Jamsostek Perlu Juklak Pendaftaraan Pribadi

JAKARTA, (PRLM).- Direktur Kepesertaan PT Jamsostek (Persero), Junaedi, menyatakan siap melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 82 tahun 2012 tentang pengujian atas UU No.24 tahun 2012 tentang BPJS tersebut.

"Kita siap jika pemerintah sudah mengeluarkan petunjuk pelaksana (Juklak) tentang pendaftaran perseorangan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan," katanya dalam keterangan persnya, di Jakarta, Kamis (18/10).

Hal tersebut diungkapkan Junaedi, saat ditanya hasil putusan MK yang memenangkan permohonan Citramasindo M. Komarudin, Ketua Umum Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI), Susi Sartika, Sekretaris Jenderal FISBI dan Yulianti, Staff PT. Megahbuana yang mengajukan uji materi tentang UU BPJS.

MKmengabulkan permohonan uji materi Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Berdasarkan putusan MK tersebut, buruh secara independen dapat mendaftarkan diri ke BPJS jika perusahaan tidak mendaftarkan buruh tersebut.

Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya, tegas Ketua MK Mahfud MD saat membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Senin (15/10/2012). MK menyatakan, keberadaan pasal Pasal 15 Ayat (1) UU 24/2011 telah melanggar hak konstitusional para buruh.

Pasal 15 Ayat (1) UU BPJS tersebut menyatakan Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Para pemohon mengatakan, pasal itu bertentangan dengan Pasal 28 H Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Menurut MK, Pasal 15 Ayat (1) UU BPJS harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak buruh/pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja.

Seharusnya, pasal itu dibaca. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Junaedi mengatakan, sebagai badan pelaksana BPJS Ketenagakerjaan (nantinya), PT Jamsostek pada prinsipnya siap melaksanakan keputusan MK tersebut, jika pemerintah sudah mengeluarkan regulasi pendukung, yakni Juklak (petunjuk pelaksana) peraturan pemerintah. "Karena saat ini Juklak tersebut belum ada, maka kami belum dapat mengeksekusi (menerima pendaftaran) sesuai keputusan MK," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus ada kesiapan pengawasan dalam merealisasikan ketentuan tersebut, karena permasalahan atau permohonan uji materi tersebut muncul akibat ada pelanggaran dari perusahaan yang tidak taat hukum dalam mendaftarkan pekerjanya di jamsostek atau di BPJS Ketenagakerjaan.

"Jika Juklak dan sistem pengawasan dari pemerintah sudah ada, kami penyelenggara BPJS siap melaksanakan putusan MK tersebut dalam rangka memberi perlindungan kepada pekerja di Indonesia," katanya. (A-78/A-147)***

Baca Juga

Apartemen Jadi Hotel Ganggu Persaingan Bisnis

BANDUNG, (PR).- Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat mengeluhkan alih fungsi sejumlah apartemen menjadi hotel. Dampaknya, pangsa pasar hotel yang sudah ada terganggu lantaran persaingan bisnis semakin ketat.