399 BPBD Terbentuk di Indonesia

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan, pemerintah membentuk BNPB di tingkat pusat dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) di provinsi dan kabupaten/kota untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh Indonesia.

Sejak diundangkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, hingga saat ini sudah terbentuk 399 BPBD di seluruh Indfonesia, kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Selasa (18/9).

Menurut Sutopo, ke-399 BPBD itu terdiri dari 33 BPBD provinsi dan 366 BPBD kabupaten/kota.

Dari 399 BPBD tersebut, 283 BPBD dibentuk melalui Peraturan Daerah dan 116 BPBD dibentuk melalui Peraturan Bupati/Walikota. Dengan demikian masih terdapat 131 kabupaten/kota yang belum membentuk BPBD, ujarnya.

Sutopo mengatakan, dengan makin meningkatnya kejadian bencana di Indonesia maka pemerintah daerah perlu didorong untuk membentuk BPBD di daerahnya. "Begitu pula peningkatan kapasitas BPBD juga perlu terus ditingkatkan sehingga mampu menanggulangi bencana di daerahnya," kata Sutopo. (kominfo/A-26).***

Baca Juga

Himad Purelang: BPN Jangan Lempar Tanggung Jawab

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Sekretaris Umum Himpunan Masyarakat Adat Pulau-pulau Rempang Galang (Himad Purelang) Janer Sinaga mengungkap, pernyataan yang dikatakan Direktur Konflik Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, Sayuthi, membuat terkejut masyarakat Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Ke

Taruna Merah Putih Kerjasama Donor Darah Dengan PMI

NASIONAL

JAKARTA.(PRLM).-Taruna Merah Putih, organisasi nasional yang memperjuangkan aspirasi pelajar, mahasiswa, pemuda, dan profesional muda, kembali membuat kerjasama program donor darah bersama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).

Berputar Dulu di Beberapa Negara

PPATK Laporkan Aliran Dana Terorisme dari Australia

NASIONAL

JAKARTA, (PRLM).- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya aliran dana dari pihak di Australia untuk jaringan radikal di Indonesia.

Presiden Jokowi Sibuk Mengrus Rakyat

Dubes Nadjib Sangkal Adanya Penolakan Diplomatik

NASIONAL

CANBERRA, (PRLM).- Presiden Joko Widodo terlalu sibuk dalam tiga minggu terakhir untuk menerima panggilan telefon perdana menteri Australia yang memohon ampunan untuk dua terpidana hukuman mati, menurut seorang duta besar, Kamis (25/3/2015).