BEKASI, (PRLM).-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi akan memvalidasi 1.720.908 penduduk untuk dijadikan bahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Wali Kota Bekasi 16 Desember 2012.

Jumlah penduduk yang divalidasi merupakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4). DP4 tersebut diserahkan Pemerintah Kota Bekasi pada KPU Kota Bekasi, Kamis (19/7).

Ketua KPU Kota Bekasi Hendy Irawan mengatakan, pihaknya akan menerjunkan petugas validasi hingga tingkat kelurahan. Dengan demikian, validasi dapat dilakukan seakurat mungkin demi menghindari kesalahan.

"Kami berharap kisruh DPT seperti di DKI Jakarta bisa diminimalisir, seperti masalah data ganda, orang meninggal, dan pindah domisili," kata Hendy Irawan kepada wartawan seusai penyerahan DP4 di Balai Patriot Kota Bekasi.

Menurut Hendy, Pemerintah Kota Bekasi memastikan tidak ada masalah pada DP4 yang telah diserahkan ke KPU. Dengan begitu DPT juga tak akan ada masalah, sehingga Pilkada di Kota Bekasi lebih baik.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, seharusnya DP4 menggunakan data elektronik Kartu tanda penduduk (e-KTP), tapi belum bisa terwujud karena belum semua penduduk wajib KTP telah terekam datanya.

Print data penduduk yang telah terekam pun masih ada di Kementerian Dalam Negeri. "Kami memohon maaf karena e-KTP tak bisa dipakai sebagai data pemilih," katanya.

Demi terselenggaranya Pilwalkot yang baik, Rahmat memerintahkan semua instansi terkait dapat bermitra dengan KPU, sehingga verifikasi data berjalan bagus dan tidak merugikan penduduk.

Selain penyerahan DP4, KPU juga melakukan penandatanganan kerja sama (MoU) dengan Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi terkait pengamanan Pilkada dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah.

Ketua IDI Kota Bekasi Antony D. Tulak, mengatakan pemeriksaan calon kepala daerah akan dilakukan tim dokter Rumah Sakit Angkatan Darat (RSAD) Gatot Subroto, Jakarta.

Pemeriksaan kesehatan meliputi bagian kepala sampai kaki. Kemudian tanya jawab, pemeriksaan jantung, dan tes kesehatan jiwa. Koordinasi keseimbangan hidung, telinga, dan tenggorokan pun akan dites.

Kepala Polres Metropolitan Bekasi Kota Komisaris Besar Priyo Widianto, mengatakan sekitar 1.100 personil yang dikerahkan mengamankan Pilkada Kota Bekasi.

"Siapapun yang mencoba menciptakan kondisi tidak aman maka menjadi musuh bersama, dan akan berhadapan dengan penegak hukum. Polres bertanggungjawab terhadap seluruh rangkaian pengamanan pelaksanaan Pilkada," kata Priyo.

Rasio perbandingan polisi dengan jumlah masyarakat tak seimbang. Jumlah seluruh polisi di Kota Bekasi 1.600 personil, sementara jumlah penduduk 2,3 juta jiwa. Artinya, satu orang polisi mengamankan sekitar 1.400 warga.

Satu personel polisi, kata Priyo, harus menjaga 3 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 3.474 TPS. "Jadi kami imbau masyarakat ikut menjaga ketertiban karena tidak mungkin dijaga setiap polisi," katanya. (A-184/A-89)***