JAKARTA, (PRLM).- Di tengah upaya menekan angka pengangguran, Balai Latihan Kerja (BLK) tidak hanya mempersiapkan seseorang menjadi pekerja formal di industri-industri tetapi kini lebih concern untuk melatih dan mendidik orang menjadi wirausaha.

“Justru konsen kita sekarang mendidik orang menjadi wirausaha,” kata Direktur Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kemnakertrans, Darwanto dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Wartawan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Forwakertrans), di Jakarta, Kamis (13/9).

Darwanto mengatakan, Ditjen Pembinaan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kemnakertrans, mempunyai tiga konsentrasi yakni pelatihan tenaga untuk industri, peningakatan produktivitas dalam hal ini mendidik wirausaha dan pendidikan dan pelatihan dalam bidang keteransmigrasian.

Ia menegaskan, sebuah bangsa akan maju kalau sumber daya manusianya berkualitas. Dan salah satu unsure penting dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas adalah BLK.

Menurut Darwanto, ada tiga masalah besar mengenai BLK di Indonesia. Pertama, peralatan BLK sudah tua, di mana hampir semuanya dibeli pada tahun 1986. “Jadi dalam hal ini perlu direvitalisasi,” kata dia.

Kedua, banyak BLK yang ditangani pemerintah daerah tetapi pemerintah sudah tidak peduli dengan keberadaan BLK. “Pemerintah daerah rupanya cuek dengan pembangunan sumber daya
manusia yang berkualitas,” kata dia.

Ketiga, keberadaan BLK juga tidak terpisah dengan keberadaan instruktur. Namun, jumlah instruktur sampai saat ini sedikit dan usianya sudah tua-tua. “Dan lagi-lagi di daerah, BLK saja tidak diperhatikan apalagi instrukturnya,” kata dia.

Menurut Darwanto, negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, dan Negara maju lainnya, kualitas manusianya bagus karena pemerintahnya memperhatikan keberadaan BLK. “Tenaga kerja yang berkualitas di industri Negara-negara itu pasti dilatih dan dididik dalam BLK,” kata dia.

Sementara, Direktur Bina Lembaga dan Prasarana, Ditjen Pembinaan dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kemnakertrans, Chairul Anwar mengatakan, saat ini terdapat 13 BLK UPTP (Unit Pelayanan Teknis Pusat) milik Kemnakertrans dan 253 BLK UPTD milik pemda Provinsi, Kabupaten/Kota yang di seluruh Indonesia. (A-78/A-26).***