Ciamis Melikuidasi Dinas Kelautan Pasca Pemisahan Pangandaran

JAWA BARAT

CIAMIS, (PRLM).- Bersamaan dengan terbentuknya daerah otonom baru (DOB) Pangandaran, memaksa pemerintah Kabupaten Ciamis juga melakukan perampingan satuan kerja perangkat daerah (SOPD). Perampingan tersebut berkenaan dengan Dihapusnya Dinas Kelautan dan Perikanan, karena paska pembentukan DOB Pangandaran, Kabupaten Ciamis tidak lagi memiliki wilayah laut.

"Setelah Pangandaran berpisah dari induknya, Ciamis tidak lagi memiliki wilayah laut. Artinya Dinas Kelautan juga harus dibubarkan. Momentum pembentukan DOB Pangandaran juga bakal diikuti dengan adanya perubahan sejumlah SOPD," kata Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis, Dede Suparman, Selasa (30/10/12).

Dia mengungkapkan, direncanakan perampingan SOPD juga bakal merambah Badan Penyuluh Pertanian Perkebunan Perikanan dan Kehutanan (BP4K) yang bakal dimerger dengan Badan Ketahanan Pangan. Penggabungan tersebut, berkenaan berkurangnya beban kerja dan kewilayahannya.

Dengan dihapusnya Dinas Kelautan, maka lingkup sektor pertanian di Kabupaten Ciamis juga berkurang, yakni menjadi ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dan BP4K. Sedangkan untuk DOB Pangandaran, sektor pertanian yang langsung terkait dengan pertanian adalah kehutanan dan kelautan.

"Kebijakan perampingan tersebut juga sejalan dengan tuntutan reformasi briokrasi, termasuk salah satunya adalah efisiensi. Dan yang penting semua fungsi dapat ditangani dengan baik. Sampai saat ini kami masih terus melakukan pembahasan," tuturnya.

Secara terpisah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Ciamis Sutriaman, mengatakan bahwa dihapusnya dinas yang dipimpinnya merupakan hal yang wajar. Hal itu disebabkan paska lepasnya wilayah Pangandaran menjadi DOB, maka Ciamis tidak lagi memiliki laut.

"Jadi karena tidak memiliki laut, maka wajar jika dinas yang berhubungan dengan laut juga dihapus. Untuk mengimbangi pendapatan asli daerah dari sektor keluatan, kami juga bakal lebih mengoptimalkan sektor budidaya perikanan," katanya.

Dia mengungkapkan lepasnya Pangandaran berarti pendapatan asli daerah (PAD) retribusi sektor keluatan juga berkurang. Tahun 2012 ditarget retribusi sebesar Rp 1 miliar, sedangkan untuk tahun 2013 naik menjadi Rp 1,5 miliar. Dengan lepasnya wilayah tersebut, maka Ciamis bakal kehilangan sumber PAD dari kelautan minimal Rp 1 miliar. "Sumbangan retribusi perikanan laut terbesar masih dari Kecamatan Pangandaran sedangkan lainnya seperti Bojongsalawe, Parigi tidak sebesar Pangandaran," tuturnya. (A-101/A-88)**

Baca Juga

Korban Terseret Arus Sungai Cujurey Belum Ditemukan

JAWA BARAT

MAJALENGKA, (PRLM).- Korban yang terseret arus air Sungai Cijurey, Ruminah (49) warga RT 03/01 Desa Wado Wetan, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka hingga hari ketiga pencarian belum juga ditemukan akibat minimnya sarana untuk pencarian.

Kejagung Kembali Periksa Wakil Bupati Cirebon

JAWA BARAT

JAKARTA, (PRLM).- Tim Penyidik Kejaksaan Agung kembali memeriksa Wakil Bupati Cirebon Tasiya Soemadi Algotas terkait pengusutan perkara dugaan korupsi bantuan sosial. Gotas diperiksa sebagai saksi bagi dua tersangka lain yakni EP dan SS.

Polisi Tahan Tersangka Pengawas KUD

JAWA BARAT

SUMBER, (PRLM).-Polres Cirebon menahan seorang tersangka terkait kejadian longsornya lokasi galian C Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Selasa (28/4/2015) petang.

Tersangka SAR (43) warga blok 2 RT 4 Desa Bobos, adalah pengawas di KUD Bumi Karya.

Personel TNI Perbaiki Ruas jalan Penghubung Kecamatan

JAWA BARAT
DANDIM 0605 Subang Yani Ari Sasongko memimpin rapat koordinasi persiapan TMMD dengan para danramil se-kabupaten Subang di Aula Makodim Subang, Rabu (29/4/2015).

SUBANG, (PRLM).- Ratusan personel TNI dari berbagai kesatuan mulai perbaiki ruas jalan penghubung Kecamatan Jalancagak - Ciater yang kondisinya rusak. Sebab ruas jalan tersebut sering dijadikan alternatif pemudik maupun wisatawan pada saat libur Idul Fitri.