BANDUNG, (PRLM).- Nasib tunjangan profesi sekitar seribu guru TK, SD, SMP masih belum jelas. Para guru merupakan peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) Provinsi Jawa BaratTahun 2011 yang mengikuti ujian ulang dan baru dinyatakan lulus berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tertanggal 16 Februari 2012. Ketidakjelasan terkait adanya dualisme SK dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar ( Dirjen Dikdas) dengan Direktorat Pendidikan Menengah (Dirjen Dikmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasalnya, Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Dirjen Dikmen telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 0002.0217/D5.6/T/SK/2012 tentang penerima tunjangan profesi bagi guru jenjang pendidikan menengah. SK tersebut ditandatanganin pada 30 Maret 2012 dan terhitung efektif mulai 1 Januari 2012.

"Guru SMA dan SMK yang nasibnya sama seperti kami dinyatakan lulus susulan pada 16 Februari 2012 sudah ada yang mendapatkan tunjangan profesi karena SK dari Dirjen Dikmen sudah turun. Sementara kami guru yang berada dibawah naungan Dirjen Dikdas belum mendapatkan tunjangan profesi karena Dirjen Dikdas tidak mau mengeluarkan SK," kata LS, salah seorang guru SMPN di Kota Bandung beberapa waktu lalu di Bandung.

LS menambahkan alasan Dirjen Dikdas tidak mau mengeluarkan SK pencarian tunjangan profesi untuk guru TK,SD,SMP karena mengacu pada PP No.74 Tahun 2008 tentang Guru. Pada surat yang ditandatangani oleh Direktur P2TK Dirjen Dikdas Sumarna Surapranata pada 3 Juli 2012, dipaparkan tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memenuhi suarat diantaranya memiliki Sertifikat Pendidik, memenuhi beban kerja sebagai guru, mengajar sesuai Sertifikat Pendidik dan lain sebagainya. Selain itu juga dijelaskan untuk guru yang mendapatkan SK Kelulusan tahun 2012 dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menerima tunjangan profesi maka tujangan tersebut dibayarkan pada tahun anggaran 2013.

Ironisnya, PP No.74 Tahun 2008 tersebut menjadi salah satu dasar Direktur P2TK Dirjen Dikmen untuk mengeluarkan SK pencarian tunjangan profesi guru di bawah naungannya. "Kami mempertanyakan kenapa Dikmen bisa mengeluarkan SK untuk guru-guru SMA dan SMK yang nasibnyaa sama dengan kami tetapi Dikdas tidak mau," kata LS.

Dia juga mempertanyakan dana tunjangan profesi untuk peserta PLPG dibawah naungan Dirjen Dikdas untuk kelulusan Februari 2012 . Dana yang berasal dari APBN 2012 yang seharusnya diberikan tahun ini ternyata ditunda menjadi tahun depan. "Kalau kami peserta PLPG 2011 akan diberikan tunjangan profesi sama dengan peserta PLPG 2012 yang baru saja mulai Agustus ini tahun 2013 nanti, uang yang seharusnya kami terima sekarang itu dikemanakan," ujar LS.

Hal serupa juga dialami oleh Kepala Sekolah SDN Telagasari I Untung Aryanto (43). Dia menilai sudut pandang Dirjen Dikdas dan Dirjen Dikmen berbeda dalam melihat permasalahan ini. Dirjen Dikdas dianggap tidak melihat pada klausal permasalahan mengapa para guru angkatan 2011 baru mendapatkan sertifikasi pada Februari 2012. Sementara Dirjen Dikmen secara bijak melihat hal ini pada klausal permasalahan. Dia berharap agar Dirjen Dikdas dapat mengeluarkan SK seperti yang dikeluarkan Dikmen sehingga paraa guru TK, SDN, SMP dapat memperoleh tunjangan profesi sama seperti guru-guru SMA dan SMK.

"Kami meminta agar Kemendikbud dapat membuat kebijakan yang adil dan tidak ada diskriminasi bagi kami guru TK, SD, SMP," katanya.

Untung menambahkan para guru ditingkat dikdas menghargai langkah yang diambil oleh P2TK Dikmen sebagai bentuk apresiasi serta moril terhadap apa yang dikorbankan para guru baik waktu, tenaga, pikiran dan materi untuk mendapatkan sertifikasi. "Kami tidak ada keinginan untuk mengajukan gugatan terhadap SK Dirjen Dikmen. Sebaliknya, kami ingin Dirjen Dikdas mengikuti langkah yang sudah diambil oleh Dirjen Dikmen," katanya menegaskan. (A-208/A-147)***