KPU Kab. Bandung Verifikasi Partai Demokrat

POLITIK
KETUA DPC Partai Demokrat (PD) Kab. Bandung, Toni Setiawan (tengah), dan Ketua Majelis Pertimbangan DPC PD Kab. Bandung, H. Toto Suharto (kiri) menyerahkan berkas verifikasi partai ke Ketua KPU Kab. Bandung, Osin Permana, Rabu (5/9).*
SARNAPI/PRLM
KETUA DPC Partai Demokrat (PD) Kab. Bandung, Toni Setiawan (tengah), dan Ketua Majelis Pertimbangan DPC PD Kab. Bandung, H. Toto Suharto (kiri) menyerahkan berkas verifikasi partai ke Ketua KPU Kab. Bandung, Osin Permana, Rabu (5/9).*

SOREANG, (PRLM).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Bandung mulai mengadakan verifikasi partai politik untuk persiapan Pemilu tahun 2014. Verifikasi diawali dari Partai Demokrat (PD) yang dihadiri anggota DPRD Kab. Bandung, Ketua Fraksi PD, dan beberapa pengurus. DPD PD Kab. Bandung.

Menurut Sekretaris DPD PD Kab. Bandung, Endang, S.H., M.H., verifikasi PD Kab. Bandung berbarengan dengan verifikasi partai di tingkat pusat sampai provinsi. "Kami juga menyerahkan persyaratan minimal keanggotaan lengkap dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) 1.000 orang," katanya.

Daftar alamat kesekretariatan di tingkat kabupaten dan kecanatan juga diserahkan yang nantinya akan diverifikasi di lapangan. "PD Kab. Bandung sudah siap untuk verifikasi partai politik," katanya.(A-71/A-147)***

Baca Juga

Menteri Parpol Kerap Bawa Agenda Sendiri

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Para menteri dari partai politik kerap membawa agenda sendiri dan kelompok, yang mengakibatkan kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla anjlok.

Pimpinan MPR Undang Presiden Laporkan Kinerjanya Kepada Rakyat

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Fraksi-Fraksi MPR, serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan, Jumat (3/7/2015), di kantor Presiden, Jakarta, mengunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kerjasama FPKB-Wartawan Dimulai dengan Batu Akik

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Ketua FPKB DPR A. Helmy Faishal Zaeni bertekad membangun kerjasama dengan media agar saling memahami dalam menjalan tugas masing-masing.

PNS Tak Boleh Jadi Tim Sukses

POLITIK

JAKARTA, (PRLM).- Para pegawai negeri sipil (PNS) tidak boleh terlibat kegiatan politik praktis seperti menjadi tim sukses baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua PNS harus netral dalam proses pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini.