BANDUNG, (PRLM).- Reformasi birokrasi pelayanan perizinan pada BPPT Kota Bandung berdampak positif terhadap perolehan pendapatan daerah Kota Bandung. Peningkatan jumlah pendapatan terjadi secara gradual dari 6,058 miliar rupiah pada Tahun 2008 menjadi 35.239 miliar rupiah pada tahun 2011. Hal ini sejalan dengan pencapaian realisasi target pendapatan retribusi perijinan.

Demikian salah satu hasil penelitian Dandan Riza Wardana yang disampaikan pada persentasi promosi doktor, di Gedung Program Doktor Pascasarjana Fisip Unpad, Jln. Ir. H. Juanda, Senin (13/8). Dandan menyampaikan presentasi doktoralnya di hadapan Ketua Tim Promotor, Prof. Dr. Drs. Dede Mariana, M.Si., dan Prof. Dr. Drs. Samugyo Ibnu Redjo, M.A., Bapak Nury Effendi, Ph.D., SE.

Dandan mengadakan penelitian dengan disertasi berjudul "Bagaimana Dampak Reformasi Birokrasi terhadap Struktur dan Proses pada Sistem Pelyanan Perijinan di BPPT Kota Bandung". Reformasi birokrasi pelayanan perizinan pada BPPT Kota Bandung bertujuan untuk mencapai kualitas pelayanan perizinan yang baik dan  diharapkan mampu mengatasi kebocoran retribusi perijinan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan daerah Kota Bandung.

Dandan menyebutkan, efisiensi dan efektivitas yang dicapai oleh BPPT dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan memperlihatkan perkembangan capaian target pendapatan. Dari capaian 70,83% pada masa transisi BPMPPT, kemudian meningkat pada Tahun 2010 menjadi 90,89% dan pada Tahun 2011 melampaui target hingga mencapai 107,52%.

Hal ini kata dia, membuktikan reformasi birokrasi sistem perizinan melalui perubahan struktur dan proses perizinan pada BPPT Kota Bandung berpengaruh positif terhadap upaya pencapaian pendapatan yang dilakukan oleh aparatur pelayanan perizinan pada BPPT Kota Bandung.

"Adanya peningkatan jumlah pendapatan ini mengindikasikan bahwa pelayanan perizinan oleh BPPT Kota Bandung telah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel," demikian Dandan.

Kondisi ini lanjut Dndan, menunjang peningkatan kualitas pelayanan perijinan di BPPT Kota Bandung. Walaupun sejatinya, pelayanan perijinan tidak terkait langsung dengan target capaian pendapatan daerah, karena pelayanan perijinan lebih bersifat pengawasan dan pengendalian yang mengatur perilaku pemerintah, masyarakat dan pengusaha/investor.

Penelitian ini juga menemukan, terjadinya peningkatan jumlah ijin yang dilayani cukup tinggi. Diikuti peningkatan kepuasan masyarakat pengguna layanan berdasarkan survey yang dilakukan.

"Sebagai outcome pelayanan perijinan, mengindikasikan reformasi struktur birokrasi pada kelembagaan BPPT menghasilkan respon positif masyarakat. Sistem perizinan dengan model BPPT telah mengubah struktur dan proses perizinan yang lebih efisien dan efektif sehingga meningkatkan minat dan  kepuasan masyarakat pengguna layanan," demikian Dandan. (A-148/A-147)***