Headlines

14 Hari, KPK dan BPKP "Tamu Tetap" DPRD Jabar

BANDUNG, (PRLM).- Selama 14 hari terakhir, Gedung DPRD Jabar ada "tamu tetap" dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Mereka ditugaskan khusus untuk mengawasi selama proses serta pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar.

Kehadiran mereka juga terlihat dalam rapat pembahasan APBD 2012-perubahan, pada Kamis (9/8) di Gedung DPRD Prov. Jabar. Hari itu ada dua rapat pembahasan anggaran perubahan yaitu di Ruang Komisi B dan Komisi E DPRD Prov. Jabar.

Di Ruang Komisi B, rapat yang dipimpin Ketua Komisi B Selly Gantina membahas tentang beberapa hal sektor ekonomi seperti masalah penyaluran Kredit Cinta Rakyat. Sementara di Komisi E yang dipimpin Ketua Komisi E Didin Supriadin, membicarakan tentang dana pendidikan.

Selly menuturkan, kehadiran anggota KPK dan BPKP bidang pencegahan itu, memberi semangat positif dalam pembahasan anggaran. "Kenapa harus dikuatirkan. Justru dengan kehadiran teman-teman dari KPK dan BPKP ini, bisa memberi masukan atau saran dalam pengelolaan anggaran agar kita tidak salah. Karena sangat mungkin terjadi, dalam penyusunan anggaran ada kesalahan penempatan pos anggaran atau redaksional yang berpotensi menyalahi aturan," ujarnya.

Ketua Komisi E Didin Supriadin juga menyambut baik kehadiran KPK dalam pendampingan di setiap agenda kedewanan. "Misalnya hari ini kami melakukan rapat kerja dalam hal pembahasan APBD Perubahan tahun 2012 dengan mitra kerja komisi. KPK dapat melihat dan menilai langsung selama pembahasan," ujarnya.

Menurut Didin, kehadiran KPK itu tidak perlu menjadi beban. Selama berjalan sesuai mekanisme dan aturan, maka tidak ada yang perlu dikuatirkan. "Saya mengharapkan, ke depannya kalau bisa, KPK bukan hanya mendampingi saja tetapi juga memberikan masukan-masukan yang sifatnya konstruktif demi perbaikan Jabar yang lebih baik. Apalagi saat ini Jabar telah memperoleh predikat WTP. Semoga bisa ditingkatkan kinerja birokrasi yang ada di pemprov. Selain itu, pendampingan KPK pun diharapkan dapat dilakukan di tingkat eksekutif atau OPD-OPD yang ada karena OPD kan bertindak pelaksana anggaran," katanya. (A-128/A-26).***