Kajian Dampak Lingkungan Galian C Minim

CIANJUR, (PRLM).- Tertutupnya Sungai Cikupa, Desa Cikahuripan, Kecamatan Gekrong, Kabupaten Cianjur dinilai karena tidak diperhatikannya kajian lingkungan bagi aktivitas Galian C yang diberi ijin oleh Pemkab Cianjur. Demikian diungkapkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Koordinator Bogor, Puncak, Cianjur (Bopunjur), Eko Wiwid saat dikonfirmasi "PRLM", MInggu (23/9).

"Ini menunjukan kejian lingkungan untuk ijin-ijin galian C tidak diperhatikan sebagai bagian yang penting oleh Pemkab Cianjur saat memberikan ijin. Apalagi di wilayah Gekbrong, ada puluhan aktivitas galian C," katanya.

Seandainya saja, kata Eko, warga tidak mengeluhkan air yang tidak mengalir lantaran sungai tertutup material longsor. Bisa saja, Sungai tersebut lama kelamaan hilang akibat longosoran galian C.

"Dan ini sudah menjadi kerusakan lingkungan yang amat berat sampai penambangan membuat sungai menjadi hilang. Dari pengamatan yangkami lakukan, tidak jarang para penambangan di Gekbrong ini sengaja menutup sungai dengan longosran dan menganggap sungai itu tidak ada lalu mereka menambang pasir sungai tersebut," tuturnya.

Dari data Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Cianjur, hanya sekitar 20 persen dari sedikitnya 100 Galian C yang ada di Cianjur melakukan kajian lingkungan melalui rekomendasi yang dikeluarkan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Cianjur.

Untuk memperoleh ijin melakukan operasi galian C, para perusahaan diharuskan membuat kajian lingkungan yang nantinya ditandai dengan dikeluarkannya surat rekomendasi kelayakan lingkungan dari KLH Cianjur.

"Kalau ternyata di lapangan banyak galian C namun belum ada kajian lingkungan, ijinnya pun bisa dipertanyakan. Selain itu, mereka yang mempunyai ijin bisa juga tidak memperhatikan dampak lingkungan" ucap Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran KLH Cianjur, Evi Hidaya

Meski demikian, kata Evi, KLH Cianjur sudah berupaya lebih aktif untuk mendorong para pengusaha galian C segera melakukan kajian lingkungan.

Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Cianjur menyatakan tidak segan-segan untuk menindak perusahaan galian C yang beroperasi tanpa mengantongi ijin.

“Kami tak akan pandang bulu untuk menindaknya, tetapi disesuaikan dengan pelanggarannya,” kata Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol PP Kab. Cianjur, Yadi Supriadi. (A-186/A-26).***

Baca Juga

Waduk Jatiluhur Tercemar, Pemkab Purwakarta Putus Izin KJA

PURWAKARTA, (PR).- Limbah keramba jaring apung (KJA) telah mencemari Waduk Jatiluhur. Limbah pakan ikan dari KJA pun mengganggu kinerja turbin pembangkit listrik di danau buatan terbesar di Indonesia itu.

Warga Subang Penerima Jamkesda Akan Ditanggung BPJS Kesehatan

SUBANG, (PR).- Sebanyak 24.524 orang warga kurang mampu penerima Jamkesda di Kabupaten Subang terhitung 1 Desember 2016 dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pelayanan tersebut bersamaan dengan digulirkannya program JKN-KIS yang dikelola BPJS kesehatan.

Yayasan PR Survei Sekolah untuk Salurkan Bantuan Pembaca

SUMEDANG, (PR).- Yayasan Pikiran Rakyat melakukan survei ke Sekolah Dasar Negeri Sukasirna I dan II di Jalan Cut Nyak Dhien, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan yang terkena musibah banjir, Selasa 8 November 2016.

Kades Sirnagalih Diduga Korupsi Dana Bantuan Rutilahu

‎SINGAPARNA,(PR).- Setelah melakukan penyelidikan selama 15 bulan, Kepolisian Resor Kabupaten Tasikmalaya akhirnya melimpahkan kasus dugaan korupsi bantuan provinsi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bagi 20 warga Desa Sirnagalih, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya ke Kejaksaan Singaparna.