BANDUNG, (PRLM).- Rencana Pemerintah melakukan import beras dalam waktu dekat ini merupakan bukti ketidakberpihakan terhadap komoditas pangan lokal aoalagi produksi beras surplus dan serapan Badan urusan logistik (Bulog) optimal. Kebijakan ini menunjukan pemerintah tidak memiliki itikad baik dalam mendukung swasembada beras berkelanjutan hingga tahun 2014.

"DPR-RI menyesalkan langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengimport beras. Disaaat Kementerian pertanian berjibaku untuk meningkatkan produksi dan Bulog berusaha melakukan serapan gabah petani dengan optimal, namun Kementerian Perdagangan malah tidak menunjukan keberpihakan dengan berencana melakukan import beras,” kata anggota Komisi IV DPR, H. Ma'mur Hasanuddin, kepada "PRLM", MInggu (22/7/12).

Pengadaan beras tahun 2012, hingga bulan Juli mencapai angka 2,5 juta ton dan ditargetkan hingga akhir tahun mencapai target 3 juta ton. "Tahun lalu saja, pengadaan beras hanya mencapai 1,8 juta ton. Pemerintah beralasan pemerintah masih membuka keran impor beras untuk memenuhi cadangan beras nasional dan menjaga ketersediaan beras di masyarakat. Rencananya pemerintah akan mengimport sekitar 1 juta ton untuk tahun ini," katanya.

Ma’mur yang merupakan legislator dari Kab. Bandung dan Kab. Bandung Barat mengatakan, Jawa Barat sebagai salah satu sentra beras nasional ini akan dirugikan dengan rencana import beras.

"Seharusnya disaat produksi dan serapan bagus seperti sekarang ini, pemerintah memberikan penguatan serta proteksi yang maksimal terhadap beras nasional. Namun dengan wacana impor yang dilemparkan secaranya nyata akan meruntuhkan semangat dan perjuangan rekan-rekan petani,”katanya. (A-71/A-108)***