Pengusaha Tambang Pasir Besi Harus Punya Dermaga

BANDUNG, (PRLM).- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan jika pengusaha tambang pasir di Pantai Selatan Jawa Barat sudah mendapat izin dari kepala daerah setempat, perusahaan penambang harus berdampak positif. Manfaat keberadaan perusahaan penambang harus bisa dirasakan masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan itu sendiri.

Selain itu, kondisi jalan juga menjadi bagian yang penting yang harus diperhatikan perusahaan. "Ini harus diperhatikan, karena kalau nanti jalan rusak malah giliran provinsi yang memperbaikinya. Kalau belum beres urusan tambang pasir ini, jalan jangan diperbaiki dulu. Nanti kita perbaiki malah rusak lagi, begitu seterusnya. Harus ada evaluasi mandiri di antara mereka. Sekarang kalau jalan provinsi rusak lalu saya stop siapa yang mau memperbaiki? Mudah-mudahan nanti dengan kesepahaman, tidak ada lagi yang melewati shelter-shelter ke dermaga," kata Heryawan.

Menurut Heryawan, kondisi yang paling parah terjadi di Tasikmalaya. Perusahaan penambang pasir besi di Sukabumi menurutnya sudah memiliki dermaga sehingga jalan tidak rusak karena pengangkutan dilakukan lewat laut. "Di Garut juga sedang ada izin pembuatan dermaga, sehingga nanti bisa lewat laut, di Tasik yang tidak ada dermaganya sehingga mereka masuk ke jalan provinsi. Tapi sebelum ada perbaikan sistemik kita tidak akan perbaiki jalan provinsinya. Kalai pengusaha yang ada di sana sepakat punya dermaga, selesai," katanya menegaskan.

Meski belum dapat dipastikan waktunya, gubernur berencana akan melihat kembali kondisi kerusakan pantai dan jalan akibat tambang pasir di kawasan pantai selatan (A-199/A-147)***

Baca Juga

BI: Saat Ini Momentum Tepat Redenominasi Rupiah

JAKARTA, (PR).- Bank Indonesia mendorong agar Rancangan Undang-undang Redenominasi Rupiah bisa masuk Program Legislasi Nasional tahun ini. Saat ini dinilai merupakan momentum yang tepat karena kondisi ekonomi terkendali.

Angka Kekurangan Pasokan Rumah Bisa Semakin Tinggi

BANDUNG, (PR).- Indonesia pernah tercatat mengalami backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 13,6 juta unit. Hal itu dikarenakan tingginya kebutuhan rumah tidak sejalan dengan kemampuan menyediakan kebutuhan primer tersebut.