JAKARTA, (PRLM).- Merespon sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta agar menteri di kabinetnya kalau sudah lebih sibuk ngurusi partai, supaya mundur medapat dukungan dari kalangan DPR RI. Seperti Nurhayati Assegaf (Demokrat), Priyo Budi Santoso (Golkar), Tjahjo Kumolo (PDIP), Mahfudz Shiddik (PKS), Lukman Hakim Saifuddin (PPP) dan lain-lain yang dihubungi terpisah mendukung agar menteri terkait yang dikategorikan ‘lebih sibuk ngurusi partai’ mundur.

Menurut kalangan DPR, bahwa Presiden SBY lebih baik langsung memberhentikannya, karena berbahaya jika pemerintah tidak bisa bekerja akibat menterinya sibuk ngurusi parpol. Para menteri harus peka terhadap peringatan SBY tersebut. "Kami sangat menghargai kalau menteri yang merasa tidak mampu lagi membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya untuk segera mundur dari sekarang dan tidak harus menunggu tahun 2013 atau 2014," tegas Ketua FPD DPR yang juga anggota Dewan Pembina Demokrat Nurhayati Alie Assegaf pada wartawan di Jakarta, Jumat (20/7).

Dikemukakan menteri yang sudah tak mampu bekerja dengan baik sebaiknya mundur. Peringatan keras Pak SBY itu artinya menterinya sudah keterlaluan. “Jadi, kami mendukung penuh langkah yang diambil oleh Presiden, agar program pemerintah yang pro growth, pro poor, pro job dan pro environment bisa dirasakan rakyat dengan meningkatnya kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan," tandas Nurhayati.

Sebelumnya Presiden SBY mempersilakan menterinya untuk mengundurkan diri secara baik-baik dari KIB II. "Bagi saudara yang memang tidak bisa membagi waktu dan harus menyukseskan tugas politik parpolnya, saya persilakan baik-baik untuk mengundurkan diri," kata Presiden SBY dalam pengantar pembukaan rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7).

Menanggapi pernyataan presiden tersebut, Wakil Ketua DPR RI yang Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengimbau para menteri fokus mengurus tugas negara ketimbang parpol. Dengan peringatan presiden itu para menteri harus interospeksi diri. "Saya sepenuhnya mafhum. Ini adalah kegusaran Presiden terhadap absennya beberapa menteri menghadapi berbagai problem besar bangsa. Sebagai Presiden, SBY berhak dan berwenang menegur dan memberikan arahan kepada para menterinya yang dinilai kurang tangkas dan kurang tanggap atau mungkin kurang nyali dalam mengelola berbagai problem besar dan isu-isu krusial di kementeriannya masing-masing,” kata Priyo.

Priyo menilai sudah saatnya sisa dua tahun pemerintahan SBY ini, para menteri menunjukkan loyalitasnya, agar tugas pemerintahan bisa berjalan baik. "Jadi, sudah saatnya dalam sisa dua tahun ini para menteri dapat menunjukkan dedikasinya pada tugas pokok dan loyalitas tunggalnya ke Prediden. Apalagi peringatan SBY itu jelas agar menterinya fokus pada tugas pokok, loyal kepadanya dan menanggalkan baju politik ketika menjalankan tugas negara," tambah Priyo.

Dia pun yakin menteri dari Golkar, tak akan terbagi fokus dengan partai. “Kami di Golkar sudah benar-benar mewakafkan menteri ke pemerintah untuk bekerja penuh, fulltime demi kepentingan negara. Karena itu, tidak boleh bekerja tanggung kalau sudah menyangkut tugas negara dan tugas kerakyatan," ungkapnya.

Lain halnya dengan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo yang menilai menilai kondisi pemerintahan sudah membahayakan ketika menteri tak fokus bekerja dan sibuk mengurus parpol. Apalagi presiden secara terbuka memberikan peringatan kepada para menterinya. “Ini sudah menunjukkan bahwa presiden sudah pada posisi yang sudah tidak bisa menerima kinerja pembantunya dari parpol yang menurut presiden tidak bisa optimal melaksanakan tugasnya, tidak bisa pula menterjemahkan dan melaksanakan instruksi-instruksinya baik langsung maupun dalam kabinet," jelas Tjahjo.

Tjahjo menilai wajar Presiden SBY gusar, karena kalau tak bisa bekerja bisa membahayakan pemerintah, akibat menteri lebih fokus ngurus partainya untuk 2014 daripada untuk negara. "Menurut pandangan presiden dan tentunya masukan-masukan dari badan intelijen dan yang presiden lihat atau dengar sendiri sudah pada posisi yang membahayakan kalau kinerja menteri-menteri kabinetnya tidak bisa optimal bekerja untuk prioritas kepentingan rakyat dan negara, dan malah cenderung berpikir bekerja untuk kepentingan partai dan citranya," katanya mengingatkan.

Bagi Tjahjo peringatan presiden itu sangat keras. Dan, itu menunjukkan kalau Presiden ingin menyelesaikan pemerintahan selama dua tahun ini dengan sempurna. "Peringatan presiden ini penting mengingat hari, bulan, tahun, merambat mendekati pemilu dan sebagai menteri yang merangkap pejabat partai tentunya wajar mementingkan partainya dan citranya sebagai pejabat partai. Ironis memang, tapi itulah faktanya sehingga wajar presiden memperingatkannya secara terbuka karena nantinya presiden tidak mau disalahkan sendiri kalau pemerintahannya tidak optimal bekerja dalam proses pengambilan keputusan politik pembangunan ini," tutur Tjahjo.

Yang menjadi pertanyaan adalah, apa langkah selanjutnya, apa hanya sekadar peringatan terbuka dan lalu selesai? Itulah kata Tjahjo yang ditunggu masyarakat di mana presiden seharusnya sudah sadar kalau rekruitmen kabinetnya mayoritas dari parpol, yang dipastikan akan mengabaikan tugasnya dan lebih untuk kepentingan partainya untuk pemilu 2014, dan tidak mendengar arahan presiden. “Ironis memang wajah pemerintahan ini," katanya kecewa.

Ketua DPP Golkar Hadjriyanto Y Tohari memandang imbauan SBY agar menteri yang sibuk di parpol mundur, seharusnya diikuti tindakan konkret dengan langsung menindak menteri terkait. "Pernyataan Presiden ini sangat menarik. Pasalnya para menteri itu baik berasal dari parpol atau nonparpol adalah pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan bertanggungjawab juga kepada Presiden. Adalah sangat menarik bahwa kini para menteri yang berasal dari parpol dipersilahkan oleh presiden untuk mundur jika tidak bisa membagi waktu dan energinya antara tugas pemerintahan dan urusan politik dalam parpolnya masing-masing," katanya .

Namun demikian lanjut Hajri, bola ada di tangan presiden. Pasalnya, pengangkatan dan pemberhentian menteri ada di tangan presiden. “Itu hak prerogatif presiden. Jika presiden memandang perlu memberhentikan menteri-menterinya dan menggantikannya dengan figur yang lain tidak boleh seorangpun menolaknya. Bahkan tidak boleh parpol manapun protes. Mestinya presiden tidak perlu menyampaian appeal seperti itu. Karena Presiden berhak menggantinya kapanpun," ujarnya.

Wasekjen PKS Mahfudz Siddik menyatakan kemungkinan besar sikap SBY itu ingin menutup masa kerjanya sebagai presiden selama dua periode dengan khusnul khotimah, berakhir dengan penuh kebaikan di mata rakyat. Karena itu SBY sangat memperhatikan kinerja menteri-menterinya. “Tak bisa dipungkiri sejumlah menteri yang menjadi petinggi partai juga tengah sibuk untuk pemilu 2014. Saya kira Pak SBY sudah memikirkan serius sebelum menyampaikan hal itu. Semestinya para menteri dari parpol memperhatikan sungguh-sungguh imbauan SBY tersebut," katanya.

Sekretaris Fraksi Hanura DPR, Saleh Husin berpendapat apa yang disampaikan oleh SBY bukan hal baru, karena sejak beberapa keputusan penting yang diambil di DPR dimana sangat terlihat ketidakkompakan anggota setgab. Hanya saja imbaun itu tidak akan efektif karena masih menunggu mundur. "Kadang beliau menyindir secara halus tapi saya kira hal tersebut tidak akan pernah efektif. Jadi sebaiknya sebagai Presiden harusnya tegas dan berani mencopot langsung karena beliaulah harus bertanggung jawab," ungkapnya.

Sebelumnya Waketum DPP PPP Lukman Hakim menyatakan sebenarnya SBY bisa langsung mengevaluasi. "Sebenarnya secara konstitusional Presiden berwenang penuh untuk mempertahankan atau memberhentikan menterinya. Presidenlah yang paling berhak mengevaluasi mereka, tetap dipertahankan atau dipecat. Semoga para menteri itu tetap berkomitmen tinggi untuk tetap bekerja penuh dalam kabinet hingga 2014," kata Lukman.

Menurut Lukman, SBY sangat halus memberikan peringatan. Namun, tentu semua pihak diharapkan dapat menghormati imbauan SBY, termasuk menteri dari parpol. "Tapi Presiden kita memang terlalu halus dan kelewat santun. Kepada pembantunya pun dipersilakan untuk mengevaluasi diri mereka sendiri dan memberikan pilihan kepada mereka untuk mengundurkan diri.,"ungkapnya.

Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain menilai imbauan presiden itu baik-baik saja untuk menjaga efektifitas dan kinerja menteri-menterinya. Tapi, pegangannya tetap kinerja. Karena itu, tidak mungkin akan langsung dipecat, sebab eveluasi itu ada sistemnya sendiri. Kalau diminta mundur, mereka nggak akan mundur. Bahwa itu menjadi hak prerogatif Presiden.

Namun Malik sepakat presiden harus menertibkan kabinet. Demi efektifnya pemerintahan selama sisa dua tahun ke depan. "Menurutku presidenlah yang mestinya ngontrol pembantu-pembantunya, termasuk mengukur kinerjanya. Idealnya para menteri tetap fokus meski mendekati pemilu 2014," ujarnya. (A-109/A-147)***