JAKARTA, (PRLM).- Kalangan DPR mendorong Presiden SBY untuk melakukan perombakan Kabinet khususnya bagi menteri yang tidak fokus menjalankan tugasnya, dan lebih sibuk dengan urusan pencitraraan partainya. Pada bulan Oktober 2012 ini Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II genap berusia 3 tahun dan di dua tahun sisa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tampaknya kinerja beberapa menteri sangat mengecewakan dan bahkan terindikasi kuat terlibat korupsi.

"Saya meminta semua pihak menunggu hasil evaluasi kabinet dengan sabar. Tanpa perlu didorong, Presiden SBY pasti tahu siapa dan kapan menteri yang harus dicopot. Semua hasil evaluasi sudah ada di tangan Presiden. Jangan lagi kegaduhan ini bertambah. Kalau itu hak prerogatif presiden. Jangan saling mendorong. Masak Presiden tidak tahu ada menteri yang kerjanya nggak bagus. Jangan kita dorong-dorong, Presiden tahu kapan harus ambil keputusan sendiri," tandas Waketum PD Max Sopacua pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (19/9/12).

Menurut Max pihaknya kurang sepakat dengan dorongan PKS yang seolah mengarahkan presiden untuk mereshuffle menteri yang tidak maksimal karena yang paling berhak memberikan penilaian adalah presiden berdasar data dari UKP4. "Itu berdasarkan hasil kerja. Pasti dalam dua tahun ini presiden ingin berbuat lebih baik lagi," katanya.

Lanjut Max, partai koalisi juga tidak perlu takut kehilangan menterinya kalau dicopot. Sebab, kalau benar ada reshuffle kabinet juga pasti didasarkan banyak pertimbangan termasuk pakta integritas. "Sesuai pakta integritas saja tentunya. Jangan berbicara macam-macam nanti malah bisa menciptakan opini publik yang buruk," tambahnya.

Menurut Julian, Presiden SBY terus memantau kinerja KIB II. Termasuk dalam safari Ramadan yang dilakukan oleh Presiden SBY beberapa waktu lalu, juga dalam rangka memantau capaian kerja para menteri. Selain itu Presiden SBY juga mendapatkan laporan berkala menyangkut evaluasi kinerja menterinya dari UKP4.

"Sebagaimana diketahui saat safari Ramadan di mana ada kunjungan Bapak Presiden di kementerian/lembaga, beliau mendapatkan informasi langsung dari progress baik capaian maupun mengenai target dua tahun ke depan, 2014. Tentu hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan beliau dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan dalam kabinet II.

Wasekjen PD Ramadhan Pohan mendukung langkah Presiden untuk mencopot menteri yang justru menjadi beban pemerintah. Menurutnya, sejumlah menteri memang bekerja tidak maksimal. Padahal harusnya para menteri bekerja semaksimal mungkin, mengikuti pola kerja Presiden SBY.

"Pak SBY tekun, kerja keras dan fokus. Para pembantunya harus ikut langgam itu lah. Yang jelas menteri yang sibuk mengurus partainya memang harusnya direshuffle. "Menteri yang sibuk berpolitik sendiri layak direshuffle," ujarnya.

Sebelumnya Wasekjen PKS Mahfudz Siddik menilai Oktober ini merupakan momentum evaluasi tahunan kabinet, yang harus disikapi serius oleh Presiden SBY. Sebab, membiarkan menteri yang tidak maksimal meneruskan tugas justru merugikan Presiden SBY.

"Sekarang itu pilihannya ada di Pak SBY, apakah beliau mau memastikan semua menterinya agar memastikan capaian pembangunan di tahun 2014 atau memberikan toleransi bagi menterinya untuk sibuk dengan urusan parpol. Kalau dibiarkan kan yang rugi Pak SBY sendiri," tegas Mahfudz mengingatkan.

Menurut Mahfudz, pada tahun 2013 mendatang harus menjadi tahun akselerasi program-program pembangunan kabinet SBY ini, karena pada tahun 2014 bisa dipastikan akan banyak menteri jadi caleg, capres, cawapres dan untuk itu menteri yang berasal dari parpol apalagi ketua umum parpol harus bekerja keras. “Tidak bisa lagi diharapkan kinerja pemerintah akan efektif pada tahun 2014," ungkapnya.

Karena itu katanya, evaluasi kabinet menjadi kuncinya. SBY bisa memulai membereskan kementerian yang tengah menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus hukum. "Ya artinya kementerian yang banyak dugaan terkait kasus hukum, yang diduga ada kaitan dengan menteri ya harus diselesaikan tahun ini, sehingga ada kepastian hukum yang pastinya berimplikasi politik secara clear. SBY juga bisa melakukan evaluasi dan mengambil sikap tegas," tambahnya.

Sementara itu PPP, merespon dorongan PD agar Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet setelah tuntas mengevaluasi kabinet selama setahun terakhir. Kedua partai ini berpendapat dorongan reshuffle kabinet bisa memancing kegaduhan politik.

"Itu namanya membuat keruh kolam yang bening. Lanjutkan saja dengan apa yang ada, karena saat ini kegaduhan lebih banyak mudharatnya. Kerja saja, nggak usah terlalu banyak noleh kanan dan kiri. SBY bisa meninggalkan legacy dengan memberikan landasan terbaik untuk pemerintahan berikutnya," kata Sekjen PPP M Romahurmuziy.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Ketua MPR RI FPG Hajriyanto Y Tohari, di mana masa bakti kabinet kurang dari 2 tahun ini tidak ada relevansinya dievaluasi lagi. “Kalau dilakukan evaluasi, lantas untuk apa hasil evaluasi tersebut? Apa mau untuk bahan reshuffle lagi? Saya memastikan tidak perlu ada reshuffle lagi untuk sekedar kurang dari dua tahun ini," katanya. (A-109/A-108)***