Headlines

Dispenda Kota Bandung Targetkan Raihan Pendapatan Pajak Rp 1 Trilyun

BANDUNG, (PRLM).- Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung menargetkan pada tahun 2013 raihan pendapatan pajak sekitar Rp 1 Trilyun. Untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) saja bisa sampai Rp 250 milyar.

"Sebenarnya lebih dari itu juga bisa, tapi perhitungan dan target sekarang lebih moderat dan ada keberpihakan kepada masyarakat. Karena dengan diberikannya PBB ke pemkot Bandung, Dispenda akan lebih konsen, baik pemetaan, penentuan besaran dan update data lebih cepat," kata Kepala Dispenda Kota Bandung Yossi Irianto disela-sela kunjungan Komisi B di lokasi Gedung Pelayanan PBB komplek perkantoran Pemkot Bandung, Jalan Cianjur, Rabu (17/10).

Gedung Pelayanan PBB itu masih direnovasi untuk dijadikan tempat pelayanan PBB. Gedung itu direncanakan akan dilaunching bulan november 2012. Dan resmi dioperasikan pada Januari 2013, seiring dilimpahkan penarikan PBB yang awalnya oleh pusat ke Pemerintah Kota dalam hal ini Dispenda Kota Bandung

"Dengan adanya peralihan itu, otomatis peningkatan pendapatan dari sektor pajak pun pasti meningkat," ujarnya.

Dengan dikelolanya PBB oleh pemerintah daerah, dikatakan Yossi, pihaknya bisa memberikan terobosan untuk warga, seperti memperingan kepada beberapa pihak yang masuk golongan kurang mampu.

"Beberapa pihak yang bisa mendapatkan keringanan membayar PBB adalah, warga miskin, warga berprestasi, pensiunan dan yang dinyatakan pailit. Pajak itu tidak boleh membebani masyarakat, karenanya, untuk masyarakat yang memang tidak mampu, akan dibebaskan," kata Yossi.

Yossi menjelaskan, saat ini wajib pajak di Kota Bandung sebanyak 570 ribu. "Dari jumlah itu kita targetkan sekitar Rp 250 milyar dan meningkat dari tahun ini sekitar Rp 242 milyar," katanya.

Namun, Yosi mengaku belum mendapatkan data, berapa wajib pajak yang kira-kira akan dibebaskan, karena kriteria tertentu. Untuk menunjang pengelolaan PBB, Dispenda, telah menyiapkan kantor khusus pengaduan masyarakat di Jl Cianjur, khusus menerima pengaduan masyarakat. "Kalau pembayaran, bisa dilakukan di bank, untuk pengaduan bisa di sini," kata Yosi.

Persiapan ruangan pengaduan ini, menurut Yosi, sudah sekitar 90 persen. Hanya tinggal penyempurnaan dan menunggu waktu launching pada akhir November mendatang.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung Ajat Sudrajat, usai mengadakan peninjauan ruang pengaduan PBB mengatakan, menyambut gembira kesiapan Dispenda yang sudah hampir rampung. ”Kalau ada kekurangan, diharapkan bisa dipenuhi sambil berjalan," ujarnya.

Dispenda dihapkan benar-benar memperhatikan bagi warga kurang mampu. "Kita minta agar diringankan bagi warga kurang mampu dalam membayar pajak," katanya. (A-113/A-26).***