BEKASI, (PRLM).- Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengimbau pemerintah daerah dan dunia usaha turut berpartisipasi dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui renovasi rumah-rumah tidak layak huni (RTLH).

Tanpa peran serta pemerintah daerah dan dunia usaha, upaya Kementerian Sosial menyulap seluruh RTLH di Indonesia supaya layak huni akan memakan waktu lama.

Salim merinci, RTLH yang tersebur di seluruh wilayah Indonesia sekitar 2,3 juta unit. Adapun kemampuan pemerintah melalui APBN setiap tahunnya hanya memadai untuk renovasi 15.000 RTLH. Dengan biaya renovasi per RTLH sebesar Rp 10 juta.

"Kalau hanya mengandalkan APBN, kemajuan upaya ini akan sangat lambat. Lain halnya jika pemerintah daerah dan dunia usaha turut berperan. Jumlah RTLH yang mampu direnovasi setiap tahunnya bisa meningkat dua hingga tiga kali lipat," kata Salim.

Hal tersebut disampaikannya di sela kegiatan "Bedah Kampung" di Kampung Bulakan RT 5 RW 23 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Selasa (17/7). Sebanyak 84 RTLH di wilayah ini mendapat kesempatan untuk "dibedah" dalam lima hari mendatang.

Kriteria rumah tidak layak huni yang ditetapkan kementerian meliputi, udara yang pengap, mayoritas material bangunan berupa kayu, hanya ada satu ruangan untuk berkumpulnya seluruh anggota keluarga, dan toilet yang tidak jelas bentuknya.

Lebih lanjut dikatakan Salim, tidak hanya pemerintah daerah dan dunia usaha yang pertisipasinya diharapkan. Tapi juga masyarakat sekitar RTLH.
"Kalau memang tidak ada materi, bantu dengan tenaga. Sekecil apa pun bantuan, sudah menunjukkan terwujudnya kesetiakawanan sosial," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi Alexander Zulkarnain menyebutkan, di Kota Bekasi ada 1.351 rumah yang masuk kategori RTLH yang mayoritas berlokasi di Kecamatan Bekasi Utara.

Adapun kemampuan APBD Kota Bekasi hanya sanggup merenovasi 200 rumah setiap tahunnya.
"Kami pun berharap perusahaan yang berdomisili di Kota Bekasi turut terlibat aktif. Sebab jika dilakukan mandiri, baru enam tahun mendatang semua RTLH itu berubah menjadi layak huni," katanya.

Tahun ini, Dinsos sudah membedah 150 rumah di Kecamatan Mustikajaya dan Kecamatan Bantargebang. Dengan tambahan renovasi terhadap 84 RTLH dari Kemensos, maka sepanjang tahun ini sudah 234 rumah yang sudah berubah menjadi layak huni. (A-184/A-89)***