RUU ASP Merombak UU Kepegawaian

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, DPR bersama pemerintah diharap tidak ragu-ragu melakukan lompatan besar dalam mereformasi birokrasi. Dilahirkannya RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASP) akan merombak secara dramatis UU yang mengatur tentang kepegawaian yang pernah ada.

Pada zaman Orba pernah ada UU Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974, kemudian diperbarui dimasa reformasi, dan dalam pembahasan RUU ASN ini. “Sekarang saya ingin mengingatkan kembali betapa pentingnya reformasi birokrasi ini, karena dari sejarah ini merupakan kunci dari sebuah negara berhasil atau tidak dalam meletakan dasar-dasar berdemokrasinya,” tegas Priyo Budi Santoso, ketika menyampaikan sambutan dan pengarahan pada acara Workshop yang bertemakan Membedah Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diprakarsai Komisi II DPR, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (3/10).

Pertemuan ini sangat membawa barokah karena dihadiri oleh orang-orang yang tepat dalam membahas RUU ASP secara bersama-sama,dan pertemuan ini merupakan momentum penting sebagai langkah awal terhadap niat baik melakukan reformasi birokrasi.Workshop dihadiri MenPAN-RB Azwar Abubakar, Mendagri Gamawan Fauzi, Wamenkeu Mahendra Siregar, Pakar dan 300 peserta Workshop terdiri dari Kementerian, Lembaga Non Kementerian, dan Pemrov, Pemkab,dan Pemkot se-Indonesia.

Lebih lanjut, Priyo menerangkan, di zaman Orba sebagus apapun sistem aparatur sipil dimasa itu, tetap timbul kritikan, dimana UU Kepegawaian tersebut didesain khusus untuk menjadikan monoloyalitas seluruh aparatur birokrasi dimana siapapun PNS harus loyal tunggal kepada pemerintah dan partai pendukung pemerintah saat itu.

“Pada zaman reformasi, UU Pokok Kepegawaian tersebut dikoreksi total secara dramatis, namun apa yang terjadi ternyata sejarah berulang, UU yang dikoreksi tersebut juga menuai beberapa kelemahan dan jauh dari harapan, karena didalamnya UU Kepegawaian zaman reformasi tersebut belum menerapkan sistem manajemen kepegawaian Negara yang mencerminkan keadilan, efisien, kompeten, melayani, justru yang terjadi adalah politisasi birokrasi yang terinfiltrilisasi sampai ketingkat kabupaten/kota dan desa-desa, seseorang bisa masuk ke birokrasi dengan mudah atas nama otonomi daerah, ini terjadi secara massif, tidak boleh kita biarkan” tegasnya. (A-109/A-26).***

Baca Juga

MUI Sebut Ormas Gafatar Sebarkan Aliran Sesat

NASIONAL

YOGYAKARTA, (PRLM).- Majelis Ulama Indonesia (MUI) DI Yogyakarta menilai organisasi masyarakat Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) merupakan salah satu ornas yang berafiliasi dengan aliran kepercayaan Alqiyadah Al-Islamiyah pimpinan Ahmad Mushaddek yang sudah divonis sesat dan tidak boleh berkemban

Terjadi Ledakan Bom, Presiden Jokowi Minta Rakyat Tenang

NASIONAL
PRESIDEN RI Joko Widodo meminta aparat keamanan mengejar dan menangkap pelaku ledakan bom dan penembakan di Jalan Thamrin. Pernyataan itu disampaikannya di Rumah Kerang Jalan Ki Ageng Tapa, Kab. Cirebon, Jawa Barat, Kamis (14/1/2016).*

CIREBON,(PRLM).- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta rakyat Indonesia untuk tenang dan memerintahkan aparat keamanan menangkap pelaku ledakan bom dan penembakan di Jalan Thamrin, Jakarta.

Sekeluarga Hilang Ikut Ormas Gafatar

NASIONAL

YOGYAKARTA, (PRLM).- Satu keluarga di Kelurahan Rejowinangun, Kotagede Yogyakarta, dikabarkan menghilang. Diduga empat orang dalam satu keluarga tersebut turut bergabung dengan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kalimantan.

PT Pertamina EP Tegaskan Taat Regulasi Pengelolaan Lingkungan

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- PT Pertamina EP menegaskan dalam menjalankan operasinya selalu mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik secara teknikal dan pengelolaan lingkungan.