Pengusaha Tambang Pasir Besi Harus Punya Dermaga

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan jika pengusaha tambang pasir di Pantai Selatan Jawa Barat sudah mendapat izin dari kepala daerah setempat, perusahaan penambang harus berdampak positif. Manfaat keberadaan perusahaan penambang harus bisa dirasakan masyarakat lokal, pemerintah, dan perusahaan itu sendiri.

Selain itu, kondisi jalan juga menjadi bagian yang penting yang harus diperhatikan perusahaan. "Ini harus diperhatikan, karena kalau nanti jalan rusak malah giliran provinsi yang memperbaikinya. Kalau belum beres urusan tambang pasir ini, jalan jangan diperbaiki dulu. Nanti kita perbaiki malah rusak lagi, begitu seterusnya. Harus ada evaluasi mandiri di antara mereka. Sekarang kalau jalan provinsi rusak lalu saya stop siapa yang mau memperbaiki? Mudah-mudahan nanti dengan kesepahaman, tidak ada lagi yang melewati shelter-shelter ke dermaga," kata Heryawan.

Menurut Heryawan, kondisi yang paling parah terjadi di Tasikmalaya. Perusahaan penambang pasir besi di Sukabumi menurutnya sudah memiliki dermaga sehingga jalan tidak rusak karena pengangkutan dilakukan lewat laut. "Di Garut juga sedang ada izin pembuatan dermaga, sehingga nanti bisa lewat laut, di Tasik yang tidak ada dermaganya sehingga mereka masuk ke jalan provinsi. Tapi sebelum ada perbaikan sistemik kita tidak akan perbaiki jalan provinsinya. Kalai pengusaha yang ada di sana sepakat punya dermaga, selesai," katanya menegaskan.

Meski belum dapat dipastikan waktunya, gubernur berencana akan melihat kembali kondisi kerusakan pantai dan jalan akibat tambang pasir di kawasan pantai selatan (A-199/A-147)***

Baca Juga

Perusahaan Pekerjakan Karyawan di Hari Buruh Wajib Bayar Upah Lembur

EKONOMI

TASIKMALAYA, (PRLM).- Sejumlah pengurus organisasi buruh di Kota Tasikmalaya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Buruh dan Pekerja Tasikmalaya (Forkom Bupetas), mendatangi Balai Kota Tasikmalaya. Perwakilan dari organ buruh tersebut di terima Walikota untuk melakukan audensi.

Komisi IV DPR Ingatkan Pemerintah untuk Siaga Pangan

EKONOMI

BANDUNG,(PRLM).- Memasuki hari keduabelas di bulan Rajab atau bertepatan dengan 1 Mei, anggota komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, kembali mengingatkan kepada pemerintah untuk siap siaga pangan secara merata di tiap daerah menjelang bulan puasa dan lebaran.

Lembaga, Keuangan Mikro Wajib Berbadan Hukum

EKONOMI

BANDUNG, (PRLM).- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan agar seluruh lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia berbadan hukum dan mempunyai izin usaha.

Di Depok, Hanya 1% Perusahaan Beri Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas

EKONOMI

DEPOK, (PRLM).- Jumlah perusahaan yang memberikan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Depok hanya 1%. Kalangan pengusaha dianggap masih belum maksimal memberikan peran bagi warga penyandang disabilitas.