Dinas Kelautan, maka lingkup sektor pertanian di Kabupaten Ciamis juga berkurang, yakni menjadi ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dan BP4K. Sedangkan untuk DOB Pangandaran, sektor pertanian yang langsung terkait dengan pertanian adalah kehutanan dan kelautan.

"Kebijakan perampingan tersebut juga sejalan dengan tuntutan reformasi briokrasi, termasuk salah satunya adalah efisiensi. Dan yang penting semua fungsi dapat ditangani dengan baik. Sampai saat ini kami masih terus melakukan pembahasan," tuturnya.

Secara terpisah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Ciamis Sutriaman, mengatakan bahwa dihapusnya dinas yang dipimpinnya merupakan hal yang wajar. Hal itu disebabkan paska lepasnya wilayah Pangandaran menjadi DOB, maka Ciamis tidak lagi memiliki laut.

"Jadi karena tidak memiliki laut, maka wajar jika dinas yang berhubungan dengan laut juga dihapus. Untuk mengimbangi pendapatan asli daerah dari sektor keluatan, kami juga bakal lebih mengoptimalkan sektor budidaya perikanan," katanya.

Dia mengungkapkan lepasnya Pangandaran berarti pendapatan asli daerah (PAD) retribusi sektor keluatan juga berkurang. Tahun 2012 ditarget retribusi sebesar Rp 1 miliar, sedangkan untuk tahun 2013 naik menjadi Rp 1,5 miliar. Dengan lepasnya wilayah tersebut, maka Ciamis bakal kehilangan sumber PAD dari kelautan minimal Rp 1 miliar. "Sumbangan retribusi perikanan laut terbesar masih dari Kecamatan Pangandaran sedangkan lainnya seperti Bojongsalawe, Parigi tidak sebesar Pangandaran," tuturnya. (A-101/A-88)**

Baca Juga

33 Pejabat Eselon II Dimutasi

MAJALENGKA, (PR).- Bupati Majalengka memutasi 33 pejabat eselon II pada Jumat 23 Desember 2016. Tiga pejabat diantaranya staf ahli Bupati Bidang ekonomi, pembangunan Hukum dan kemasyarakatan, untuk mengisi SOTK baru . Sementara untuk eselon III dan IV baru akan dilaksanakan akhir tahun.

Musim Liburan, Kendaraan Lewat Tol Cipali Naik 100%

SUBANG, (PR).- Selama libur panjang Natal dan Tahun Baru, jumlah kendaraan yang melintas jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), diprediksikan mengalami kenaikan 100 persen dibanding hari biasa. Puncak kenaikan arus lalu lintas akan terjadi setiap akhir pekan, menjelang natal dan tahun baru.

Sari Ater Subang Penuh Sesak

SUBANG, (PR).- Dua hari terakhir, Sabtu dan Minggu 25 Desember 2016 sejumlah objek wisata di wilayah Selatan Kabupaten Subang diserbu ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Umumnya jumlah pengunjung yang datang mengalami peningkatan, jauh lebih banyak dibanding hari biasa.

Polisi Belum Temukan Bom dari Terduga Teroris Purwakarta

JAKARTA, (PR).- Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol. Rikwanto mengatakan, polisi belum menemukan barang bukti berupa bom dari empat terduga teroris yang ditangkap tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri di Purwakarta.