RUU ASP Merombak UU Kepegawaian

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, DPR bersama pemerintah diharap tidak ragu-ragu melakukan lompatan besar dalam mereformasi birokrasi. Dilahirkannya RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASP) akan merombak secara dramatis UU yang mengatur tentang kepegawaian yang pernah ada.

Pada zaman Orba pernah ada UU Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974, kemudian diperbarui dimasa reformasi, dan dalam pembahasan RUU ASN ini. “Sekarang saya ingin mengingatkan kembali betapa pentingnya reformasi birokrasi ini, karena dari sejarah ini merupakan kunci dari sebuah negara berhasil atau tidak dalam meletakan dasar-dasar berdemokrasinya,” tegas Priyo Budi Santoso, ketika menyampaikan sambutan dan pengarahan pada acara Workshop yang bertemakan Membedah Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diprakarsai Komisi II DPR, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (3/10).

Pertemuan ini sangat membawa barokah karena dihadiri oleh orang-orang yang tepat dalam membahas RUU ASP secara bersama-sama,dan pertemuan ini merupakan momentum penting sebagai langkah awal terhadap niat baik melakukan reformasi birokrasi.Workshop dihadiri MenPAN-RB Azwar Abubakar, Mendagri Gamawan Fauzi, Wamenkeu Mahendra Siregar, Pakar dan 300 peserta Workshop terdiri dari Kementerian, Lembaga Non Kementerian, dan Pemrov, Pemkab,dan Pemkot se-Indonesia.

Lebih lanjut, Priyo menerangkan, di zaman Orba sebagus apapun sistem aparatur sipil dimasa itu, tetap timbul kritikan, dimana UU Kepegawaian tersebut didesain khusus untuk menjadikan monoloyalitas seluruh aparatur birokrasi dimana siapapun PNS harus loyal tunggal kepada pemerintah dan partai pendukung pemerintah saat itu.

“Pada zaman reformasi, UU Pokok Kepegawaian tersebut dikoreksi total secara dramatis, namun apa yang terjadi ternyata sejarah berulang, UU yang dikoreksi tersebut juga menuai beberapa kelemahan dan jauh dari harapan, karena didalamnya UU Kepegawaian zaman reformasi tersebut belum menerapkan sistem manajemen kepegawaian Negara yang mencerminkan keadilan, efisien, kompeten, melayani, justru yang terjadi adalah politisasi birokrasi yang terinfiltrilisasi sampai ketingkat kabupaten/kota dan desa-desa, seseorang bisa masuk ke birokrasi dengan mudah atas nama otonomi daerah, ini terjadi secara massif, tidak boleh kita biarkan” tegasnya. (A-109/A-26).***

Baca Juga

Pengangguran Berpotensi Jadi Pengedar Narkoba

PURWOKERTO, (PR).- Kapolres Banyumas AKBP Azis Adriansyah mengatakan seorang pengangguran saat ini berpotensi besar menjadi pengedar narkoba. Hampir sebagian besar pengedar narkoba yang ditangani Polres Banyumas merupakan pengangguran usia produktif.

Penangkapan Hakim MK, Formappi: Kado Buruk di Awal 2017

JAKARTA, (PR).- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kabar penangkapan Hakim MK Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan kado buruk yang muncul di bulan perdana 2017.

Jokowi tak Akan Menunda Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo hari ini, Jumat, 27 Januari 2017, memulai prosesi "Babat Alas Nawung Kridho" pembangunan bandara internasional Yogyakarta yang berlokasi di Dusun Jangkaran, Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Mahasiswa UII di Thailand Sayangkan Mundurnya Rektor

THAILAND, (PR).- Sebanyak 18 Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia (FTI UII) yang tengah melaksanakan program Student Exchange berkumpul dan melakukan doa bersama pada Jumat, 27 Januari 2017 di Chulalongkorn University, Tahiland.