RUU ASP Merombak UU Kepegawaian

JAKARTA, (PRLM).- Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, DPR bersama pemerintah diharap tidak ragu-ragu melakukan lompatan besar dalam mereformasi birokrasi. Dilahirkannya RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASP) akan merombak secara dramatis UU yang mengatur tentang kepegawaian yang pernah ada.

Pada zaman Orba pernah ada UU Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974, kemudian diperbarui dimasa reformasi, dan dalam pembahasan RUU ASN ini. “Sekarang saya ingin mengingatkan kembali betapa pentingnya reformasi birokrasi ini, karena dari sejarah ini merupakan kunci dari sebuah negara berhasil atau tidak dalam meletakan dasar-dasar berdemokrasinya,” tegas Priyo Budi Santoso, ketika menyampaikan sambutan dan pengarahan pada acara Workshop yang bertemakan Membedah Rancangan Undang-undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diprakarsai Komisi II DPR, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (3/10).

Pertemuan ini sangat membawa barokah karena dihadiri oleh orang-orang yang tepat dalam membahas RUU ASP secara bersama-sama,dan pertemuan ini merupakan momentum penting sebagai langkah awal terhadap niat baik melakukan reformasi birokrasi.Workshop dihadiri MenPAN-RB Azwar Abubakar, Mendagri Gamawan Fauzi, Wamenkeu Mahendra Siregar, Pakar dan 300 peserta Workshop terdiri dari Kementerian, Lembaga Non Kementerian, dan Pemrov, Pemkab,dan Pemkot se-Indonesia.

Lebih lanjut, Priyo menerangkan, di zaman Orba sebagus apapun sistem aparatur sipil dimasa itu, tetap timbul kritikan, dimana UU Kepegawaian tersebut didesain khusus untuk menjadikan monoloyalitas seluruh aparatur birokrasi dimana siapapun PNS harus loyal tunggal kepada pemerintah dan partai pendukung pemerintah saat itu.

“Pada zaman reformasi, UU Pokok Kepegawaian tersebut dikoreksi total secara dramatis, namun apa yang terjadi ternyata sejarah berulang, UU yang dikoreksi tersebut juga menuai beberapa kelemahan dan jauh dari harapan, karena didalamnya UU Kepegawaian zaman reformasi tersebut belum menerapkan sistem manajemen kepegawaian Negara yang mencerminkan keadilan, efisien, kompeten, melayani, justru yang terjadi adalah politisasi birokrasi yang terinfiltrilisasi sampai ketingkat kabupaten/kota dan desa-desa, seseorang bisa masuk ke birokrasi dengan mudah atas nama otonomi daerah, ini terjadi secara massif, tidak boleh kita biarkan” tegasnya. (A-109/A-26).***

Baca Juga

VAKSIN tidak dapat bekerja dengan baik tanpa tidur yang nyenyak, demikian hasil studi terbaru.*

Antisipasi Vaksin Palsu, Dinkes Lakukan Pendataan

YOGYAKARTA, (PR).- Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta akan melakukan pendataan asal vaksin yang digunakan di rumah sakit swasta maupun pemerintah, klinik, apotek maupun praktik dokter mandiri untuk mengantisipasi peredaran vaksin palsu.

Menteri Pertahanan Yakin Filipina Serius Bantu Selamatkan Sandera

JAKARTA, (PR).- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yakin pemerintah Filipina serius menangani 7 WNI Indonesia yang disandera kelompok bersenjata. Dalam penanganan 7 WNI ini, TNI masih memonitor dan belum sampai masuk ke wilayah Filipina.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri/ISTIMEWA

Menaker: Jangan Anggap Remeh Masalah Ketenagakerjaan

PEKALONGAN, (PR).- Faktor ketenagakerjaan menyumbang 30 persen ketimpangan yang terjadi di Indnonesia. Ketenagakerjaan menjadi menjadi salah satu dari empat penyebab utama ketimpangan sosial yang menjadi persoalan serius saat ini.

Setelah Lebaran, Jokowi Undang Pemilik Uang di Luar Negeri

JAKARTA, (PR).- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ingin benar-benar memberi kenyamanan dan mendapatkan kepercayaan para pemilik uang di luar negeri soal kerahasiaan data mereka. Itu sebabnya Jokowi berencana mengundang para pemilik uang yang 95 persen pengusaha itu.