RUU ASP Merombak UU Kepegawaian

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, DPR bersama pemerintah diharap tidak ragu-ragu melakukan lompatan besar dalam mereformasi birokrasi. Dilahirkannya RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASP) akan merombak secara dramatis UU yang mengatur tentang kepegawaian yang pernah ada.

Pada zaman Orba pernah ada UU Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974, kemudian diperbarui dimasa reformasi, dan dalam pembahasan RUU ASN ini. “Sekarang saya ingin mengingatkan kembali betapa pentingnya reformasi birokrasi ini, karena dari sejarah ini merupakan kunci dari sebuah negara berhasil atau tidak dalam meletakan dasar-dasar berdemokrasinya,” tegas Priyo Budi Santoso, ketika menyampaikan sambutan dan pengarahan pada acara Workshop yang bertemakan Membedah Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diprakarsai Komisi II DPR, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (3/10).

Pertemuan ini sangat membawa barokah karena dihadiri oleh orang-orang yang tepat dalam membahas RUU ASP secara bersama-sama,dan pertemuan ini merupakan momentum penting sebagai langkah awal terhadap niat baik melakukan reformasi birokrasi.Workshop dihadiri MenPAN-RB Azwar Abubakar, Mendagri Gamawan Fauzi, Wamenkeu Mahendra Siregar, Pakar dan 300 peserta Workshop terdiri dari Kementerian, Lembaga Non Kementerian, dan Pemrov, Pemkab,dan Pemkot se-Indonesia.

Lebih lanjut, Priyo menerangkan, di zaman Orba sebagus apapun sistem aparatur sipil dimasa itu, tetap timbul kritikan, dimana UU Kepegawaian tersebut didesain khusus untuk menjadikan monoloyalitas seluruh aparatur birokrasi dimana siapapun PNS harus loyal tunggal kepada pemerintah dan partai pendukung pemerintah saat itu.

“Pada zaman reformasi, UU Pokok Kepegawaian tersebut dikoreksi total secara dramatis, namun apa yang terjadi ternyata sejarah berulang, UU yang dikoreksi tersebut juga menuai beberapa kelemahan dan jauh dari harapan, karena didalamnya UU Kepegawaian zaman reformasi tersebut belum menerapkan sistem manajemen kepegawaian Negara yang mencerminkan keadilan, efisien, kompeten, melayani, justru yang terjadi adalah politisasi birokrasi yang terinfiltrilisasi sampai ketingkat kabupaten/kota dan desa-desa, seseorang bisa masuk ke birokrasi dengan mudah atas nama otonomi daerah, ini terjadi secara massif, tidak boleh kita biarkan” tegasnya. (A-109/A-26).***

Baca Juga

Seorang WNI Dipulangkan Setelah Ditahan di Mekkah

JAKARTA, (PR).- Warga negara Indonesia (WNI) bernama Sarman Parto Pai (80) asal Rembang, Jawa Tengah dipulangkan kembali ke Tanah Air setelah ditahan selama enam bulan di penjara di Mekkah, Arab Saudi.

#KlipingPR Kesepakatan Nyepi dan Awal Puasa

28 Maret 1990. Hari raya nyepi pada tahun 1990 silam, jatuh pada tanggal 27 Maret. Yang menarik, saat itu, Hari raya nyepi bertepatan dengan awal bulan ramadan.

Truk Tangki Pengangkut BBG Terguling di Sentolo

SOLO, (PR).- Truk tangki pengangkut bahan bakar gas yang disebut skid tank berkapasitas 15 MT (Metric Ton) milik Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT Sekawan Maju Mapan, Solo, Kamis 30 Maret 2017 siang terguling di Jl. Yogyakarta-Wates Km 19, kawasan Sentolo, Kab.