Ciamis Melikuidasi Dinas Kelautan Pasca Pemisahan Pangandaran

CIAMIS, (PRLM).- Bersamaan dengan terbentuknya daerah otonom baru (DOB) Pangandaran, memaksa pemerintah Kabupaten Ciamis juga melakukan perampingan satuan kerja perangkat daerah (SOPD). Perampingan tersebut berkenaan dengan Dihapusnya Dinas Kelautan dan Perikanan, karena paska pembentukan DOB Pangandaran, Kabupaten Ciamis tidak lagi memiliki wilayah laut.

"Setelah Pangandaran berpisah dari induknya, Ciamis tidak lagi memiliki wilayah laut. Artinya Dinas Kelautan juga harus dibubarkan. Momentum pembentukan DOB Pangandaran juga bakal diikuti dengan adanya perubahan sejumlah SOPD," kata Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis, Dede Suparman, Selasa (30/10/12).

Dia mengungkapkan, direncanakan perampingan SOPD juga bakal merambah Badan Penyuluh Pertanian Perkebunan Perikanan dan Kehutanan (BP4K) yang bakal dimerger dengan Badan Ketahanan Pangan. Penggabungan tersebut, berkenaan berkurangnya beban kerja dan kewilayahannya.

Dengan dihapusnya Dinas Kelautan, maka lingkup sektor pertanian di Kabupaten Ciamis juga berkurang, yakni menjadi ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dan BP4K. Sedangkan untuk DOB Pangandaran, sektor pertanian yang langsung terkait dengan pertanian adalah kehutanan dan kelautan.

"Kebijakan perampingan tersebut juga sejalan dengan tuntutan reformasi briokrasi, termasuk salah satunya adalah efisiensi. Dan yang penting semua fungsi dapat ditangani dengan baik. Sampai saat ini kami masih terus melakukan pembahasan," tuturnya.

Secara terpisah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Ciamis Sutriaman, mengatakan bahwa dihapusnya dinas yang dipimpinnya merupakan hal yang wajar. Hal itu disebabkan paska lepasnya wilayah Pangandaran menjadi DOB, maka Ciamis tidak lagi memiliki laut.

"Jadi karena tidak memiliki laut, maka wajar jika dinas yang berhubungan dengan laut juga dihapus. Untuk mengimbangi pendapatan asli daerah dari sektor keluatan, kami juga bakal lebih mengoptimalkan sektor budidaya perikanan," katanya.

Dia mengungkapkan lepasnya Pangandaran berarti pendapatan asli daerah (PAD) retribusi sektor keluatan juga berkurang. Tahun 2012 ditarget retribusi sebesar Rp 1 miliar, sedangkan untuk tahun 2013 naik menjadi Rp 1,5 miliar. Dengan lepasnya wilayah tersebut, maka Ciamis bakal kehilangan sumber PAD dari kelautan minimal Rp 1 miliar. "Sumbangan retribusi perikanan laut terbesar masih dari Kecamatan Pangandaran sedangkan lainnya seperti Bojongsalawe, Parigi tidak sebesar Pangandaran," tuturnya. (A-101/A-88)**

Baca Juga

Dukun Cabul Ditangkap Setelah Hamili Siswa SMK

KARAWANG, (PR).- Seorang pria renta, Pandi alias Abah (62) dibekuk jajaran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Karawang karena menghamili gadis yang masih duduk di bangku kelas 3 SMK. Pelaku berbuat tak senonoh sejak korban masih duduk di kelas 3 SMP.

Sopir Truk Dites Urine

CIANJUR, (PR).- Kepolisian Resor Cianjur masih menunggu hasil tes urine dan darah dari sopir truk kecelakaan maut, Asep Suhandi (35).

Sumber Daya Energi Akan Jadi Sumber Peperangan

DEPOK, (PR).- Perang atau konflik di masa depan akan dipicu perebutan sumber daya energi. Indonesia pun menjadi incaran kepentingan negara-negara asing guna dikuras sumber daya alamnya dan dijadikan konsumen produk mereka.

Gubernur Prov. Jawa Barat Ahmad Heryawan.*

Gubernur: Koperasi Jalan Terbaik Wujudkan Kesejahteraan

BEKASI, (PR).- Perihal ketimpangan ekonomi disinggung Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat menyampaikan sambutan kala membuka Peringatan Hari Jadi ke-69 Koperasi di Bekasi Town Square, Selasa 2 Agustus 2016.