KBR Kab. Sumedang Perlu Diklat

SUMEDANG, (PRLM).- Para Kelompok Bibit Rakyat (KBR) di Kab. Sumedang yang mengikuti program pembibitan rakyat di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kab. Sumedang, perlu diberikan pendidikan dan latihan (diklat) tentang cara pembuatan persemaian, penanaman bibit pohon serta pemupukan yang benar.

Apabila para kelompok melakukannya dengan baik, diharapkan hasil pembibitan pohonnya pun akan memuaskan. Terlebih bibit pohon tersebut akan ditanam di lahan-lahan kritis.

“Jadi, semua kelompok yang mengikuti program pembibitan rakyat itu, perlu diberikan diklat dulu supaya hasil pembibitannya memuaskan. Sebab, jika kelompoknya tidak mengerti tentang cara pembibitan yang benar, hasil pembibitannya pun akan gagal. Sayang kan, kalau hasil pembibitannya gagal. Apalagi tujuan program ini sangat positif, untuk penanaman di lahan-lahan kritis,” kata Pemerhati Lingkungan dan Kehutanan Kab. Sumedang, Azis Hidayat di kantor pemda Induk Pusat Pemerintahan (IPP), Jumat (27/7).

Menurut dia, pemberian diklat itu dinilai sangat perlu, mengingat jumlah KBR yang mengikuti program pembibitan rakyat di Dishutbun tahun ini cukup banyak hingga 60 kelompok. Terlebih anggaran dari kantor Kementerian Kehutanan cukup besar, masing-masing kelompok mendapatkan dana Rp 50 juta. “Nah, supaya hasil pembibitannya bagus, para KBR ini perlu mendapatkan diklat terlebih dahulu,” ujar Azis.

Upaya lainnya, lanjut dia, sasaran penanaman bibit pohonnya harus tepat. Idealnya, bibit pohonnya ditanam di beberapa daerah penyangga kawasan hutan yang lahannya masih banyak yang kritis. Selain itu, para kelompoknya merupakan masyarakat desa hutan (MDH) yang mempunyai pembibitan di daerahnya.

“Kalau kelompoknya MDH dan lokasi pembibitannya di daerah penyangga, tidak akan susah untuk mendistribusikan hasil bibit pohonnya. Kalau bibit pohonnya tumbuh dengan bagus, tinggal ditanam saja di daerah penyangga hutan yang lahannya masih kritis. Dengan begitu, tujuan dan sasaran program tersebut bisa tercapai,” ujar Azis.

Ia menambahkan, tenaga pendampingannya pun harus bisa mengarahkan kepada para kelompok untuk memberikan teknis pembibitan yang benar, Hal itu, sesuai petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak). (A-67/A-26).***

Baca Juga

SEJUMLAH pegawai negeri sipil (PNS) mengucap ulang saat pengambilan sumpah oleh Bupati Bandung Dadang Naser di Bale Sawala, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung, Kecamatan Soreang, Senin (9/3/2015). Sebanyak 49 PNS diangkat dari kategori I terdiri dari

BKD Indramayu Pastikan tak Ada PNS Fiktif

INDRAMAYU, (PR).-Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Indramayu sempat mengalami kesalahan teknis dalam pengiriman data Pegawai Negeri Sipil daerahnya ke pusat. Namun, Sekretaris BKD, Ahmad Syadali memastikan tak ada PNS yang fiktif di daerahnya.

PHK Ratusan Karyawan, PT IMC Tekno Dipanggil Dewan

PURWAKARTA, (PR).- Komisi D DPRD Kabupaten Purwakarta akan memanggil manajemen PT IMC Tekno terkait masalah pemutusan hubungan kerja yang menimpa sekitar ratusan pegawainya. Di samping itu, akan dibahas juga masalah belum terakomodirnya para buruh dalam berserikat di lingkungan perusahaan.

pasars enggol, bekasi, summarecon mall,

Wisata Kuliner di Pasar Senggol Bekasi

KEDATANGAN Alfiana (19) ke Pasar Senggol, Minggu 8 Mei 2016, merupakan kali ketiga ia berkunjung ke gelaran rutin Summarecon Mal Bekasi yang tahun ini mengusung tema "Jelajahi Kuliner Asia".