KPU Kab. Bandung Verifikasi Partai Demokrat

POLITIK
KETUA DPC Partai Demokrat (PD) Kab. Bandung, Toni Setiawan (tengah), dan Ketua Majelis Pertimbangan DPC PD Kab. Bandung, H. Toto Suharto (kiri) menyerahkan berkas verifikasi partai ke Ketua KPU Kab. Bandung, Osin Permana, Rabu (5/9).*
SARNAPI/PRLM
KETUA DPC Partai Demokrat (PD) Kab. Bandung, Toni Setiawan (tengah), dan Ketua Majelis Pertimbangan DPC PD Kab. Bandung, H. Toto Suharto (kiri) menyerahkan berkas verifikasi partai ke Ketua KPU Kab. Bandung, Osin Permana, Rabu (5/9).*

SOREANG, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Bandung mulai mengadakan verifikasi partai politik untuk persiapan Pemilu tahun 2014. Verifikasi diawali dari Partai Demokrat (PD) yang dihadiri anggota DPRD Kab. Bandung, Ketua Fraksi PD, dan beberapa pengurus. DPD PD Kab. Bandung.

Menurut Sekretaris DPD PD Kab. Bandung, Endang, S.H., M.H., verifikasi PD Kab. Bandung berbarengan dengan verifikasi partai di tingkat pusat sampai provinsi. "Kami juga menyerahkan persyaratan minimal keanggotaan lengkap dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) 1.000 orang," katanya.

Daftar alamat kesekretariatan di tingkat kabupaten dan kecanatan juga diserahkan yang nantinya akan diverifikasi di lapangan. "PD Kab. Bandung sudah siap untuk verifikasi partai politik," katanya.(A-71/A-147)***

Baca Juga

Akbar Tanjung Anggap Kasus Yance Bermuatan Politis

POLITIK

BANDUNG, (PRLM).- Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung, menyatakan kasus PLTU Sumuradem yang menyeret Irianto MS Syafiudin (Yance) bermuatan politis. Pasalnya sejauh ini tidak ada bukti yang bisa dijadikan dasar bahwa Yance melakukan tindakan korupsi.

Effendi Simbolon Merasa Perlu Ajukan Hak Angket BBM

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Anggota Komisi I FPDIP DPR Effendi MS Simbolon menilai selama setengah tahun memerintah ini sudah banyak pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK khususnya terhadap kenaikan harga BBM yang diserahkan ke mekanisme pasar.

Kisruh Golkar

Kubu Agung tak Berwenang Putuskan Pencalonan Pilkada

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Menindaklanjuti putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk Partai Golkar, Kuasa Hukum kubu Aburizal Bakrie menegaskan DPP Golkar hasil Munas Pekanbaru yang berwenang mencalonkan.

Mobil Dinas

Dadang Rusdiana, "‎Anggota DPRD Boleh Gunakan Mobil Negara, DPR Tidak"

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).-‎ ‎Sejumlah elemen masyarakat meminta Pemerintah membatalkan pemberian subsidi uang muka pembelian mobil pribadi untuk pejabat negara termasuk DPR. Menanggapi hal itu, Anggota DPR Dadang Rusdiana menilai kebijakan Pemerintah bukan hal yang berlebihan.