Ciamis Melikuidasi Dinas Kelautan Pasca Pemisahan Pangandaran

JAWA BARAT

CIAMIS, (PRLM).- Bersamaan dengan terbentuknya daerah otonom baru (DOB) Pangandaran, memaksa pemerintah Kabupaten Ciamis juga melakukan perampingan satuan kerja perangkat daerah (SOPD). Perampingan tersebut berkenaan dengan Dihapusnya Dinas Kelautan dan Perikanan, karena paska pembentukan DOB Pangandaran, Kabupaten Ciamis tidak lagi memiliki wilayah laut.

"Setelah Pangandaran berpisah dari induknya, Ciamis tidak lagi memiliki wilayah laut. Artinya Dinas Kelautan juga harus dibubarkan. Momentum pembentukan DOB Pangandaran juga bakal diikuti dengan adanya perubahan sejumlah SOPD," kata Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis, Dede Suparman, Selasa (30/10/12).

Dia mengungkapkan, direncanakan perampingan SOPD juga bakal merambah Badan Penyuluh Pertanian Perkebunan Perikanan dan Kehutanan (BP4K) yang bakal dimerger dengan Badan Ketahanan Pangan. Penggabungan tersebut, berkenaan berkurangnya beban kerja dan kewilayahannya.

Dengan dihapusnya Dinas Kelautan, maka lingkup sektor pertanian di Kabupaten Ciamis juga berkurang, yakni menjadi ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan dan BP4K. Sedangkan untuk DOB Pangandaran, sektor pertanian yang langsung terkait dengan pertanian adalah kehutanan dan kelautan.

"Kebijakan perampingan tersebut juga sejalan dengan tuntutan reformasi briokrasi, termasuk salah satunya adalah efisiensi. Dan yang penting semua fungsi dapat ditangani dengan baik. Sampai saat ini kami masih terus melakukan pembahasan," tuturnya.

Secara terpisah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Ciamis Sutriaman, mengatakan bahwa dihapusnya dinas yang dipimpinnya merupakan hal yang wajar. Hal itu disebabkan paska lepasnya wilayah Pangandaran menjadi DOB, maka Ciamis tidak lagi memiliki laut.

"Jadi karena tidak memiliki laut, maka wajar jika dinas yang berhubungan dengan laut juga dihapus. Untuk mengimbangi pendapatan asli daerah dari sektor keluatan, kami juga bakal lebih mengoptimalkan sektor budidaya perikanan," katanya.

Dia mengungkapkan lepasnya Pangandaran berarti pendapatan asli daerah (PAD) retribusi sektor keluatan juga berkurang. Tahun 2012 ditarget retribusi sebesar Rp 1 miliar, sedangkan untuk tahun 2013 naik menjadi Rp 1,5 miliar. Dengan lepasnya wilayah tersebut, maka Ciamis bakal kehilangan sumber PAD dari kelautan minimal Rp 1 miliar. "Sumbangan retribusi perikanan laut terbesar masih dari Kecamatan Pangandaran sedangkan lainnya seperti Bojongsalawe, Parigi tidak sebesar Pangandaran," tuturnya. (A-101/A-88)**

Baca Juga

Bima Arya Ingin Hilangkan Kesan Kumuh Kota Bogor

JAWA BARAT
BOGOR, (PRLM).- Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengakui, butuh waktu panjang untuk membangun Kota Bogor sebagai kota yang diidamkan, yang terlepas dari kemacetan, kesan kumuh dan kesemrawutan.
 

Ratusan Remaja Karawang Terjaring Razia Malam

JAWA BARAT

KARAWANG, (PRLM).- Ratusan warga yang tengah menikmati malam di sekitar Gedung Olahraga Panatayudha dan Stadion Singaperbangsa Karawang dirazia aparat Kepolisian Resor setempat, Sabtu malam hingga Minggu dinihari (10/1/2016).

100.000 Warga Sumedang Belum Miliki e-KTP

JAWA BARAT

SUMEDANG, (PRLM).- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumedang, tahun ini akan memokuskan pelayanan pembuatan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) bagi warga yang belum memilikinya.

Rumah Sakit Nonprofit Layani 46.805 Pasien Dhuafa Sepanjang 2015

JAWA BARAT

BOGOR, (PRLM).— Rumah sakit nonprofit di Parung, Bogor yang dibangun dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). Rumah Sehat Terpadu (RST) Dompet Dhuafa melayani sebanyak 46.805 pasien dhuafa sepanjang tahun 2015.