RUU ASP Merombak UU Kepegawaian

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, DPR bersama pemerintah diharap tidak ragu-ragu melakukan lompatan besar dalam mereformasi birokrasi. Dilahirkannya RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASP) akan merombak secara dramatis UU yang mengatur tentang kepegawaian yang pernah ada.

Pada zaman Orba pernah ada UU Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974, kemudian diperbarui dimasa reformasi, dan dalam pembahasan RUU ASN ini. “Sekarang saya ingin mengingatkan kembali betapa pentingnya reformasi birokrasi ini, karena dari sejarah ini merupakan kunci dari sebuah negara berhasil atau tidak dalam meletakan dasar-dasar berdemokrasinya,” tegas Priyo Budi Santoso, ketika menyampaikan sambutan dan pengarahan pada acara Workshop yang bertemakan Membedah Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diprakarsai Komisi II DPR, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (3/10).

Pertemuan ini sangat membawa barokah karena dihadiri oleh orang-orang yang tepat dalam membahas RUU ASP secara bersama-sama,dan pertemuan ini merupakan momentum penting sebagai langkah awal terhadap niat baik melakukan reformasi birokrasi.Workshop dihadiri MenPAN-RB Azwar Abubakar, Mendagri Gamawan Fauzi, Wamenkeu Mahendra Siregar, Pakar dan 300 peserta Workshop terdiri dari Kementerian, Lembaga Non Kementerian, dan Pemrov, Pemkab,dan Pemkot se-Indonesia.

Lebih lanjut, Priyo menerangkan, di zaman Orba sebagus apapun sistem aparatur sipil dimasa itu, tetap timbul kritikan, dimana UU Kepegawaian tersebut didesain khusus untuk menjadikan monoloyalitas seluruh aparatur birokrasi dimana siapapun PNS harus loyal tunggal kepada pemerintah dan partai pendukung pemerintah saat itu.

“Pada zaman reformasi, UU Pokok Kepegawaian tersebut dikoreksi total secara dramatis, namun apa yang terjadi ternyata sejarah berulang, UU yang dikoreksi tersebut juga menuai beberapa kelemahan dan jauh dari harapan, karena didalamnya UU Kepegawaian zaman reformasi tersebut belum menerapkan sistem manajemen kepegawaian Negara yang mencerminkan keadilan, efisien, kompeten, melayani, justru yang terjadi adalah politisasi birokrasi yang terinfiltrilisasi sampai ketingkat kabupaten/kota dan desa-desa, seseorang bisa masuk ke birokrasi dengan mudah atas nama otonomi daerah, ini terjadi secara massif, tidak boleh kita biarkan” tegasnya. (A-109/A-26).***

Baca Juga

Jokowi Minta PTSP Benar-benar Satu Pintu

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja dan pengembangan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Jokowi menjelaskan, PTSP yang ada di (Badan Koordinasi Penanaman Modal) BKPM sudah berjalan hampir lebih dari setahun dan nilai investasi 2015 naik sekitar 17, 8 persen dibandng 2014.

Artis Punya Hak Sama Jadi Anggota DPR

JAKARTA, (PR).- Membicarakan kualitas kinerja anggota DPR mestinya memakai standar yang sama tanpa melihat latar belakang profesi. Selain itu perlu ditentukan indikatornya anggota Dewan berkualitas seperti apa dan tidak berkualitas itu seperti apa.

Jelang Eksekusi, Nusakambangan Disterilkan

CILACAP, (PR).- Sedikitnya 1.450 personel disiapkan untuk pengamanan eksekusi jilid ke tiga yang bakal dilaksanakan di Pulau Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah. Regu tembak atau eksekutor disiapkan daro Kesatuan Brigade Mobil (Brimob) Polda Jateng.‬

Fadli Zon: Ada Kepentingan Politik di Kabinet Baru

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai perombakan kabinet kerja jilid II tidak mencerminkan kabinet profesional seutuhnya. Komposisi kabinet masih mengakomodasi kepentingan politik partai pendukung pemerintah.