Posko Pengaduan THR Sudah Terima 19 Pengaduan

EKONOMI

JAKARTA, (PRLM).-Pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan-perusahaan pada tahun 2012 ini masih terjadi. Namun, jumlahnya pengaduan tersebut masih di bawah angka periode yang sama tahun lalu.

"Sampai Senin (13/8) petang, Posko Satgas Ketenagakerjaan Peduli Lebaran tahun 2012 atau posko pengaduan THR Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menerima 19 kasus pengaduan. Jumlah ini jauh menurun bila dibandingkan tahun lalu yang mencapai 84 pengaduan," kata Menakertrans muhaimin Iskandar, di Kemnakertrans, Jln. Gatot Subroto, Jakarta, Senin (12/8).

Seperti diketahui, batas akhir pembayaran THR jatuh satu pekan sebelum Lebaran atau Senin (13/8). Perusahaan yang tidak memberikan THR akan ditindak tegas, mulai dari diproses secara hukum di pengadilan hingga pencabutan izin.

Dia mengatakan, posko pengaduan THR akan terus dibuka baik di tingkat pusat maupun di daerah sehingga karyawan yang belum mendapatkan THR tetap memiliki kesempatan untuk melakukan pengaduan.

"Sampai hari ini baru 19 kasus yang sudah kita terima. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi Insya Allah setiap kasus yang masuk kita selesaikan dengan segera," katanya.

Muhaimin mengatakan, setiap pelaporan yang masuk ke posko pengaduan THR di Kemnakertrans dan di dinas-dinas Tenaga Kerja langsung ditindaklanjuti.

"Semua permasalahan yang diadukan oleh pekerja maupun perusahaan sudah difasilitasi dan dikoordinasikan dengan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk diselesaikan dengan segera,“ katanya.

Berdasarkan laporan posko pemantauan THR telah tercatat 17 pengaduan dari berbagai daerah. Namun sebagian besar permasalahan yang diadukan masih bersifat konsultasi soal THR, keluhan karena belum menerima THR dan laporan sementara karena diduga perusahaan tidak akan mau membayar,“ kata Muhaimin.

Bahkan posko pemantauan THR pun menerima pengaduan ketenagakerjaan lainnya seperti soal besaran gaji, status pekerjaan dan sampai masalah PHK. Sementara itu pengaduan dari perusahaan-perusahaan biasanya berupa permintaan konsultasi pembayaran THR.

“Kita terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pembayaran THR di pusat dan daerah, terutama aspek ketepatan waktu dan besaran nilai THR yang dibayarkan. Setiap pelanggaran hak normatif pekerja bakal dikenai sanksi tegas," kata Muhaimin.

Dikatakan, pembayaran THR bagi pekerja/buruh ini diberikan sekali dalam setahun oleh perusahaan dan pembayaraannya sesuai dengan hari keagamaan masing-masing serta dibayarkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

"Saya tegaskan kembali kalau ada perusahaan yang tidak bayar THR akan kita tindak. Tindakannya itu mulai dari penyadaran, teguran, mediasi sampai tuntutan hukum ke pengadilan dan nama perusahaannya bakal diumumkan " katanya.

Untuk menyelesaikan setiap pengaduan THR, pihak perusahaan yang dilaporkan bakal dipanggil lalu kemudian diadakan pertemuan dan mediasi antara pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan pembayaran THR

“Namun apabila perusahaan tetap membandel dan menolak membayarkan THR kepada pekerjanya maka kita bisa menugaskan pengawas ketenegakerjaan untuk melakukan penyelidikan mendalam dan menyiapkan tuntutan secara hukum ke pengadilan," kata Muhaimin.

Sebelumnya Menakertrans mengatakan pembayaran THR harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan.

Untuk mengatur lebih lanjut, telah diterbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE.05/MEN/VII/2012 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dan Imbauan Mudik Lebaran Bersama, yang ditujukan kepada para gubernur dan para bupati serta wali kota di seluruh Indonesia.

Setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh, wajib untuk memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus-menerus atau lebih.

Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR keagamaan tersebut adalah, bagi pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, mendapat THR sebesar satu bulan upah.

Pekerja/buruh yang bermasa kerja tiga bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional, dengan menghitung jumlah bulan kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

Namun, bagi perusahaan yang telah mengatur pembayaran THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dengan lebih baik dari ketentuan di atas (lebih dari satu bulan gaji), maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh dilakukan berdasarkan pada PP atau PKB tersebut. (A-78/A-89)***

Baca Juga

Rumah Zakat Salurkan Modal Kewirausahaan

EKONOMI
NUNUNG (39) mengemas keripik kentang untuk dijual ke konsumen, di Jalan Maleer V, Kota Bandung, Kamis (2/7/2015). Nunung mendapat bantuan dari program Bantuan Kewirausahaan Rumah Zakat berupa modal hingga perizinan sehingga dapat lebih mengembangkan usaha

Menkeu Yunani Tuding Kreditor "Teroris"

EKONOMI

ATHENA, (PRLM).- Menteri Keuangan (menkeu) Yunani Yanis Varoufakis menuduh kreditur Athena adalah "terorisme" dalam sebuah wawancara, sehari sebelum Yunani melakukan pemungutan suara di referendum berisiko tinggi pada kondisi bailout (gagal bayar utang).

Ratusan Perusahaan di Subang Diingatkan Segera Bayar THR

EKONOMI

SUBANG, (PRLM).- Ratusan perusahaan yang ada di Kabupaten Subang diingatkan agar segera membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawannya masing-masing. Paling lambat harus sudah tuntas pembayarannya H -7.

Lepas Saham HM Sampoerna, Philip Morris Incar Rp 13,35 Triliun

EKONOMI

NEW YORK, (PRLM).-NEW YORK, (PRLM).- Raksasa rokok AS Philip Morris International Inc berencana menjual sahamnya senilai lebih dari 1 miliar dolar AS (Rp 13,35 triliun) di unitnya di Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk.