Dugaan Pungli Warnai Rencana Rotasi dan Mutasi Kepala SD, SMP, dan SMA/Sederajat

PENDIDIKAN

SUMEDANG, (PRLM).- Rencana rotasi dan mutasi para kepala sekolah (kepsek) SD, SMP dan SMA/sederajat di Kab. Sumedang, diduga diwarnai pungutan liar (pungli) hingga puluhan juta rupiah.

Pungli tersebut disinyalir dilakukan oleh sejumlah oknum petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan pengawas Dinas Pendidikan (Disdik) di tingkat kecamatan.

“Ada beberapa calon kepsek yang mengeluhkan kepada kami tentang pungli menjadi kepsek. Mereka mengatakan, untuk menjadi kepsek saja harus menyediakan uang Rp 35 juta. Keluhan ini, di antaranya disampaikan sejumlah kepsek di daerah Sumedang wilayah barat. Kami sudah melaporkan keluhan para calon kepsek ini kepada kantor Inspekstorat Kab. Sumedang,” ujar Ketua LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi Sumedang (Baraks) A. Tarkana di Sumedang, Selasa (28/8).

Menurut dia, meski keluhan calon kepsek korban pungli yang dilaporkan itu hanya sampel beberapa orang saja, namun disinyalir pungli tersebut dilakukan kepada semua calon kepsek yang akan menjadi kepsek sebanyak 264 orang.

Pasalnya, sejumlah calon kepsek yang mengeluh itu, mengatakan bahwa pungli itu pun dikenakan kepada calon kepsek lainnya yang telah menjalani diklat pemantapan calon kepsek di Garut, bebarapa waktu lalu.

“Nah, para calon kepsek yang mengikuti diklat di Garut sebanyak 264 orang. Diklatnya sudah berlangsung sejak akhir Juli lalu atau seminggu di bulan puasa. Para calon kepsek tersebut, kini tengah menjalani magang di sejumlah sekolah,” kata A. Tarkana.

Lebih jauh ia mengatakan, besaran punglinya kisaran dari Rp 30 juta hingga Rp 35 juta per orang. Tindakan itu disinyalir dilakukan oleh oknum petugas UPTD dan pengawas Disdik di tingkat kecamatan.

Namun, oknum petugas berdalih pungli tersebut diduga “dikondisikan” oleh Disdik. “Pungli itu sudah terjadi. Bahkan hampir semua calon kepsek sudah dipungut oleh oknum petugas tersebut,” ujarnya.

Ketika dikonfirmasi usai Halalbihalal di lingkungan Disdik Kab. Sumedang di Islamic Center Sumedang, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kab. Sumedang, Drs. H. Sanusi Mawi, M.Si., membantah dugaan pungli terhadap para calon kepsek tersebut.

“Dugaan itu harus diteliti lagi, dan kita harus memiliki praduga tak bersalah. Tidak ada pungutan yang diambil oleh saya. Silakan cek ke lapangan! Apakah ada pungutan yang diambil oleh saya? tidak ada,” ucap Sanusi Mawi menegaskan seraya buru-buru masuk ke dalam mobil dinas.

Menyinggung tentang rencana rotasi dan mutasi para kepsek, ia membenarkan bahwa ada sekitar 200 orang lebih kepsek yang akan dirotasi dan mutasi. Daftar kepsek tersebut akan segera diusulkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab. Sumedang. “Prosesnya, para kepsek sudah mengikuti dikat. Untuk magangnya, belum,” katanya dengan singkat. (A-67/A-89)***

Baca Juga

PTUN Jakarta Putuskan Tunda Pemberhentian Rektor UIN SGD

PENDIDIKAN

BANDUNG, (PRLM).- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan Kementerian Agama menunda pemberhentian Dedy Ismatullah sebagai Rektor Universitas Islam Nasional Sunan Gunung Djati (UIN SGD) selama pemeriksaan perkara berlangsung.

Siswa SMPN 3 Bandung Mendengarkan Tausiah

PENDIDIKAN
SISWA SMPN 3 Bandung mendengarkan tausiah dalam rangka istigasah menghadapi Ujian Nasional, di Jalan Dewi Sartika, Kota Bandung, Rabu (29/4/2015).

PT DAM Serahkan Beasiswa untuk Penghuni Panti Asuhan

PENDIDIKAN
PERWAKILAN dari PT Daya Adicipta Mustika beserta AHASS memberikan simbolis bantuan pendidikan kepada perwakilan panti asuhan, di Kota Bekasi, Sabtu (2/5/2015).

BEKASI, (PRLM).- Sebagai wujud kepedulian dan komitmen terhadap dunia pendidikan Indonesia, PT Daya Adicipta Mustika (DAM) bersama paguyuban bengkel resmi Honda atau Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) di daerah Bekasi dan Cikarang menyerahkan donasi kepada panti asuhan.

Ujian Nasional 2015

Dua SMP di KBB Terapkan Tes Berbasis Komputer

PENDIDIKAN
BELUM seluruh SMP di Kabupaten Bandung Barat menerapkan ujian nasional berbasis komputer.

NGAMPRAH, (PRLM).- Sebanyak 131 siswa dari dua SMP di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengikuti Ujian Nasional berbasis komputer (computer based test). Berbeda dengan UN tertulis, pengawasan UN CBT dilakukan oleh pengawas dari sekolah yang bersangkutan.