JAKARTA, (PRLM).- Mabes Polri menonaktifkan Irjen Pol Djoko Susilo dari jabatannya sebagai Gubernur Akademi Kepolisian. Hal itu terkait statusnya sebagai tersangka dalam kasus pengadaan driving simulator di Korps Lalu Lintas (Korlantas) tahun anggaran 2011 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tersangka Irjen Pol Djoko Susilo dinonaktifkan dan diganti pejabat sementara Brigjen Pol Dr Bambang Usadi yang sebelumnya menjabat sebagai Wagub Akpol," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Sabtu (4/8/12).

Selain manta Kepala Korlantas Irjen Djoko, Polri juga sudah menonaktifkan Waka Korlantas Polri Brigjen Didik Purnom, Ketua Panitia lelang simulator AKBP Teddy Rismawan, dan bendahara lelang Kompol Legimo.

Ketiganya bahkan sudah ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sejak Jumat (3/8/12) malam.

Sementara satu orang tersangka lain Budi Susanto, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, pemenang tender, ditahan Rutan Bareskrim. Tersangka Sukotjo S. Bambang Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia, saat ini menjadi tahanan Rutan Kebon Waru, Bandung, atas perkara yang terpisah.

Sebelumnya Bareskrim Badan Polri menegaskan bahwa para tersangka kasus dugaan korupsi driving simulator di Korlantas Polri tidak diserahkan ke KPK. "Polri tidak akan menyerahkan tiga tersangka ke KPK," kata Kabareskrim Polri, Komjen Pol Sutarman di Jakarta, Jumat (3/8/12).

Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Profesi Perpolisian Indonesia, Irjen Pol (Purn) Sisno Adiwinoto menilai, sebaiknya kasus ini diserahkan ke Polri yang lebih dulu melakukan penyelidikan.

"Sebenarnya ini panggilan tugas polisi. Tugas yang dilakukannya menerima informasi dari media langsung melakukan penyelidikan itu. Jadi semestinya jaksa dan polisi ini mampu, sehingga institusi ad hoc (KPK) ini tidak diperlukan lagi," kata Sisno saat diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (4/8/12).

Mantan Kadiv Humas Mabes Polri ini juga menilai polisi dan kejaksaan mampu mengusut kasus ini tanpa melibatkan KPK. KPK justru dinilai melanggar jika ikut menyidik kasus ini. Pelanggaran itu terhadap kesepakatan (MoU) antara tiga lembaga penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan, dan KPK.

"KPK, Kejaksaan, dan Polri kan membuat MoU, dalam MoU itu kalau ada penggeledehan harus memberitahu, apakah sudah memberi tahu mengambil alih kasus ini, yang saya dengar belum pernah ada," ujarnya.

Sisno bahkan menuding KPK tidak sportif karena melakukan penggeledehan dan penyitaan dokumen di Korlantas beberapa waktu lalu tanpa seizin Kepolisian.

"Penyitaan itu kita kelihatan seperti merampok, pernah nggak KPK mendaftar (penggeledehan) itu, karena tanggal 30 mereka datang ke Kapolri, Ketua KPK menyatakan sedang melakukan penyelidikan. Kapolri menyatakan tunggu satu atau duah hari, tapi KPK melakukan penggeledahan, katanya sudah minta izin, tapi kenyataannya belum ada," tegasnya.

Namun, KPK menyatakan, pihaknya sudah memulai melakukan pengusutan kasus simulator SIM sejak Januari 2012. KPK juga lebih dahulu menaikan kasus itu ke tingkat penyidikan pada 27 Juli. Polisi baru memulai penyidikan pada 21 Mei dan baru meningkatkan ke penyidikan pada 31 Juli.

Tidak sehat
Sementara itu, Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam konferensi pers menilai perkembangan hubungan KPK dan Polri dalam menangani dugaan kasus korupsi di Korlantas Mabes Polri semakin tidak sehat.

"Saya dan Bapak Presiden sudah menyoroti perkembangan penanganan tindak pidana korupsi di Korlantas Polri dan menilai hubungan antara KPK dan Polri sudah tidak sehat secara kelembagaan," kata Djoko. (A-75/A-78/A-88)***