CIREBON, (PRLM).-Sejumlah sekolah swasta yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) bakal menggugat Dinas Pendidikan Kota Cirebon, terkait dengan ditambahnya rombongan belajar (rombel) di SMP dan SMA negeri.

Menurut Ketua BMPS Halim Faletehan, bertambahnya rombel dari yang sudah ditentukan sebelumnya, melanggar petunjuk teknis (juknis) yang dikeluarkan Dinas Pendidikan.

"Akibat melubernya rombel melebihi ketentuan yang sudah digariskan sebelumnya, sekolah-sekolah swasta sepi peminat," katanya.

Halim Faletehan mengaku tidak hapal dengan jumlah siswa di sekolah swasta yang sepi peminat.

Namun berdasarkan informasi yang dihimpun "PR", bahkan ada sekolah yang jumlah pendaftarnya hanya 5 yakni SMA Cokroaminoto. Sementara SMA Widya Utama 15 siswa dari 9 kelas yang disediakan , SMA Al Azhar menerima 125 siswa dari alokasi 225 siswa.

Dikatakan Halim, gugatan hukum akan dilayangkan sesegera mungkin. "Begitu data terkumpul, kami akan ajukan gugatan," katanya.

Menurut dia, gugatan sebenarnya jalan terakhir, setelah berbagai upaya dilakukan. "Penambahan rombel terjadi hampir setiap tahun, terutama sejak tahun 2010," katanya.

Menurut dia, berbagai upaya, dari mulai aksi unjuk rasa, ikut perencanaan, adu argumen sampai konsultasi dengan Disdik dan DPRD,
Sudah dilakukan.

"Namun semua upaya itu, seperti debu yang tertiup angin, tanpa bekas sama sekali. Mereka tidak sadar-sadar juga. Kami tidak akan membiarkan begitu saja," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun "PR" tambahan rombel terjadi terutam di sekolah-sekolah favorit. Sejumlah SMP yaitu SMPN 2 tercata kelebihan siswa baru mencapai 200 siswa, SMPN 4, dan SMPN 7 tidak jauh berbeda jumlah kelebihan siswa barunya.

Di SMP negeri lainnya, seperti SMPN 11, 15 dan SMPN 16 kelebihan jumlah siswa baru, mencapai puluhan.

Jebolnya jumlah rombel, setelah sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diduga "odong-odong" memaksakan kehendak bahkan melalui ancaman agar kepala sekolah, menerima siswa yang dititipkan melalui mereka.

Jebolnya jumlah siswa baru dari daya tampung yang ditetapkan memaksakan pihak sekolah pandai-pandai menyiasati dengan tidak mengubah rombongan belajar (rombel).

Kelebihan jumlah siswa baru dibagi rata di semua kelas. Sehingga dari ketentuan 40 siswa/rombel menjadi lebih.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Anwar Sanusi ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya mengakui proses PPDB tidak sesuai rencana sehingga terjadi penambahan jumlah siswa baru di beberapa sekolah.

"Berpikir positifnya, kepala sekolah pada dasarnya memperjuangkan hak-hak pendidikan. Meski di satu sisi menimbulkan pertanyaan mengapa bisa jebol jumlah siswa baru dan jebolnya memang tidak kira-kira jumlahnya. Karena itu kami lihat sumber penyebabnya setelah tentunya dilakukan pengkajian," katanya.

Menurut Anwar, nanti akan dievaluasi. "Kepala sekolah yang konsisten terhadap aturan diberikan reward, tapi yang melanggar diberikan punishment," katanya. (A-92/A-89)***