Ciamis Melikuidasi Dinas Kelautan Pasca Pemisahan Pangandaran

JAWA BARAT

CIAMIS, (PRLM).- Bersamaan dengan terbentuknya daerah otonom baru (DOB) Pangandaran, memaksa pemerintah Kabupaten Ciamis juga melakukan perampingan satuan kerja perangkat daerah (SOPD). Perampingan tersebut berkenaan dengan Dihapusnya Dinas Kelautan dan Perikanan, karena paska pembentukan DOB Pangandaran, Kabupaten Ciamis tidak lagi memiliki wilayah laut.

"Setelah Pangandaran berpisah dari induknya, Ciamis tidak lagi memiliki wilayah laut. Artinya Dinas Kelautan juga harus dibubarkan. Momentum pembentukan DOB Pangandaran juga bakal diikuti dengan adanya perubahan sejumlah SOPD," kata Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis, Dede Suparman, Selasa (30/10/12).

Dia mengungkapkan, direncanakan perampingan SOPD juga bakal merambah Badan Penyuluh Pertanian Perkebunan Perikanan dan Kehutanan (BP4K) yang bakal dimerger dengan Badan Ketahanan Pangan. Penggabungan tersebut, berkenaan berkurangnya beban kerja dan kewilayahannya.

Dengan dihapusnya Dinas Kelautan, maka lingkup sektor pertanian di Kabupaten Ciamis juga berkurang, yakni menjadi ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dan BP4K. Sedangkan untuk DOB Pangandaran, sektor pertanian yang langsung terkait dengan pertanian adalah kehutanan dan kelautan.

"Kebijakan perampingan tersebut juga sejalan dengan tuntutan reformasi briokrasi, termasuk salah satunya adalah efisiensi. Dan yang penting semua fungsi dapat ditangani dengan baik. Sampai saat ini kami masih terus melakukan pembahasan," tuturnya.

Secara terpisah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Ciamis Sutriaman, mengatakan bahwa dihapusnya dinas yang dipimpinnya merupakan hal yang wajar. Hal itu disebabkan paska lepasnya wilayah Pangandaran menjadi DOB, maka Ciamis tidak lagi memiliki laut.

"Jadi karena tidak memiliki laut, maka wajar jika dinas yang berhubungan dengan laut juga dihapus. Untuk mengimbangi pendapatan asli daerah dari sektor keluatan, kami juga bakal lebih mengoptimalkan sektor budidaya perikanan," katanya.

Dia mengungkapkan lepasnya Pangandaran berarti pendapatan asli daerah (PAD) retribusi sektor keluatan juga berkurang. Tahun 2012 ditarget retribusi sebesar Rp 1 miliar, sedangkan untuk tahun 2013 naik menjadi Rp 1,5 miliar. Dengan lepasnya wilayah tersebut, maka Ciamis bakal kehilangan sumber PAD dari kelautan minimal Rp 1 miliar. "Sumbangan retribusi perikanan laut terbesar masih dari Kecamatan Pangandaran sedangkan lainnya seperti Bojongsalawe, Parigi tidak sebesar Pangandaran," tuturnya. (A-101/A-88)**

Baca Juga

Kabupaten Bekasi Juara Umum STQ XIV/2015

JAWA BARAT
M. IQBAL MAULUD/PRLM

BANDUNG, (PRLM).- Kabupaten Bekasi menjadi juara umum Seleksi Tilawatil Quran ke XIV/2015 dengan perolehan nilai 24 poin, diikuti oleh peringkat kedua yaitu Kota Tasikmalaya dengan nilai 14 poin, dan juara ketiga di tempati oleh Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bandung Barat, yang masing-masing m

Jaga Ekosistem, Area Sekitar Tambak Ditanami 2.000 Mangrove

JAWA BARAT
YUSUF ADJI/PRLM

SUBANG, (PRLM).-Areal lahan di sekitar tambak sentra produksi perikanan Desa Langensari Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang ditanami 2.000 bibit mangrove, Senin (30/3/2015).

Polres Cianjur Berhasil Ungkap Sejumlah Kasus Ranmor

JAWA BARAT

CIANJUR, (PRLM).- Operasi gabungan yang dilaksanakan Polres Cianjur dalam mengejar pelaku pencurian kendaraan bermotor (ranmor) yang digelar sebulan terkahir berhasil menangkap sembilan tersangka berikut barang bukti delapan sepeda motor berbagai merk.

Pengusutan Dugaan Korupsi Bansos 2009 - 2012

Kejagung Periksa Wakil Bupati Cirebon

JAWA BARAT

JAKARTA, (PRLM).- Kejaksaan Agung Republik Indonesia memeriksa Wakil Bupati Cirebon Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi Algotas terkait pengusutan dugaan korupsi bantuan sosial Kabupaten Cirebon 2009 - 2012.