Headlines

Kejaksaan Sumedang Kembali Panggil Para Pimpinan dan Anggota DPRD

SUMEDANG, (PRLM).- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang, kembali melakukan pemanggilan para saksi pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sumedang, termasuk mantan pimpinan dan anggota DPRD Kab. Sumedang periode 2004-2009.

Pemanggilan itu, terkait kasus dugaan penyelewengan dana Program Pendanaan Kompetisi- Indek Pembangunan Manusia (PPK-IPM) Kab. Sumedang senilai Rp 36 miliar. Dana PPK-IPM itu dikucurkan dari APBD Jabar 2007-2008. Sementara kapasitas para saksi dalam kasus tersebut, sebagai tim supervisi PPK-IPM.

“Sampai sekarang, pemanggilan terus kami lakukan terhadap para saksi, diantaranya sejumlah anggota dewan,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumedang, Dwiharto, S.H., M.H., ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (1/8).

Menurut dia, jumlah para saksi anggota dewan dan mantan anggota dewan yang sudah dan akan dipanggil terkait kasus itu, sebanyak 11 orang. Pemeriksaan para saksi itu, akan diupayakan selesai minggu ini.

“Nah, minggu depan kita akan ekspos. Apakah pemanggilan 11 saksi itu sudah dinilai cukup atau tidak? Terus, langkah-langkah ke depannya seperti apa? Nah, itu akan kita bahas dalam ekspos nanti. Tapi yang pasti, kita akan terus melanjutkan penanganan kasus ini,” ujar Dwiharto.

Ditanya tentang bentuk pelanggaran pidana para saksi itu, ia enggan menjelaskannya. Namun, hal itu akan dijelaskan setelah kegiatan ekspos tertutup di internalnya.

Namun, ketika ditanya dugaan pelanggaran pidananya yakni dari ketentuan yang harus mendapat honor supervisi hanya tiga orang, tapi dalam pelaksanaannya 11 orang, Dwiharto membenarkan.

Ia menjelaskan, dugaan tersebut menjadi salah satu dari bentuk pelanggaran pidananya. “Iya betul. Itu salah satu bentuk pelanggaran pidananya,” katanya mengungkapkan.

Menyinggung dugaan ada sejumlah calon bupati (cabup) pada Pemilukada Kab. Sumedang 2013 yang turut dipanggil, Kajari mengatakan belum ada pemanggilan. Begitupula Wakil Bupati Sumedang, Taufik Gunawansyah, S.IP., yang menurut rumor akan turut dipanggil dalam kapasitas saat itu sebagai Ketua DPRD Kab. Sumedang, Dwiharto membantahnya.

Ia mengatakan, meski secara prosedur pemanggilan wabup harus seizin Presiden, namun pihaknya hingga kini tidak menjadwalkan pemanggilan terhadap Wabup Taufik Gunawansyah “Tidak ada jadwal pemanggilan Pak Wabup,” katanya.

Ditambahkan Kasi Pidsus Kejari Sumedang, Yopi Rolianda, S.H.. Ia mengatakan, jumlah saksi yang sudah dan akan dipanggil dalam kasus tersebut sebanyak 11 orang.

Ke-11 orang saksi itu, masing-masing tujuh orang sudah dipanggil minggu kemarin dan empat saksi lagi sudah dan akan dipanggil minggu ini.

Tujuh orang saksi yang sudah dipanggil minggu kemarin, antara lain Ketua DPRD Kab. Sumedang, Yaya Widarya, Wakil Ketua Edi Askhari, Wakil Ketua, H. Sarnata, Ketua Komisi A, H. Ending Ahmad Sajidin, Anggota Komisi A yang merangkap Sekretaris Bangar, Nurdin Zein, Ketua Komisi C, drg. H. Rahmat Juliadi dan Anggota Komisi B, Sulaeman.

Sementara pemeriksaan saksi pada minggu ini, yakni Anggota DPRD Provinsi Jabar, Agus Welianto yang juga mantan Anggota DPRD Kab. Sumedang periode 2004-2009. “Pak Agus rencananya akan dipanggil hari ini. Namun, dikarenakan hari ini ada kegiatan dinas di Jakarta, sehingga datang lebih awal Selasa (31/7) kemarin sekitar pukul 14.00 WIB. Pak Agus kita minta keterangan selama tiga jam,” kata Yopi.

Tiga saksi lainnya yang akan dipanggil Kamis (2/7) besok, lanjut dia, antara lain Dedi Umbara, Dony Ahmad Munir dan Minan S. Mereka pun mantan anggota DPRD Kab. Sumedang periode 2004-2009. Khusus untuk Dony Ahmad Munir kini menjabat sebagai Anggota DPRD Jabar.

“Pemanggilan mereka, masih tetap akan dimintai keterangan terkait honor supervisi PPK-IPM. Dari hasil pemeriksaan sebelumnya, para saksi yang sudah dipanggil mengakui sudah menerima honor supervisi tersebut. Untuk lebih jelasnya, besok saja,” tuturnya. (A-67/A-89)***