Headlines

Jamsostek Tingkatkan Edukasi Pentingnya Perlindungan

JAKARTA, (PRLM).- PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Persero akan terus meningkatkan edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya perlindungan. Bagi pekerja atau buruh itu, hal itu dimanifestasikan dalam kesertaannya sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek).

"Dengan memberi eduksi tersebut diharapkan dapat menggenjot jumlah kepesertaan. Saya melihat, edukasi bagi masyarakat masih kurang," kata Direktur Kepesertaan PT Jamsostek Junaedi di Jakarta.

Menurut Junaedi, pihaknya ingin mengedukasi masyarakat bahwa program jamsostek ini sesungguhnya merupakan kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. "Nah, oleh karena itu, kita ingin memposisikan diri bahwa program jamsostek adalah kebutuhan primernya manusia," ujarnya.

Untuk keperluan itu, PT Jamsostek akan mengedukasi masyarakat secara masif terhadap program jamsostek ini. Berbagai persoalan di lapangan sampai pada saat ini masih ditemukan, seperti ada yang tidak mengerti program jamsostek, menilai tidak bermanfaat, malah ada juga perusahaan daftar sebagian (PDS) pekerjanya.

Dikatakan, lemahnya edukasi program jamsostek kepada masyarakat merupakan salah satu dari tiga pilar utama persoalan PT Jamsostek saat BPJS Ketenagakerjaan beroperasi 1 Januari 2014. Persoalan yang kedua, katanya, pihaknya akan berdiskusi dan berkoordinasi terus dengan bidang lain agar berhubungan baik karena itu adalah merupakan approach juga untuk mengedukasi masyarakat.

"Persoalan lainnya, kita ingin mengoptimalkan program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP). Selama ini program DPKB di lapangan menjadi beban, padahal itu adalah merupakan approach untuk melakukan edukasi masyarakat," ujarnya.

Selain itu, PT Jamsostek juga melihat ada dua persoalan-persoaalan yang akan dihadapi di tahun 2012 yakni persoalan data base dan peraturan baru PP 53/2012 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 April 2012 itu berisi perubahan kedelapan atas PP 14/1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja.

Persoalan pertama, dikatakan Junaedi yakni persoalan data base. “Jadi kita akan memperbaiki data base yang ada, katanya. Persoalan kedua yakni PP 53/2012. Nah, dengan dua masalah ini kita harus selesaikan di tahun 2012," katanya. (A-78/A-147)***

Customize This