RUU ASP Merombak UU Kepegawaian

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, DPR bersama pemerintah diharap tidak ragu-ragu melakukan lompatan besar dalam mereformasi birokrasi. Dilahirkannya RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASP) akan merombak secara dramatis UU yang mengatur tentang kepegawaian yang pernah ada.

Pada zaman Orba pernah ada UU Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974, kemudian diperbarui dimasa reformasi, dan dalam pembahasan RUU ASN ini. “Sekarang saya ingin mengingatkan kembali betapa pentingnya reformasi birokrasi ini, karena dari sejarah ini merupakan kunci dari sebuah negara berhasil atau tidak dalam meletakan dasar-dasar berdemokrasinya,” tegas Priyo Budi Santoso, ketika menyampaikan sambutan dan pengarahan pada acara Workshop yang bertemakan Membedah Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diprakarsai Komisi II DPR, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (3/10).

Pertemuan ini sangat membawa barokah karena dihadiri oleh orang-orang yang tepat dalam membahas RUU ASP secara bersama-sama,dan pertemuan ini merupakan momentum penting sebagai langkah awal terhadap niat baik melakukan reformasi birokrasi.Workshop dihadiri MenPAN-RB Azwar Abubakar, Mendagri Gamawan Fauzi, Wamenkeu Mahendra Siregar, Pakar dan 300 peserta Workshop terdiri dari Kementerian, Lembaga Non Kementerian, dan Pemrov, Pemkab,dan Pemkot se-Indonesia.

Lebih lanjut, Priyo menerangkan, di zaman Orba sebagus apapun sistem aparatur sipil dimasa itu, tetap timbul kritikan, dimana UU Kepegawaian tersebut didesain khusus untuk menjadikan monoloyalitas seluruh aparatur birokrasi dimana siapapun PNS harus loyal tunggal kepada pemerintah dan partai pendukung pemerintah saat itu.

“Pada zaman reformasi, UU Pokok Kepegawaian tersebut dikoreksi total secara dramatis, namun apa yang terjadi ternyata sejarah berulang, UU yang dikoreksi tersebut juga menuai beberapa kelemahan dan jauh dari harapan, karena didalamnya UU Kepegawaian zaman reformasi tersebut belum menerapkan sistem manajemen kepegawaian Negara yang mencerminkan keadilan, efisien, kompeten, melayani, justru yang terjadi adalah politisasi birokrasi yang terinfiltrilisasi sampai ketingkat kabupaten/kota dan desa-desa, seseorang bisa masuk ke birokrasi dengan mudah atas nama otonomi daerah, ini terjadi secara massif, tidak boleh kita biarkan” tegasnya. (A-109/A-26).***

Baca Juga

KPK Versus Polri

Bareskrim Tangkap Penyidik Novel Baswedan

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim).- Mabes Polri menangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, Jumat (1/5/2015) dini hari, demikian laporan-laporan yang dimuat berbagai media di Indonesia.

BPK: Isu Negatif Swap Mitratel Justru Rugikan Negara

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan audit mengenai Swap Mitratel yang dilakukan antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). Proses tender aksi korporasi dinilai transparan dan tak bermasalah.

Kanwil DJP Jateng II Tangkap Tersangka Penggelap Pajak

NASIONAL

SOLO, (PRLM).- Vinod Kumar Agarwal, pengusaha tekstil asal India yang bermukim di Karanganyar, Selasa (5/5/2015) menyerahkan diri ke Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) II Jawa Tengah, menyusul rencana penjemputan secara paksa untuk menyerahkan tersangka kepada Kejaksaan Neger

Luas Permukiman Kumuh di Yogyakarta Capai 8,17 Persen

NASIONAL

YOGYAKARTA, (PRLM).- Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Yogyakarta mencatat luas permukiman kumuh mencapai 278,7 persen atau 8,17 persen dari keseluruhan luas Kota Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 90 persennya berada di bantaran sungai.