Soal Anggaran Jadi Penentu Penyelenggaraan Pemilukada KBB
NGAMPRAH, (PRLM).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum bisa memberikan jawaban pemilukada gabungan (pilgab) ataupun mandiri, karena terdapat ketidaksesuaian anggaran. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandung Barat yang semula mengajukan Rp 44 miliar, kini berubah menjadi Rp 47 miliar.
“Awalnya, pada 2010, mereka mengajukan anggaran sebesar Rp 44 miliar. Setelah dilaksanakan verifikasi, anggaran disetujui Rp 40 miliar. Akan tetapi, karena alasan kenaikan harga logistik keperluan pemilu, mereka mengubah angka pengajuan menjadi Rp 47 miliar,” ucap Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBBB Asep Wahyu pada saat jumpa pers di Rumah Dinas Bupati Bandung Barat, Kecamatan Ngamprah Kab. Bandung Barat, Senin (6/8/12).
Oleh karena itu, kata Asep, pihak pemkab harus melakukan pengubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Soalnya, tutur dia, pihak pemkab hanya menyediakan Rp 20 miliar dalam APBD 2012, serta Rp 20 miliar lagi dalam APBD perubahan.
Dengan demikian, kata Asep, pihak pemda harus melakukan pemibacaraan dengan DPRD dalam memberikan jawaban terhadap KPU. Dia menilai, hal tersebut harus dilakukan pemkab, karena DPRD mempunyai hak dalam menentukan budgeting. Apalagi, menurut dia, perubahan besaran anggaran baru bisa dilakukan setelah mengubah Perda APBD.
“Saya bertugas sebagai notulen, pada rapat anatara KPU, pemkab dan DPRD KBB yang dilaksanakan Senin (30/7) dan Sabtu (4/8). Khususnya pada rapat Sabtu (4/8/12) malam, ketiga lembaga itu tidak membicarakan pilgab ataupun pemilukada mandiri. Ketika itu, rapat lebih membicarakan mengenai anggaran, dan KPU pun tidak memberikan tenggat waktu pemberian jawaban,” katanya menjelaskan.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat Abubakar mengatakan, pemkab hanya bertindak sebagai fasilitator. Dalam penyelenggaraan pemilu, tutur dia, harus ada kesesuaian antara inisiator (KPU), fasilitator (pemkab) dan regulator (DPRD).
Sebelum memberikan jawaban, kata Abubakar, pihaknya harus terlebih dahulu mengkaji. “Setelah ada kejelasan mengenai perubahan anggaran, kami siap dengan opsi apapun, baik pilgab ataupun mandiri,” katanya. (A-206/A-88)***
Post new comment